>

Tag Archives: Kabupaten Kepahiang

MEDIASI CARA EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

Oleh : Dr.(cand ) A. Bukhori,S.H.,M.H.

Logo ISHIMasalah tanah yang muncul dikalangan masyarakat saat ini dari hari kehari  semakin kompleks,tidak seimbang, masalah yang timbul  berlari kencang,sementara penyelesaiannya berjalan lamban, dan lebih miris lagi ada yang jalan ditempat.ini  merupakan puncak gunung es yang tak dapat terbendung dan dihindari, kepada Pemerintah hal ini jangan kita abaikan, harus segera diperhatikan, tanpa membedahkan ras, suku dan agama, semua perlakuan  harus sama dimata hukum. Dari berbagai masalah agraria yang menyejarah sejak zaman kolonial belanda yang  tidak terselesaikan secara mendasar dan tuntas. Sudah 68 tahun Indonesia merdeka, atau telah berumur 53 tahun UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). Jika kita cermati dengan seksama ,konflik pertanahan yang terjadi selama ini telah berdimensi luas, baik konflik horizontal,dan vertikal. Konflik horizontal yang paling sering terjadi,antara lain kasus sengketa tanah (waris),harta gono gini, tanah tanah ex peninggalan belanda (P3MB). Sedangkan konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat hukum adat dengan swasta (tanah tanah masyarakat diatas tanah hak guna usaha), seperti konflik warga suku anak dalam(SAD) yang diusir dari tanah leluhurnya di Padang Salak,Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi yang sudah 27 tahun lebih, berjuang untuk mendapatkan kembali tanah adatnya yang dicaplok oleh perusahaan asing PT.Asiatic Persada (AP), (majalah FORUM edisi XXII/16-22 Desember 2113 hal.82-83),Konflik tabat Desa/Kelurahan (Kelurahan pensiunan dengan rencana desa pemekaran Kampung Pensiunan di Kepahiang), sengketa tabat Kabupaten (Kab.bengkulu utara dengan Kab.lebong di Padang Bano), sengketa yang tak kunjung selesai tabat Provinsi (Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Barat di sungai sariek muara semeluk), masyarakat dengan pihak kehutanan (Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).  Penyerobotan diatas tanah kawasan TNKS,TWA,CA,HSA,dan kawasan lindung lainnya,(seperti tanah  Cagar Alam kawasan danau dendam tak sudah di kota bengkulu). Untuk pencegahan, dan meminimalisir sengketa pertanahan yang semakin marak dan kompleks ini, perlu menanganan yang serius dan adil oleh Pemerintah. Sesuai dengan  UUD NRI 1945 Pasal 1 (3) “Indonesia adalah negara hukum” Tugas Negara adalah menjamin ketertiban dan keamanan rakyatnya. Serta menurut Ahmad ali  tujuan hukum itu harus diperhatikan dari 3 sudut pandang  yaitu : dari sudut pandang positip normatif dititik beratkan pada kepastian hukum, persepektif filsafat hukum dititik beratkan pada sisi keadilan serta dari sudut pandang sosiologi hukum yaitu bidang kemanfaatannya. menjaga kesuburannya,diupayakan bernilai ekonomis tinggi,serta dikelola sesuai dengan peruntukannya,ditambah satu lagi dalam UUPA yaitu tanah sebagai alat untuk  membawakan masyarakat menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 (3) “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “

Adapun Peraturan  Pokok Agraria telah diatur dalam  Undang –undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pada tanggal 24 september setiap tahun dirayakan hari ulang tahun UUPA, dikenal juga sebagai hari tani. Melalui mediasi, Sengketa, Konflik,dan Masalah Pertanahan, dapat diselesaikan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan pendapat,Konflik adalah pertentangan,percekcokan,sedangkan Masalah adalah sesuatu yang harus dipecahkan, problem,perkara. Harus ada iktikad baik dari Pemerintah dalam mengurusi  2 masalah besar ini yaitu masalah mata air dan air mata, banyak pihak yang berpihak dalam menyelesaikan masalah kepada masalah mata air,sedikit orang yang berpihak dan peduli kepada masalah air mata. Tanah selalu diributkan karena ketidakadilan,ketidaksejahteraan,kesenjangan sosial,ini semua disebabkan antara lain “sedikit orang menguasai tanah banyak,banyak orang menguasai tanah sedikit “. Nah kalau hal tersebut diatas berkelanjutan tidak diawasi dan dibatasi, kedepan rasanya sulit untuk mencapai harapan dan tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 (3).

