Tag Archives: KHL

Kemenaker: KHL Tidak Dihapuskan

Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti mengatakan tidak ada penghapusan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula pengupahan sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sumber: Bisnis Indonesia

KHL DKI Rp2,98 Juta, Ahok Akan Gelar Pertemuan Tripartit

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan meneliti besaran kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Sumber: Bisnis Indonesia

Naik 14,2%, KHL DKI 2015 Disepakati Rp 2,98 Juta

Dewan Pengupahan sudah sepakat nilai KHL 2015 ditetapkan di angka Rp 2,98 juta.

Sumber: Berita Satu – Megapolitan

Naik 14,2%, KHL DKI 2015 Disepakati Rp 2,98 Juta

Dewan Pengupahan sudah sepakat nilai KHL 2015 ditetapkan di angka Rp 2,98 juta.

Sumber: Berita Satu – Megapolitan

KHL 2015 DKI Jakarta Ditetapkan Rp2,98 Juta

Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) DKI Jakarta, asosiasi perusahaan dan perwakilan buruh, menyepakati untuk menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2015 sebesar Rp2,98 juta.

Sumber: Bisnis Indonesia

KHL Batam Disepakati Rp 2.879.819

batampos.co.id – Rapat tahap ketiga Dewan Pengupahan (DPK) Kota Batam yang membahas besaran Upah Minimum Kota (UMK) akhirnya menyepakati berasan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di angka Rp 2.879.819. KHL ini akan menjadi rujukan penetapan UMK Batam 2016. ”Perundingan berlangsung tertib dan tidak ada kendala. DPK, pengusaha, dan akademisi dari Universitas Batam sepakat memilih angka KHL

Sumber: Batam Pos – Kabar

Besok Disnakertrans Rekomendasikan Dua Opsi UMP ke Basuki

Dua opsi UMP tersebut yaitu mekanisme pengupahan sesuai paket kebijakan IV dan mekanisme pengupahan berdasarkan KHL.

Sumber: Berita Satu – Megapolitan

Menaker: Seluruh provinsi Indonesia harus penuhi KHL

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan seluruh provinsi Indonesia harus penuhi besaran kebutuhan hidup layak (KHL), yang menjadi dasar dalam penentuan upah minimumnya.
“Dalam Peraturan Pemerintah tentang pengupahan …

Sumber: Antara – Terkini

Mau Tahu Gaji Ideal Buruh di Daerah Padat Industri? Cek Di Sini

JAKARTA – Forum Buruh DKI Jakarta melakukan survei terhadap pengupahan nasional di 7 provinsi dan 9 kota/kabupaten daerah padat industri seperti di DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batam dan Kota Medan.

Koordinator Forum Buruh DKI Jakarta, Joko Wahyudi menjelaskan, survei ini dilakukan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2015 bekerjasama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM dengan lokasi survei di pasar-pasar tradisonal, penjual dan pedagang yang ada di komunitas buruh, serta kontrakan atau kos buruh di 9 kota/kabupaten tersebut.

“Berdasarkan temuan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) secara rata-rata nasional terhadap buruh berkeluarga mempunyai 2 anak upah yang layak mereka terima setiap bulan adalah Rp 5.941.831,” kata Joko, di Jakarta, Minggu (4/10) malam.

Untuk buruh berkeluarga mempunyai 1 anak lanjutnya, upah yang layak mereka terima sebesar Rp 4.807.969. Sedangkan buruh berkeluarga belum punya anak sebesar Rp 3.645.171. “Bagi pekerja lajang kelayakan upah mestinya sebesar Rp 2.889.933,7,” imbuh Joko.

Dia mengatakan, porsi pengeluaran belanja terbesar oleh buruh adalah sektor perumahan sekitar 39 persen yang terdiri dari sewa kamar 65 persen, kompor gas dan LPG 3,6 persen dan listrik 11,7 persen. Untuk makanan dan minuman 28 persen yang terdiri dari beras 18 persen dan mi instan 10 persen, serta transportasi 23 persen.

