>

Tag Archives: KHL

KHL untuk UMK 2015 Mulai Disurvei

PURBALINGGA, suaramerdeka.com – Dinsosnakertrans melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) untuk penentuan UMK tahun 2015. Survei dilakukan selama…

Apel Demo di Kementerian ESDM

Gambir, Kamis 9 Januari 2014 pukul 07.00 Wib Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Drs. Apollo Sinambela, M.Si pimpin apel Gelar Pasukan Pengamanan unjuk rasa di halaman Kementerian ESDM, Gambir Jakaarta Pusat. Dalam arahanya Kabag Ops menyampaikan bahwa dalam pengamanan unjuk rasa tidak diperbolehkan membawa senjata api dengan peluru tajam serta mengkosongkan peluru nya. Massa yang akan berunjuk rasa di Kementerian ESDM yaitu dari Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) dengan massa 5.000 orang pimpinan R. Abdullah dengan tuntutan sebagai berikut :
1. Bahwa keluarga besar SPKEP SPSI mendukung penuh pelaksanaan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba.
2. Hapuskan Outsourching yang tidak sesuai dengan Permennakertrans RI No. 19/2012.
3. Revisi parameter kebutuhan hidup layak ( KHL ) yang ditetapkan dalam Permennakertrans RI No. 13/2012 hanya mengatur 60 parameter KHL menjadi 86 parameter KHL agar bisa memenuhi kebutuhan hidup layak secara fisik dan sosial.

Kapolsek Metro Gambir beri APP saat apel pam unjuk rasa di Kementerian ESDM.

Kapolsek Metro Gambir beri APP saat apel pam unjuk rasa di Kementerian ESDM.

KHL di Kota Tarakan Tembus Rp 2.320.645

Angka KHL Kota Tarakan sebesar Rp 2.320.645 ini berdasarkan hasil survey Depeko Tarakan dan tim independen.

Dewan Pengupahan Lampung Tetapkan KHL Rp 1,35 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Lampung dalam rapat tripartite telah menetapkan besaran angka kebutuhan hidup layak (KHL) provinisi ini sebesar Rp 1.359.828. Namun, angka ini masih…

UMK Sukoharjo 100 Persen KHL

SUKOHARJO, suaramerdeka.com – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Sukoharjo naik menjadi Rp 1.167.556 dari usulan sebelumnya Rp 1.132.000.Artinya,…

Aher Usul Penentuan Upah dengan KHL Independent

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengusulkan kepada pihak buruh dan pengusaha tentang penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh tim independent.

Pengesahan UMP Kian Seret

Baru Beres di 24 Provinsi
JAKARTA – Proses pengesahan upah minimum provinsi (UMP) 2014 pada akhirnya mulai berjalan melambat. Terhitung per 12 November pukul 16.00 WIB, ada 24 provinsi yang sudah menetapkan UMP 2014. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), sisanya sebanyak sepuluh provinsi masih belum memutuskan UMP 2014. Salah satunya Lampung.

    Dari data tersebut, juga tercatat ada 13 provinsi yang menetapkan UMP di atas besaran kebutuhan hidup layak (KHL). Besaran KHL itu ditentukan oleh dewan pengupahan daerah.

    Kemenakertrans terus mendorong provinsi yang belum menetapkan UMP untuk bergerak lebih cepat. Tujuannya mencegah potensi perselisihan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah setempat terkait upah.

    Di antara ke-13 provinsi itu adalah Sulawesi Utara dengan UMP Rp1,9 juta, sedangkan KHL Rp1,466 juta. Kemudian ada Bengkulu (UMP Rp1,35 juta, KHL Rp1,26 juta), Sumatera Utara (UMP Rp1,505 juta, KHL Rp1,265 juta), dan DKI Jakarta (UMP Rp2,441 juta, KHL Rp2,299 juta).

    Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans Irianto Simbolon mengatakan, penetapan UMP itu sangat penting. Sebab dari penetapan itu, bisa diambil keputusan penetapan upah minimum kabupaten dan kota.

    Seperti diketahui, upah minimum kabupaten tidak boleh lebih rendah dari UMP. Jika ada provinsi yang tidak menetapkan UMP, rawan terjadi perselisihan saat penetapan upah minimum kabupaten atau kota. Sebab tidak ada batas terendahnya.

    ’’Pemerintah terus mendorong peningkatan kesejahteraan buruh melalui kenaikan upah secara bertahap,” kata dia di Jakarta kemarin. Upaya peningkatan upah secara bertahap itu dilakukan dengan pertimbangan terus mendorong peningkatan produksi. Irianto mengatakan, selama ini pemerintah sejatinya telah mengakomodasi tuntutan buruh.

    Setelah UMP ditetapkan, imbuh dia, pemerintah mendorong terjadinya perundingan bipartit antara buruh dengan manajamen perusahaan.

    Upaya ini dilakukan karena ketentuan UMP itu adalah untuk social safety nett atau jaring pengaman sosial saja. Dan diberlakukan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. ’’Di luar ketentuan itu (upah karyawan lebih dari satu tahun masa kerja, Red) dibahas di forum bipartit tersebut,” katanya.

    Dia menegaskan, dalam forum itu pihak perusahaan tidak boleh melanggar ketetapan pemberian gaji minimal atau terendah. ’’Misalnya untuk upah buruh yang sudah berkeluarga, harus ditekankan pada kesepakatan bipartit,” ujarnya. Perjanjian penetapan upah dalam forum bipartit itu bisa dituangkan dalam perjanjian kerja bersama (PKB). (jpnn/p2/c1/ary)

Kebutuhan Hidup Layak di Waykanan naik Rp210.063

Dewan Pengupahan menetapkan kebutuhan hidup layak atau KHL di Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung pada tahun 2014 sebesar Rp1.530.610 atau mengalami kenaikan Rp210.063 dari KHL 2013 mencapai Rp1.320.547.

Ekonom : Upah Buruh Sebaiknya Naik Bertahap Sesuai KHL


YOGYAKARTA | DNA – Masalah upah buruh, baik yang berkaitan dengan ubah buruh provinsi (UMP) maupun isu kebutuhan hidup layak (KHL) buruh yang mencuat ke publik dalam beberapa pekan terakhir ini jangan sampai [...]

Upah Buruh Sebaiknya Naik Bertahap Sesuai KHL

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com – Masalah upah buruh, baik yang berkaitan dengan ubah buruh provinsi (UMP) maupun isu kebutuhan hidup layak (KHL) buruh,…