Dalam hal ini penulis tidak mempermasalahkan arti kata, konflik, sengketa, ataupun masalah pertanahan. Namun penulis mengharapkan kepada kita semua sebagai warga negara yang baik marilah kita menyikapi hal ini dengan lapang dada demi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan motto: “ Mengatasi masalah yang ada secara tuntas dan tanpa menimbulkan masalah baru”,  sebagai  bangsa yang besar  jangan kita hanya menyelesaikan masalah yang  kecil dan mengabaikan masalah besar. Marilah kita menuju tujuan yang mulia adalah menyelesaikan masalah besar dan melupakan masalah kecil. Bukan berarti kita mengabaikan masalah kecil,hal yang kecil juga patut kita selesaikan,agar masalah -masalah kecil juga jangan sampai menjadi masalah besar. Tidak sedikit masyarakat kita yang memilih jalan pintas penyelesaiannya diserahkan kepada advokat, aparat penegak hukum,bahkan sampai ketingkat pengadilan. Akibat dari ini semua, masyarakat banyak yang tidak saling tegur sapa dengan tetangga sebelah- menyebelah berbatasan letak tanah,putus hubungan keluarga, jangan terpropokasi ,hindari jangan sampai terjadi pertumpahan darah,Mari kita renungkan sejenak, Firman tuhan dalam surat Al-Anbiya’(21) ayat 105 Artinya : ”Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh “. Selanjutnya  dalam surat Al-Hajj’(22) ayat 5 Artinya: “ Wahai Manusia ! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan,maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah “, jelas sudah dari tanah kita bermula,hidup butuh tanah dan matipun insyaallah masuk tanah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas penulis perlu menambahkan ada beberapa solusi dalam penyelesaian masalah tanah yang dapat kita cermati sebagai bahan perbandingan antara lain:

1.ARBITRASE 2.NEGOSIASI
3.MEDIASI

4.KONSILIASI

5.LITIGASI.

Berikut penjelesannya :

1.Arbitrase ( Hakim ) : Penyelesaian sengketa yang sudah agak lama adalah arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri (sub mission) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Proses penyelesaian dilakukan dalam wadah arbitral tribunal (majelis arbitrase). Atau menurut kamus istilah hukum Pochema Andrease Belanda-Indonesia, bahwa “arbitrage” adalah “penyelesaian suatu perselisihan oleh seseorang atau lebih oleh juru Pisah yang harus memutuskan menurut hukum yang berlaku atau berdasarkan keadilan.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan melalui waktu yang lama. Arbitrase ini fungsi dan kewenangannya penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, berwenang untuk menyelesaikan sengketa, berwenang untuk mengambil putusan yang lazim disebut award dan putusan final and binding (final dan mengikat) kepada para pihak.

2. Negosiasi (Musyawarah): Negosiasi merupakan keseharian seseorang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti sesama mitra dagang, kuasa hukum, salah satu pihak-pihak dengan pihak yang sedang bersengketa, bahkan pengacara yang memasukan gugatannya di pengadilan juga   bernegosiasi  dengan tergugat atau kuasa hukumnya sebelum pemeriksaan perkaranya dimulai. Negosiasi adalah basic of man untuk mendapatkan yang diinginkan dari orang lain. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi ).

3. Mediasi: Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian yang mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi, sedangkan menurut Interest Based “dalam mediasi tidak dicari siapa yang benar atau salah, tetapi lebih untuk menjaga kepentingan masing-masing para pihak . “Seperti yang tercantum dalam Bab.XVIII Undang –undang Hukum Perdata,yaitu  aspek yuridis mediasi dalam hukum acara perdata yang dirumuskan pada Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.

4. Konsilisasi: Konsilisasi merupakan kelanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi  konsilitator. Dalam hal ini konsilisai berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dapat dibuat konsilitator menjadi resolution. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak. Salah satu perbedaan antara mediasi adalah berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak yang bersengkata. Sedangkan mediator dalam suatu mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan.