“Berdasarkan survei terhadap 60 komponen KHL (versi Permenakertrans), kebutuhan dasar riil pekerja belum tercukupi untuk lajang maupun berkeluarga,” ungkapnya.

Menurut Joko, ada 23 item yang harus ditambahkan dalam komponen KHL. Antara lain air minum, kebutuhan susu anak, biaya pendidikan anak, biaya sosial, biaya komunikasi dan kebutuhan perumahan.

Tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh lanjutnya, masih sangat rendah karena upah yang mereka terima hanya di kisaran upah minimum sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup dan jauh dari layak.

Contohnya ujar Joko, upah minimum propinsi atau kabupaten 2015 rata-rata nasional di 9 lokasi survei sebesar Rp 2.539.755 dengan KHL hasil survei untuk lajang terdapat defisit sebesar 13 persen.

“Untuk buruh belum mempunyai anak defisitnya sekitar 43,5 persen, buruh dengan anak 1 defisit sebesar 89 persen sedangkan buruh dengan 2 anak sesungguhnya defisit 133 persen,” pungkas Joko. (fas/jpnn)

Sumber: Bengkulu Ekpres

Mau Tahu Gaji Ideal Buruh di Daerah Padat Industri? Cek Di Sini

JAKARTA – Forum Buruh DKI Jakarta melakukan survei terhadap pengupahan nasional di 7 provinsi dan 9 kota/kabupaten daerah padat industri seperti di DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batam dan Kota Medan.

Koordinator Forum Buruh DKI Jakarta, Joko Wahyudi menjelaskan, survei ini dilakukan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2015 bekerjasama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM dengan lokasi survei di pasar-pasar tradisonal, penjual dan pedagang yang ada di komunitas buruh, serta kontrakan atau kos buruh di 9 kota/kabupaten tersebut.

“Berdasarkan temuan pada survei kebutuhan hidup layak (KHL) secara rata-rata nasional terhadap buruh berkeluarga mempunyai 2 anak upah yang layak mereka terima setiap bulan adalah Rp 5.941.831,” kata Joko, di Jakarta, Minggu (4/10) malam.

Untuk buruh berkeluarga mempunyai 1 anak lanjutnya, upah yang layak mereka terima sebesar Rp 4.807.969. Sedangkan buruh berkeluarga belum punya anak sebesar Rp 3.645.171. “Bagi pekerja lajang kelayakan upah mestinya sebesar Rp 2.889.933,7,” imbuh Joko.

Dia mengatakan, porsi pengeluaran belanja terbesar oleh buruh adalah sektor perumahan sekitar 39 persen yang terdiri dari sewa kamar 65 persen, kompor gas dan LPG 3,6 persen dan listrik 11,7 persen. Untuk makanan dan minuman 28 persen yang terdiri dari beras 18 persen dan mi instan 10 persen, serta transportasi 23 persen.

“Berdasarkan survei terhadap 60 komponen KHL (versi Permenakertrans), kebutuhan dasar riil pekerja belum tercukupi untuk lajang maupun berkeluarga,” ungkapnya.

Menurut Joko, ada 23 item yang harus ditambahkan dalam komponen KHL. Antara lain air minum, kebutuhan susu anak, biaya pendidikan anak, biaya sosial, biaya komunikasi dan kebutuhan perumahan.

Tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh lanjutnya, masih sangat rendah karena upah yang mereka terima hanya di kisaran upah minimum sehingga tidak mencukupi untuk biaya hidup dan jauh dari layak.

Contohnya ujar Joko, upah minimum propinsi atau kabupaten 2015 rata-rata nasional di 9 lokasi survei sebesar Rp 2.539.755 dengan KHL hasil survei untuk lajang terdapat defisit sebesar 13 persen.

“Untuk buruh belum mempunyai anak defisitnya sekitar 43,5 persen, buruh dengan anak 1 defisit sebesar 89 persen sedangkan buruh dengan 2 anak sesungguhnya defisit 133 persen,” pungkas Joko. (fas/jpnn)

Sumber: Bengkulu Ekpres