Penulis Arsip: Rakyat Bengkulu

KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilgub Meningkat

Irwan-Saputra

Irwan-Saputra

BENGKULU – KPU Provinsi Bengkulu akan melakukan investigasi turunnya tingkat partisipasi masyarakat Bengkulu dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu. Hal ini dilakukan agar partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2015 nanti meningkat dari pemilih Pilres.

Investigasi itu bertujuan mencari tahu apa penyebab turunnya pastisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi lima tahunan ini. Namun, Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, S.Ag, MMmasih enggan membeberkan apa saja langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi sebagai upaya antisipasi penurunan partisipasi masyarakat Bengkulu dalam Pilgub ke depan.

“Tentu saja dalam rangka mencari tahu penyebab turunnya angka partisipan itu, kami akan melibatkan seluruh jajaran. Mulai KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS. Termasuk klarifikasi langsung kepada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini harus kami lakukan agar ke depan semangat demokrasi masyarakat kita semakin naik. Harus pakai data, tidak bisa bisa hanya dengan perkiraan saja,”tegas Irwan.

Ia sendiri sudah memprediksi angka partisipan Pilpres 2014 turun dibanding partisipan Pilpres 9 April lalu. Namun tidak disangkanya turunnya partisipan di Bengkulu sampai 12,8 persen dibanding jumlah partisipan dalam Pileg 9 April. Dimana partisipan dalam Pilpres 9 Juli hanya 963.992 pemilih dari total 1.396.279 pemilih. Sedangkan dalam Pileg 9 April jumlah partisipan tembus 1.106.368 pemilih dari total 1.379.067 pemilih.

“Makanya akan kita cari tahu apa penyebabnya. Memang ada wacana semangat pilih masyarakat masih cenderung kepada unsur kedaerahan. Buktinya semangat pilih masyarakat terhadap Pileg jauh lebih besar dibanding Pilpres. Namun tidak bisa kita jadikan dasar sebelum ada pembuktian. Apapun itu, ke depan kita harus tingkatkan partisipan pemilu. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih alias golput itu merupakan salah satu penyebab turunnya kualitas demokrasi,’’ tutup Irwan.

Terpisah, Ketua Pokja Pengawalan Pemilu PP KAMMI, Romidi Karnawan mengatakan selera pilih masyarakat masih dipengaruhi unsur kedekatan. “Logikanya, semangat pilih masyarakat dalam pemilu tentu berbeda jika dalam pemilu itu ada keluarga, rekan atau tetatangga yang jadi peserta dibanding pemilu yang pesertanya tidak ada hubungan emosianal pribadi. Inilah salah satu pemicu turunnya partisipan dalam Pilpres ini,’’ katanya.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu yang diklaim tidak fair alias ada kecurangan dalam pelaksanaanya juga berpengaruh terhadap selera pilih masyarakat. Termasuk penegakan hukum terhadap pelanggara pemilu yang tidak tegas. Bahkan produk hasil pemilu juga turut menentukan semangat demokrasi masyarakat. “Produk pemilu yang menghasilkan pemimpin yang koruptor dan tidak berpihak kepada rakyat juga menjadi salah satu pemicu sikap apatis masyarakat terhadap pemilu,’’ papar Romidi.(sca)

Zainal Bintang Nilai ARB Makin Jerumuskan Golkar

JAKARTA – Sepak terjang Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB), semakin menyulitkan Partai Golkar. Keikutsertaan ARB mendampingi Prabowo Subianto ketika konferensi pers menolak hasil Pemilu di Rumah Polonia, Selasa (22/7), disebut-sebut menimbulkan kemarahan kader partai beringin.

“ARB telah menjerumuskan Golkar ke dalam jurang,” kata Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, dalam pesan elektronik kepada wartawan.

Tindakan Prabowo tersebut dinilai banyak kalangan sangat emosional dan cenderung memprovokasi rakyat atau pendukungnya supaya larut dalam emosi negatif. Prabowo baru menyatakan menarik diri setelah mengetahui potensi kalah dalam proses penghitungan suara di KPU Pusat.