5. Litigasi: Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dipengadilan, semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah. Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris atau melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian. Namun, penyelesaian sengketa melalui litigasi masih tetap eksis dan diperlukan hingga sekarang karena hal-hal khusus yang hanya dimiliki lembaga pengadilan, yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sementara (provisional).

Harapan penulis : Semoga masyarakat adat taat hukum nasional,lebih mengedepankan hukum adat sehingga konflik yang ada di Desa /Kelurahan, tempat masyarakat beradat bermukim dapat menahan diri, mengendalikan emosi , serta dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara mediasi (Perdamaian),dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian masalah dengan cara sederhana,cepat, murah,dan adil. Utamakan  bermusyawarah untuk bersepakat  berdasarkan hukum adat yang berkeadilan, bukan bermusyawarah untuk tidak bersepakat. Sehingga tercapai keadilan yang sejati,rukun,damai,tenteram dalam keluarga,masyarakat dan negara.

Penulis adalah : Ketua DPC ISHI (Ikatan Sarjana Hukum Indonesia)                                            

Kabupaten Kepahiang.

Kades-Sekdes Harus Selaras

KETUA forum kepala desa (Kades) Kabupaten Kepahiang Saidina Aksa mengharapkan adanya kerjasama antara kades dan Sekdes. Hal itu, agar pemerintahan di tingkat desa bisa berjalan selaras.
“Selain mengharapkan perhatian Pemkab kepada desa-desa kita juga meminta antara kades dan sekdes selaras sehingga pembangunan didesa berjalan,” ujar Saidina yang juga Kades Kelobak itu.
Dikatakannya, saat ini sebagian besar pembangunan didesa sudah berjalan dengan baik. “Harapan kita kedepan pembangunan desa di Kepahiang bisa lebih maju sehingga masyarakat desa bisa sejahteran” jelasnya. (505)

Bunga Bangkai dan Rafflesia akan mekar serempak

Dua jenis bunga langka Rafflesia arnoldii dan Amorphopalus titanum akan mekar serempak di kawasan hutan lindung Tebat Monok, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

DPT Berkurang Lagi

KEPAHIANG, BE – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepahiang kembali berkurang sebanyak 940 pemilih, dari total sebanyak 109.118 pemilih yang ditetapkan pada awal November lalu. “Saat ini jumlah pemilih tetap kita menjadi 108.178 pemilih atau berkurang 940 pemilih dari DPT sebelumnya yakni 109.118 pemilih,” ujar Ketua KPU Kepahiang, Ujang Irmansyah SP melalui Divisi Sosialisasi, Irwansyah dalam pleno KPU yang diselenggarakan Sabtu (30/11) kemarin.
Dikatakannya, pemutakhiran DPT yang dilakukan pihaknya dipenghujung bulan November ini sebagai upaya meminimalisir kesalahan pada DPT yang sudah ditetapkan.
“Pada intinya kami ingin DPT ini benar-benar akurat, sehingga terus kami lakukan pemutakhiran,” jelasnya.
Menurutnya, dalam DPT yang ditetapkan kembali ini ada sebanyak 55.666 pemilih laki-laki dan 52.512 pemilih perempuan. “Sama seperti sebelumnya, kami meneliti kembali pemilih yang ada di 104 desa dan kelurahan se-Kabupaten Kepahiang ini. Di situ akan ditempatkan 294 TPS,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, pada pemilih laki-laki sebelumnya berjumlah 56.180
dan pemilih perempuan berjumlah 52.938 pemilih. “Pemilih laki-laki berkurang sebanyak 514 pemilih. Sementara pada pemilih perempuan berkurang 426 pemilih,” bebernya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bagi KPUD melakukan pemutakhiran data kembali jika ditemui data yang dinilai tidak valid atau pun ada penambahan data yang dinilai valid. (505)

Lima Kabupaten Dilanda Banjir dan Longsor

Sejumlah desa di Kabupaten Kepahiang dilanda banjir yang disebabkan meluapnya arus sungai di di Desa Pagar Agung

Bupati Mulai Fokus Rehab Sekolah

KEPAHIANG, BE - Masalah banyaknya gedung sekolah di Kabupaten Kepahiang mengalami kerusakan, akan menjadi perhatian Pemkab 2014 mendatang. Hal tersebut diakui Bupati H Bando Amon C Kader MM.
“Sesuai dengan usulan fraksi DPRD Kepahiang, pelaksanaan rehab sekolah yang rusak akan menjadi perhatian kita. Memang banyak saat ini sekolah yang rusak namun tidak kunjung direhab,” kata Bupati Bando Amin, kemarin.
Dikatakannya, untuk merehab sekolah, pihaknya akan meminta pihak kecamatan melakukan pendataan. Setelah itu, data akan dikelola Dinas Pendidikan, selanjutnya diusulkan aggaran pelaksanaan rehabnya.
“Camat juga kita harapkan bisa melaporkan kalau ada sekolah yang rusak, nantinya kan data ini bisa dirangkum Dikpora untuk dilakukannya rehab,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini beberapa sekolah yang perlu dilakukan rehab yakni didaerah kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu Kepahiang. Yang mana didua sekolah ini selain butuh rehab karena sekolahnya rusak parah, juga butuh penambahan guru karena mayoritas sekolah didaerah ini kekurangan guru.
“Data yang masuk kepada kita untuk pelaksanaan rehab sekolah ini baru dari desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir. Kita harapkan semua pihak bisa berperan soal ini secepatnya,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepahiang H Zainal SSos menyampaikan pihaknya sudah melakukan pemantauan langsung kesekolah-sekolah di Kepahiang saat ini. Seluruh sekolah memang memiliki permasalahan yang sama yakni selain butuh rehab bangunan sekolah juga butuh penambahan guru.
“Khusus sekolah daerah terpencil seperti di Bermani Ilir dan Muara Kemumu kan memang sedikit jumlah gurunnya. Sehingga kondisi ini perlu ditanggulangi oleh dinas terkait segera begitu juga dengan rehab bangunan sekolahnya,” ujar politisi PKB ini .(505)

Polisi Ringkus Pemiliki 3 Kg Ganja di Bengkulu

Jajaran Ditnarkoba Kepolisian Daerah Bengkulu meringkus Mi dan Hi warga Kabupaten Lintang Empat Lawan, Provinsi Sumatra Selatan ketika hendak bertransaksi ganja sebanyak tiga kilogram, di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, Selasa (17/9/2013).
[...]

LPSE Gedung Baru

Peralatan LPSE Kepahiang yang baru dipindahkan kemarinKEPAHIANG, BE - Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepahiang akan dilakukan secara profesional dan akuntabel. Hal ini pasca dilakukannya proses perpindahan gedung Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepahiang dari Sekretariat Pemkab ke gedung baru yang terletak di areal perkantoran di sebelah gedung Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi Informatika.
“Kita akan terus berbenah. Tidak hanya peningkatan kemampuan personil, sarana pendukung terus digenjot kearah yang lebih baik. Setelah hampir dua tahun berada satu ruangan dengan ruangan kerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kepahiang, maka sejak kemarin, LPSE Kabupaten Kepahiang mulai menempati gedung baru,”ujar Kepala LPSE Kabupaten Kepahiang, Benny Irawan, SE MM didampingi sekretaris LPSE, Jono Antoni SSos kemarin.
Dikatakannya, sebagai kepanjangan tangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, LPSE Kabupaten Kepahiang bertekad untuk mewujudkan proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Kepahiang secara professional, transparan dan akuntabel.
“Sebetulnya rencana relokasi LPSE ke gedung baru sudah sejak beberapa bulan lalu, tetapi karena berbagai pertimbangan maka keinginan itu baru dapat dilaksanakan pekan ini. Kita memang mempertimbangkan waktu yang tepat, karena system yang dimiliki LPSE berkaitan erat dengan jadwal proses pengadaan yang disusun rekan-rekan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Kepahiang. Jangan sampai, proses mobilisasi peralatan dan perlengkapan berdampak pada terganggunya kerja rekan-rekan di ULP, termasuk pihak ketiga yang mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Kepahiang. Kita besyukur pemutusan server hanya berlangsung kurang dari satu jam,”jelasnya.
Menurutnya, setelah memiliki gedung sendiri, LPSE akan lebih leluasa dalam memanajemen proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan masing-masing SKPD Kabupaten Kepahiang. Diharapkan, pihak SKPD juga bisa bekerjasama dengan mempedomani Pepres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Pepres 70 tahun 2012, diantaranya dengan menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP wajib ditayangkan sebelum proses pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh masing-masing PA/KPA. Pihaknya sudah menyampaikan hal ini ke masing-masing SKPD dalam bentuk surat, dan jika dari pengamatan LPSE hasilnya belum terlalu positif maka tidak menutup kemungkinan akan disurati kembali.
“Perlu diketahui LPSE juga menjadi corong informasi bagi Kepala Daerah terhadap proses pengadaan barang jasa dimasing-masing SKPD, LPSE selalu mengupdate proses pengadaan barang dan jasa ke Bupati, sehingga Bupati juga memonitor SKPD mana saja yang proses penyerapan anggaran dan proses pengadaan yang lamban atau sebaliknya,” tandasnya.
Adapun, gedung LPSE Kepahiang sendiri termasuk gedung yang megah dengan terdiri dari dua lantai dengan empat ruangan. Lantai dua diposisikan sebagai ruang kerja Kepala LPSE, Sekretaris LPSE serta administrator, verifikator berikut seluruh perlengkapan dan peralatan yang terhubung langsung ke LKPP Jakarta. Sedangkan dilantai dasar, masing-masing ruangan akan ditempati oleh Help Desk LPSE Kab. Kepahiang dan Tim Evaluasi Pemantau Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Kepahiang yang akan terhubung langsung ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).(505)