“Sebagai Ketua Koordinator Pusat Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, atas nama kader-kader Golkar, meminta ARB segera mengundurkan diri. Tidak perlu tunggu Munas,” tegas Bintang.

Menurut Bintang, saat ini posisi Golkar dalam keadaan terancam atau berposisi genting memaksa. Selaras dengan anggaran dasar Golkar, Munaslub memenuhi syarat dan bisa digelar. Karena Prabowo sudah menarik diri dari Pilpres, maka Koalisi Permanen otomatis berantakan. Akibatnya Golkar ikut berantakan karena ulah ARB yang tidak terkontrol.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR itu mengaku Posko Eskponen Ormas Tri Karya Golkar di Teluk Betung 45 A, Jakarta Pusat, kebanjiran pesan dan kunjungan pengurus DPD I Provinsi yang mendesak dilaksanakan Munas Golkar secepatnya.

Yang juga dipertanyakan kader Golkar, kenapa ARB lebih sibuk daripada Hatta Rajasa yang merupakan Cawapres dari Prabowo. Hatta Rajasa sendiri tidak menghadiri konferensi pers Prabowo tersebut.(ald)

Polres Kembali Jaring 12 Motor Bodong

CURUP – Selama pelaksanaan Operasi Ketupat Idul Fitri 1435 H, tim gabungan dari satuan Polres Rejang Lebong (RL) terus mengintensifkan razia kendaraan di sejumlah jalan protokol dan jalan lintas yang menjadi pintu keluar masuk Kota Curup. Alhasil, dalam razia kendaraan yang digelar di kawasan Bundaran Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang, Senin malam (22/7) mulai pukul 21.30 WIB, sedikitnya petugas kembali menjaring 12 motor tanpa dilengkapi surat-surat alias bodong.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres RL, AKBP. Edi Suroso, SH tersebut berlangsung sekitar 2 jam.  Edi menegaskan, semua motor yang diamankan tanpa surat dicurigai hasil curian.

“Kami akan mengembalikan motor bila pemiliknya dapat menunjukkan kelengkapan surat,” tegas Edi.

Edi mengaku, selain menjaring 12 motor diduga bodong, pihaknya juga mengamankan 3 warga yang kedapatan membawa senjata tajam diselipkan di pinggang. Tiga warga yang terjaring lantaran membawa sajam jenis pisau yakni AR (21) warga Suban Air Panas, BU (21) warga Kelurahan Cawang Kecamatan Curup Timur serta CA (30) warga Kota Lubuk Linggau.

Ketiganya terancam akan berlebaran di balik jeruji besi ruang tahanan Polres RL lantaran ulahnya tersebut melanggar Undang Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam.

“Saat ini ketiga orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensi karena juga dicurigai terlibat di sejumlah peristiwa kejahatan,” ujar Edi.

Ditambahkan Edi, mendekati lebaran ini, pihaknya terus fokus melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadi aksi kriminalitas. Hampir setiap hari kita petugas Sat Lantas ditugaskan melakukan razia di tempat-tempat rawan dan dibantu masing-masing polsek. Dengan rutinitas razia yang tersebut, diakuinya angka kriminalitas terus berkurang.

“Intensif pengamanan, itulah yang harus kami lakukan menjelang dan setelah lebaran nanti,” demikian Edi.(cuy)

Dewan Laporkan Soal Istri Pejabat Kemenag ke Menag

ARGA MAKMUR – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara (BU) yang juga Ketua PPP BU, Misrin Pirin, M.Pd menegaskan sudah melaporkan dugaan adanya honorer K-II siluman di Kemenag Arga Makmur, BU yang lulus sebagai CPNS Kemenag ke Menteri Agama (Menag). Termasuk, dugaan honorer siluman tersebut merupakan istri pejabat Kemenag yang memang membidangi pemberkasan CPNS.

Ditegaskan Misrin, laporan dia diungkapnya dalam acara buka bersama seluruh pimpinan PPP dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudinn yang juga petinggi PPP, Senin (21/7) lalu di Jakarta. Bahkan ia mengaku hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Menag lantaran CPNS tengah menjadi sorotan.

Tak hanya itu, jika benar adanya honorer siluman yang diangkat diajukan menjadi K-II dan akhirnya lulus CPNS, maka ia menilai hal tersebut merupakan tindakan pidana yang harus dituntaskan secara hukum.

“Makanya saat saya laporakan, Pak Menteri heran kalau sampai benar terjadi. Karena baginya ini sangat berat, termasuk juga permasalahan lain yang mendera Kemenag,” ujar Misrin.

 Pengakuan oknum pejabat yang mengakui istrinya tidak aktif bertugas saat sebagai honorer dinilainya bisa dipertanyakan. Ia khawatir jika pernyataan tersebut sebagai gambaran kebenaran isu adanya honorer siluman yang akhirnya lulus menjadi CPNS Kemenag.

 “Analisanya, apa ia orang yang honor sejak 2005 namun tidak aktif tapi tidak dipecat dan tetap dibayar. Sedangkan, honorer K-II ini non APBD/APBN,” analisa Misrin.

Misrin menegaskan jika nantinya terbukti memang adanya honorer Siluman, maka pejabat yang ikut mengurus pemalsuan data tersebut harus mundur dari jabatannya, termasuk jika kasus istri pejabat ini terbukti. Hal ini dinilainya sudah sangat menodai Kementerian Agama yang seharusnya menjadi contoh bagi aparatur pemerintah lainnya.

“Kalau sampai terbukti, pejabat Kemenag di BU ini harus mundur. Pejabat Kemenag harusnya lebih tahu halal dan haram, jangan semuanya dihantam. Sudah terlalu banyak masalah yang saya dengar,” tandas Misrin.

 Sebelumnya, mantan Kabag Tata Usaha (TU) Kemenag Arga Makmur (Arma) yang kini menjabat Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Drs. Kahfi yang istrinya, Lyza dituding sebagai honorer siluman, kepada RB membantah.

Kahfi menegaskan jika semua berkas persyaratan istrinya saat mengajukan sebagai CPNS Honorer K-II lengkap, ditandatangani oleh pejabat terkait. Selain itu, ia juga mengatakan jika semua SK pengangkatan honorer tersebut ada.      ‘‘Berkasnya lengkap kok, ia itu memang honor, jadi tidak ada honorer siluman,” tandas Kahfi.

Istrinya pernah bertugas sebagai penyuluh sejak di Kecamatan Giri Mulya dan Padang Jaya. Ditanya soal istrinya yang jarang nampak bertugas, Kahfi mengakui jika istrinya memang tidak aktif bertugas. Namun sampai dilakukan pendataan istrinya masih menjalankan tugas dan tidak pernah dipecat atau mengundurkan diri sebagai honorer.(qia)

Polres Kaur Amankan Puluhan Knalpot Racing

KOTA BINTUHAN – Selama bulan Ramdan ini Sat Lantas Polres Kaur terus menggelar razia terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot racing. Yakni kenalpot nonstandard sepeda motor yang suaranya sangat bising.

 Dalam razia selama hampir 1 bulan, Sat Lantas Polres Kaur berhasil menyita 52 knalpot racing. Selanjutnya knalpot itu dihancurkan, sehingga tak bisa digunakan lagi.

 Kapolres Kaur AKBP Dirmanto, SH, S.IK melalui Kasat Lantas AKP Iskandar, SH mengatakan, pihaknya masih terus melakukan razia rutin khusus knalpot racing. Setiap motor yang kedapatan menggunakan knalpot racing akan langsung ditangkap dan diamankan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi suara bising akibat maraknya motor yang menggunakan knalpot tak standar pabrikan motor itu.

 Tidak hanya knalpot racing yang disita petugas, sepeda motor yang memakai knalpot racing tidak akan dilepas dari Mapolres Kaur kalau knalpotnya tidak diganti dengan knalpot standar. Hingga saat ini puluhan motor yang knalpot racinnya telah dicopot polisi masih ditahan di Mapolres Kaur.