Kampanyekan Tagline Mau Kaya Tanam Sengon (2-Habis)

FOTO BOX (Masri)Setelah sukses membangun Dehasen hingga sekarang berdiri dua kampus megah di Sawah Lebar dan Kebun Tebeng, Kota Bengkulu, kiprah Bando Amin semakin mendapat pengakuan. Dua kali dia memenangi Pilkada Kepahiang. Konsep entrepreneur saat membangun Dehasen, kembali dia terapkan saat membangun Kabupaten Kepahiang. Bando pun kini ngetren dengan taglinenya “Mau Kaya, Tanam Sengon.” Berikut lanjutan ceritanya.

IKSAN AGUS ABRAHAM, Kota Bengkulu

Fakta menunjukkan, setelah penerapan otonomi daerah tahun 2001, kunci kemajuan suatu daerah ada di tangan kepala daerah. Daerah-daerah yang sekarang maju pesat, dipimpin oleh kepala daerah yang berjiwa maju.

Setelah terpilih menjadi Bupati Kepahiang, Bando Amin mencoba mentransfer konsep kesuksesan membangun Dehasen dengan membangun Kabupaten Kepahiang yang memiliki skup lebih luas. Yang harus dipikirkan kali ini lebih banyak. Bukan 100 atau 200 orang. Populasi Kabupaten Kepahiang tercatat 168.242.

Konsep entrepreneur itu benar-benar diterapkan oleh Bando Amin saat memimpin Kepahiang sejak tahun 2005. Pembangunan Kepahiang boleh dibilang maju pesat. Kantor Bupatinya sangat megah dan satu-satunya Kantor Bupati berkubah dengan arsitektur Eropa. RSUD Kepahiang yang belum lama ini difungsikan juga berkubah, berdekatan dengan GOR.

          Dari awal terpilih, Bando menyadari bahwa membangun Kepahiang tak bisa mengandalkan dana APBD yang sangat minim. Tahun 2013 APBD Kabupaten Kepahiang sebesar Rp 553,6 miliar dan PAD Cuma Rp 13,7 miliar. Karena itu, Kabupaten Kepahiang harus punya “mesin uang” guna membiayai program-program pembangunan dan mensejahterakan rakyat Kepahiang.

          Berangkat dari konsep entrepreneur itulah, gagasan-gagasan besar pun muncul. Program sengon, buah naga, IKUTT, irigasi, 1 juta benih ikan. Di figur Bando Amin kini melekat tagline “Mau Kaya? ya Tanam Sengon.”

          Di periode kedua kepemimpinannya, Bando kini meluncurkan konsep Solusi Kaya Bersama yakni BACK Model. BACK adalah sebuah model sistem pengembangan budidaya terpadu agribisnis Sengon yaitu melalui pola kerjasama investasi modal untuk biaya proses penanaman, perawatan, penyediaan bibit berkualitas, termasuk pembangunan pabrik pengolahan kayu sengon, serta membuka peluang pasar global di Internasional. Dalam hal ini bekerjasama dengan Koperasi Satmakura yang saat ini tengah melakukan pengembangan hingga ke berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu.