“Untuk kendaraan yang menggunakan knalpot racing semuanya akan kita amankan. Bahkan akan kami beri sanksi tegas hingga motornya tidak dapat diambil sebelum sidang di Pengadilan Bintuhan. Siapa pun itu akan saya tindak tegas, karena hal ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Apa lagi kerap dijadikan untuk balap liar,” terang Kasat Lantas kepada RB kemarin.

 Lebih lanjut Iskandar menambahkan, pihaknya tidak akan segan-segan mengejar pengguna knalpot racing. Apa lagi kerap dijadikan balapan di beberapa tempat di Kota Bintuhan. Hal ini karena sudah sangat meresahkan masyarakat, apa lagi saat bulan puasa seperti ini.

“Kami juga menghimbau kepada orang tua untuk melarang anaknya menggunakan knalpot racing. Karena hal ini sangat mengganggu, apa lagi kendaraan banyak di gunaan anak-anak usia sekolah,” pungkas AKP Iskandar, SH kemarin.(cik)

MK Hitung Mundur Pendaftaran PHPU

JAKARTA – Pukul 21.04 tadi malam (22/7) Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menghitung mundur sebagai tanda dibukanya pendaftaran permohonan perkara hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2014. MK membuka pendaftaran sesaat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang Pilpres 2014.

Jadwal pembukaan pendaftaran PHPU Pilpres 2014 di MK kemarin berubah beberapa kali. Pertama, MK menjadwalkan membuka loket pendaftaran tersebut pada pukul 15.00, namun kemudian diundur sejam hingga pukul 16.00. Terakhir, MK mengumumkan membuka pendaftaran pada pukul 21.04 yang ditandai dengan pemencetan tombol sirene oleh anggota panitera MK Kasianur Sidauruk.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa berubahnya jadwal pembukaan pendaftaran PHPU pilpres di MK disebabkan mengikuti proses rekapitulasi suara di KPU. “Jadi, mekanismenya, begitu KPU mengumumkan penetapan suara, katakanlah pukul 19.00, mulai itu kita”start”menerima permohonan. Soal molor dari pukul 16.00, soalnya proses di KPU belum selesai,” kata Janedjri kepada awak media kemarin.

Janedjri menjelaskan, penetapan waktu pembukaan pendaftaran gugatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) MK. “Penerimaan permohonan PHPU itu 3×24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan. Jadi, KPU harus tetapkan dulu, baru kita buka. Bukan hari kerja, tapi jam kerja,” terang dia. Karena itu, dia membantah dugaan bahwa molornya pembukaan pendaftaran PHPU di MK disebabkan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang ingin menarik diri dari Pilpres 2014.

Terkait dengan pernyataan Prabowo tersebut, Janedjri mengatakan bahwa MK tetap akan menerima permohonan sengketa PHPU yang mungkin diajukan pasangan Prabowo-Hatta. “Prinsipnya, MK tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada dirinya,” terang Janedjri.

Dia menambahkan, Prabowo masih memiliki”legal standing”untuk mengajukan perkara tersebut ke hadapan hakim konstitusi. Kepastian itu diungkapkan Janedjri menanggapi pendapat bahwa keputusan Prabowo mengundurkan diri akan menghilangkan”haknya mengajukan gugatan ke MK.

“Beliau itupasangan capres-cawapres yang sudah mengikuti kontestasi. Jadi, kalau kemudian beliau menyatakan menarik diri, apakah itu berarti mengundurkan diri, saya tidak mau berkomentar. Saya hanya ingin menyatakan bahwa MK tidak diperbolehkan menolak perkara dan harus menerima perkara,” terang dia.

Meski demikian, Janedjri mengatakan bahwa hal tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi. “Persoalan dia ada”legal standing,”itu nanti diputuskan oleh MK. Jadi,”monggo”masukkan perkaranya ke MK,” imbuhnya.(dod/c6/fat)

Ansor Pesta Gundul Kepala

JAKARTA – Organisasi GP Ansor larut dalam sukacita merayakan kemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada Pemilihan Presiden 2014. Salawat diiringi alat musik tradisional berkumandang di markas GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa sore (22/7).

Organisasi yang dipimpin Nusron Wahid itu bersukacita karena capres yang mereka usung memenangi pilpres.Di sela-sela menunggu pengumuman hasil rekapitulasi suara pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum, sejumlah kader GP Ansor mencukur gundul kepalanya. Satu per satu kader GP Ansor dicukur oleh para tukang cukur yang sudah disediakan.

Acara itu menyita perhatian masyarakat, terutama para pengguna jalan. Tampak aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi.

Nusron Wahid juga turut cukur gundul. Mengenakan baju koko putih, politikus Partai Golkar yang mendukung Jokowi itu duduk di kursi untuk dicukur. “Saya punya nazar, kalau pilihan kita menang, saya potong rambut bersama seribu Banser,” kata Nusron kepada wartawan.

Dia menyatakan akan berkeliling untuk melihat aksi potong rambut itu. Saat ini, kata dia, di Kantor GP Ansor terdapat 200 lebih anggota Banser yang menggunduli kepalanya. Belum lagi di daerah-daerah yang lain. Dia menyatakan, menggunduli kepala menandakan bahwa itu kembali kepada fitrah yang suci. “Kita menyongsong Indonesia baru, pemerintahan baru, dimaknai kepala yang baru (gundul). Ini rambut untuk menghapus dosa-dosa. Kita ingin memulai babak baru,”demokrasi baru, menciptakan clean government, dan good governance,” kata Nusron.

Nusron menyampaikan selamat kepada Jokowi-JK karena sudah terpilih menjadi presiden-wakil presiden dan tinggal menunggu pelantikan. “Harapan kami, jangan lupakan rakyat dan jangan tinggalkan rakyat. Ekspektasi rakyat begitu tinggi. Karena itu, harapan itu harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan baik untuk kepentingan serta kemakmuran rakyat seluas-luasnya,” ujar Nusron yang terpilih kembali menjadi anggota DPR itu.(boy/c4/fat)

Presiden Jokowi Siap Kerja

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat deklarasi kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla saat deklarasi kemenangan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS

JAKARTA– Indonesia memiliki pemimpin baru. Sesuai hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertarungan sengit dalam pemilu presiden (Pilpres) 2014 dimenangkan kubu Jokowi-Jusuf Kalla, dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 suara (53,15 persen) dan perolehan kubu Prabowo-Hatta hanya mencapai 62.574.444 (46,85 persen). Selisih suara keduanya mencapai 8.423.389.

Perebutan suara antara keduanya sebenarnya sudah bisa diketahui saat telah menghitung 33 provinsi. Posisinya saat itu Jokowi-Jusuf Kalla unggul dengan selisih suara mencapai 8.370.732. Hanya tinggal menghitung suara di 130 panitia pemilu luar negeri (PPLN) yang suaranya 2,3 juta.”

Walau begitu KPU terus melanjutkan proses rekapitulasi nasional hingga selesai secara keseluruhan. Jalannya, rekapitulasi nasional begitu tegang, saksi kubu prabowo-Hattaberulang kali mengajukan interupsi terkait berbagai masalah. puncaknya, saat pembahasan rekapitulasi provinsi Jawa Timur kubu koalisi merah putih membuat keputusan mengejutkan dengan menyatakan sikap dan diakhiri dengan walk out.”

Dalam rapat tersebut anggota saksi kubu Prabowo-Hatta Rambe Kamarul Zaman mengatakan, pihaknya merasa berbagai aspirasi yang diharapkan ternyata sama sekali tidak diapresiasi penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. terutama, terkait berbagai kecurangan di DKI Jakrta yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang (PSU). “Untuk itu kami memutuskan walk out,” tuturnya.

Akhirnya, jalannya penghitungan suara semenjak Jawa Timur hingga PPLN berjalan tanpa saksi dari kubu capres-cawapres nomor urut satu tersebut. “Bagaimanapun juga, sikap ini dihormati, tapi rapat pleno harus tetap berjalan,” terang Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Akhirnya, sekitar pukul 18.00 rapat pleno untuk 33 provinsi dan 130 PPLN selesai. Rapat pleno kemudian ditunda dan dilanjutkan pukul 20.00, agenda selanjutnya merupakan pengumuman dan penetapan pemenang pilpres 2014. KPU mengumumkan secara mendetil perolehan suara setiap provins dan PPLN.”