          Ilustrasi pendapatan pola kemitraan BACK Model ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Investor (pribadi, PT, Koperasi Satmakura, BUMD dll) memperolah hasil 35 persen, pemilik lahan 40 persen, konsultan, EO, Penyluh, Litbang dan Riset sebanyak 10 persen, Desa mendapat bagian 2,5 persen, kecamatan juga kecipratan 0,5 persen, Pemkab/Pemkot mendapat bagian 5 persen, provinsi mendapat 1 persen, unsur lain 6 persen.

          Program sengon di Kabupaten Kepahiang telah mendapat apresiasi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), PERHIPTANI dan pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan bahkan menyetujui program sengonisasi tersebut menjadi program nasional, dengan tidak mengurangi peran sawit, karet, sebagai item perkebunan lainnya.

          Ketua Umum Apkasi, Ir. H. Isran Noor, M.Si bahkan mengharapkan Kepahiang menjadi pilot project sengonisasi secara nasional.

          Mengapa sengon? Budidaya sengon dapat diandalkan menjadi program rakyat untuk  meningkatkan ekonomi rakyat. Tanaman sengon kata Bando tidak merusak, sengon juga merupakan tumbuhan alam yang besar manfaatnya, baik bagi masyarakat pengelola maupun alam lingkungan di sekitarnya. Supaya sengon bermanfaat bagi semua, program sengonisasi ini digerakkan melalui koperasi.

          “Pada saat yang lain baru memikirkan, saya sudah melaksanakan,” kata Bando.

          Selain itu, pemanenan sengon juga lebih cepat. Sengon sudah bisa dipanen dimulai umur 3 tahun dengan penjarangan 1.000 batang. Tahun ke-4 penjarangan 1.000 batang dan tahun ke-5 tebang habis. Dengan kubikasi hasil panen, umur 3 tahun batang sengon berdiameter 15-20 CM dengan hasil 4 pohon/M3, umur 4 tahun diameter 20-25 CM dengan 3 pohon/M3, dan umur 5 tahun diameter lebih dari 25 CM dengan 2 pohon/M3.

          Potensi hasil sengon sangat menggiurkan. Dalam areal 1 hektare, bisa ditanam 3.000 batang sengon. Hingga umur 5 tahun, untuk 1 batang sengon harganya minimal Rp 200 ribu. Kalau 1 hektare dengan 3.000 batang, maka akan menghasilkan uang Rp 600 juta.

          Budidaya sengon juga dapat dikembangkan melalui sistem tumpang sari dengan Talas Satoimo. (*)

Polisi Jaga Wisata Sekali 1 Jam

KEPAHIANG, BE – Objek  wisata di Kabupaten Kepahiang akan mulai intensif dijaga polisi pada H+1 lebaran. Kapolres Kepahiang AKBP Sudarno SSos MH mengatakan, petugas kepolisian akan memantau objek-objek wisata itu setiap beberapa jam sekali.
“Objek wisata ini seperti di kawasan Kabawetan akan dipantau oleh patroli setiap beberapa waktu. Pemantauan itu akan intensif H+1,” ujar Kapolres.
Dikatakannya, selain itu objek wisata lainnya yang juga dilakukan penjagaan oleh pihaknya yakni perkebunan teh Kabawetan, Danau Suro Muncar, Air Terjun Curug Embun dan lainnya.
“Untuk perkebunan teh, Polsek Kabawetan yang akan secara teratur melakukan patroli yang tiap beberapa jam sekali,” jelasnya.
Menurutnya, kebun teh Kabawetan akan menjadi objek wisata di Kabupaten Kepahiang yang akan paling banyak dikunjungi wisatawan.  “Kabawetan itu paling dikenal, jadi paling diintensifkan di sana. Banyak pengunjungnya tidak hanya dari Kepahiang saja, namun banyak juga dari Bengkulu dan Provinsi tetangga,” terangnya.
Adapun selain menjaga objek wisata, polisi juga akan memantau kantor perbankan.
“Kalau bank saat Lebaran itu kan tutup. Jadi, petugas juga memantau saja, tiap beberapa waktu, namun rutin,” tandasnya. (505)