Dalam rapat pleno lanjutan tersebut, ternyata Capres-Cawapres nomor urut 2 memenuhi undangan KPU untuk datang mengikuti rekapitulasi suara nasional. Jokowi dan Jusuf Kalla hadir sekitar pukul 20.30. Tampak Jokowi dan JK belum banyak bicara soal hasilpilpres yang dimenanginya.

Sementara itu Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menuturkan, secara umum jalannya rekapitulasi nasional inilancar. namun, memang ada beberapa kejadian yang cukup disayangkan. “Ya saksi kubu nomor urut 2 justru walk out,” paparnya.

Hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya rekapitulasi suara, sekaligus tidak berdampak juga pada proses penetapan pemenang pilpres 2014. “Ya semua berlanjut,” ujarnya.

Soal upaya Prabowo untuk menggugat hasil pilpres 2014, Hadar menuturkan jika itu semua merupakan hak setiap peserta. KPU bagaimapun harus siap untuk menghadapinya. “Kami tentu siapkan kuasa hukumnya,” terangnya.

Namun, sikap dari ketua KPU husni Kamil justru berbeda saat ditanya soal rencana gugatan dari kubu prabowo-Hatta tersebut. dia mengaku jika pihaknya belum mendengar soal masalah tersebut. ” ah saya belum dengar tuh, ya nanti saja,” tuturnya.”

Bagian lain, Ketua Dewan Kehormatasn penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menuturkan, keputusan Prabowo- hatta menolak hasil pilpres dan bahkan ada yang mengartikan mundur dari peserta pilpres bukan merupakan pelanggaran yang bisa diancam pidana. Sebab, keputusan itu dilakukan setelah semuanya selesai. “Rekapitulasi hampir selesai, baru dia memutuskan,” terangnya.

Hal itu akan berbeda jika pengunduran diri dilakukan saat proses pemilu belum pemungutan suara atau saat pemungutan suara. sebab, kalau begitu akan membuat kerugian dengan berbagai logistik yang telah dicetak. “kalau kondisinya begini baru undang-undang pilpres berlaku, dia diancam pidana,” jelasnya.”

keputusan prabowo tersebut, lanjut dia, merupakan representasi dari suara masyarakat yang mencapai 46 persen, mereka ini yang ingin dipimpin prabowo bukan jokowi. karena itu masalah ini merupakan hal yang wajar. ” pada pileg banyak kejadian ini, hanya saat pilpres baru kali ini,” tegasnya.

terkait pengunduran diri prabowo dan gugatannya, jimly menuturkan bahwa keputusan untuk menggugat itu merupakan hak setiap peserta calon. “Kalau memang digugat dan gugatan tersebut diterima MK. maka, akan sesuai keputusan MK, akan dikoreksi atau tidak hasil pilpres tersebut,” ujarnya.

namun, selama belum ada keputusan MK, yang digunakan sebagai dasar itu hasil pilpres yang secara resmi ditetapkan KPU.”Yang jelas, sekarang sudah diketahui siapa presiden selanjutnya?,” terangnya.

SBY Belum Ucapkan Selamat, Boediono Sudah Telepon Jokowi-JK

Di bagian terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak ingin ketinggalan memantau proses rekapitulasi suara oleh KPU, termasuk pengumuman hasil pilpres 2014. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, sebagai kepala negara, SBY menerima hasil keputusan rapat pleno KPU tersebut. Presiden RI keenam itu pun menghimbau kepada semua pihak untuk menerima hasil KPU tersebut dengan lapang dada, khususnya bagi pihak yang dinyatakan kalah. Sementara bagi pihak yang menang, agar tidak melakukan sesuatu yang berlebihan.

    “Tentunya ini yang telah diumumkan KPU, tentu Presiden ingin agar semua yang ikut proses ini bisa menerima dengan baik, dan juga pada mereka yang diumumkan sebagai pemenang bisa tetap menjaga sikap dan kegembiraan, artinya tidak kemudian melakukan hal-hal yang menimbulkan suatu reaksi yang tidak diinginkan,”papar Julian di Cikeas, kemarin (22/7).

   Ketika ditanya apakah SBY telah mengucapkan selamat kepada pihak pemenang Jokowi-JK, Julian menuturkan hal tersebut belum dilakukan. “Saya kira belum pada saat ini. Saya juga belum bisa pastikan kapan,”katanya.

  Berbeda dengan Wapres Boediono. Orang nomor dua di Indonesia itu segera menelepon pasangan capres-cawapres pemenangan pilpres tersebut, sesaat setelah keduanya dinyatakan menang oleh KPU. Dalam pembicaraan telepon tersebut, Boediono menuturkan siap bekerjasama dengan keduanya, khususnya dalam melakukan persiapan perpindahan kewenangan pmerintahan secara resmi pada Oktober nanti. “Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia yang sudah berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan tertib dan damai,”ujarnya dalam pembicaraan telepon tersebut, tadi malam. (ken)

Korban Ditendang, Rampas Rp 35 Juta


BENGKULU – Dua bandit mengendarai motor Honda Beat kemarin (22/7) pukul 12.30 WIB beraksi di jalan menuju eks lokalisasi, RT 8 Kelurahan Sumber Jaya. Lokasi kejadian tak jauh dari kantor Kepolisian Sektor Keamanan Pelabuhan (KSKP) Pulau Baai. Dalam aksinya pelakun berhasil merampas tas milik Sumaryati (53) warga Simpang Kandis RT 6 Kelurahan Sumber Jaya. Tas berisi uang Rp 35 juta.

 Korban juga sempat ditendang pelaku hingga terjerebab ke dalam siring. Selanjutnya pelaku kabur membawa hasil rampasannya meninggalkan korban yang terus berteriak minta tolong. Sepeninggalan pelaku korban melapor ke kantor KSKP.

 Kronologis kejadian, siang itu korban dari RT 8 eks lokalisasi hendak pulang ke rumahnya. Diketahui korban mempunyai usaha warung manisan di RT 8 dan pada saat itu mau keluar untuk berbelanja. Korban mengendarai motor Yamaha Mio Soul warna merah. Saat melintasi jalan kerikil yang ada jembatan kecilnya dan siring di sampingnya, tiba-tiba dari arah belakang ada motor dikendarai dua pria tak dikenalnya menghardik korban untuk berhenti.

 Korban yang langsung tanggap akan bahaya mengancamnya, tak mempedulikan permintaan pelaku, berusaha menambah kecepatan sepeda motornya agar segera sampai ke jalan raya depan Kantor KSKP. Tak ingin sasarannya lolos, dua bandit yang diduga sejak dari eks lokalisasi mengikuti korban dan tahu korban membawa uang dalam jumlah besar, langsung melakukan pengejaran. Motor korban berhasil dipepetnya, satu pelaku yang dibonceng menendang motor korban hingga oleng dan motor bersama korban nyungsep ke dalam siring pinggir jalan.

 Pada saat korban jatuh itulah, pelaku merampas tas yang sedang disandang korban di bahu. Sempat terjadi tarik-tarikan, namun akhirnya pelaku berhasil merampas tas tersebut. Sebelum kabur, pelaku sempat memukul punggung korban sebanyak 3 kali yang membuat korban nyaris pingsan.

 Korban sempat berteriak namun saat itu lokasi sedang sepi, jauh dari pemukiman, membuat pelaku dengan mudah lolos hingga hilang dari pandangan korban. Dengan sisa-sisa tenaga, korban berjalan kaki menuju Kantor KSKP. Sedangkan motornya ditinggalkan di lokasi karena bannya terbenam dalam siring, korban tak mampu menarik motor itu keluar dari siring.

 Selain uang tunai Rp 35 juta di dalam tas yang dibawa kabur oleh pelaku, juga ada 1 unit handphone Nokia, 1 handphone Cross, STNK motor, SIM C, kartu ATM dan E-KTP korban beserta surat-surat penting lainnya sehingga ditakhir korban mengalami kerugian sekitar Rp 40 juta.

 Kapolres Bengkulu AKBP. Iksantyo Bagus Pramono SH, MH melalui Kasat Reskrim AKP. Amsaludin S.Sos melalui Kapolsek Keamanan Pelabuhan Iptu Kusyanto, SH mengatakan sedang melacak pelaku. “Ya, berdasarkan laporan korban, pada saat itu dirinya sedang mengendarai motor sendirian keluar dari eks lokalisasi untuk berbelanja. Kemudian muncul 2 pelaku yang menendang dan merampas tasnya. Korban juga telah kita sarankan untuk melakukan visum,” kata Kusyanto sembari mengatakan saat ini pelaku masih dalam penyelidikan.(tew)

Kemenag Pastikan Lebaran Tahun Ini Serentak 28 Juli

BENGKULU – Kendati masih akan menunggu hasil proses Rukyatul Hilal yang akan dilaksanakan Minggu 27 Juli mendatang, tetapi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sudah memastikan jadwal hari raya idul fitri 1 Syawal 1435 H jatuh pada hari Senin 28 Juli 2014. Sehingga baik itu pemerintah dan Muhammadiyah akan serentak melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri. Hal itu disampaikan Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu H Suardi Abbas, SH,MH kepad RB kemarin, (22/7).

Dikatakan Suardi, walaupun terjadi perbedaan jumlah puasa itu tidak akan menjadi masalah. Dimana untuk hitungan Muhammadiyah selama 30 hari sedangkan hitungan pemerintah itu 29 hari. Sebab diprediksi bahwa pantauan bulan pada 1 syawal (lebaran,red) itu jatuh pada 28 Juli.

‘’Memang awal Ramadhan terjadai perbedaan. Tetapi untuk lebaran idul fitri tahun ini tetap serentak. Yakni akan dilaksanakan Senin (28/7). Adanya perbedaan itu hal biasa. Namun kita berharap umat islam tetap damai,’’ tegas Suardi di ruangannya.

Dikatakan Suardi, pihaknya tetapaan melakukan rukyatul hilal ketika H-1 lebaran itu. Dimana jika memang bulan sudah kelihatan maka itu memang sudah bisa ditetapkan 1 Syawal. HAsil rukyatul itu juga akan disampaikan ke pusat. Adanya perbedaan pada awal ramadhan itu karena hasil rulyatul hilal memang bulan belum kelihatan.

‘’Saat kita teropong dulu bulan belum muncul. Kebetulan memang awan tebal, tetapi itu seluruh provinsi melaporkan termasuk Bengkulu memang belum kelihatan,’’ tegasnya.

Sementara Kepala Kemenag Kota Bengkulu Drs H Mukhlisuddin, SH,MH mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah mempersiapkan sebanyak 420 titik lokasi salat id di Kota Bengkulu. NAmun saat ini yang sudah melaporkan kesiapannya sebanyak 270 titik. Saat ini juga pihaknya sedang berusaha menggodok untuk petugas imam dan khotib ketika salat id nantinya.

‘’Kita kan lebaranya baik itu Pemerintah dan Muhammadiyah serentak tanggal 28 Juli. Mudah-udahan untuk nama-nama petugas salat id nantinya itu didapati ketika H-3 lebaran,’’ tegasnya.

Sementara Ketua Pimpinan Wilayah Muyammadiyah Bengkulu Syukron Zainul mengatakan bahwa  sesuai dengan Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 02/MLM/I.0/E/2014 tentang penetapan hasil hisab ramadhan , syawal dan zulhijah 1435 Hijriah untuk 1 syawal ditetapkan 28 Juli. Dimana awal Ramadhan itu ditetapkan 28 Juni lalu.

‘’Sesuai dengan hitungan kita lebaran tinggal 5 hari lagi. Harapan kita memang bisa serentak. Sebab untuk jadwal idul adha itu jatuh pada 10 Dulhijah 1435 H pada hari SAbtu 4 Oktober 2014 mendatang,’’ tegas Syukron.(che)