Penulis Arsip: Rakyat Bengkulu

31 DPD Golkar Tolak Munas 2014

38E49842420F8E25BB314C40C772JAKARTA - Desakan sejumlah elemen Partai Golongan Karya terkait digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) di tahun 2014, hampir pasti gagal. Dukungan suara DPD tingkat provinsi Partai Golkar sebagai pemegang mandat, mayoritas cenderung menyatakan agar Munas tetap digelar di 2015 sesuai rekomendasi Munas 2009 di Pekanbaru silam.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, usai buka bersama dengan pengurus DPP dan DPD tingkat I Partai Golkar di Hotel Four Season, Jakarta, kemarin (19/7). Ical menyatakan, rapat pleno DPD tingkat provinsi atau DPD tingkat I menyatakan bahwa Munas Golkar tetap dilakukan pada 2015.

“Sebanyak 31 DPD yang hadir memutuskan tetap,” ujar Ical, sapaan akrab Aburizal, usai buka puasa, kemarin. Dua provinsi yang tidak hadir adalah Papua dan Papua Barat.

Menurut Ical, DPP juga sudah menggelar pleno dengan isu yang sama pada Jumat (18/7). Ical mengakui sempat ada perbedaan pandangan. Dimana, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono memandang jika Munas perlu dilakukan pada Oktober 2014, merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Agung dikabarkan melakukan walk out karena keputusan yang menetapkan Munas dilakukan pada 2015, berdasarkan hasil rekomendasi Munas di Riau.

“Dalam pleno, ada pendapat-pendapat berbeda. Kami mengambil marwah sebagai partai besar, bukan untuk membuat perpecahan,” ujar Ical diplomatis.

Sementara terkait kembali dengan hasil rapat internal DPD tingkat I, ada rekomendasi tambahan. Ical menyatakan, DPD tingkat I meminta kepada DPP untuk menerapkan disiplin partai, atau menindak kader yang memiliki perbedaan pandangan itu. “DPP diminta tegas,” ujarnya.

Ketua DPD tingkat I Daerah Istimewa Jogjakarta, Gandung Pardiman menyatakan, kesepakatan terkait Munas 2015 merupakan kesepakatan mayoritas. Karena itu, DPP harus tegas menindak kepada siapapun yang menolak terhadap isi keputusan itu.

“Siapapun yang membuat Partai Golkar menjadi kapal pecah, harus dilakukan pemberhentian,” ujarnya.

Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur Mukmin Faisal menyatakan, suara DPD dalam hal ini tidak bisa disetir pihak manapun. DPD memiliki sikap tersendiri, dan memutuskan Munas tidak perlu digelar pada tahun 2014. “Kaltim siap jadi tuan rumah Munas 2015,” tandasnya.(bay)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Rekapitulasi Suara Luar Negeri Molor

JAKARTA – Prediksi jika rekapitulasi suara luar negeri molor terbukti. Hingga kemarin (19/7) Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru menyelesaikan sekitar 73 panitia pemilu luar negeri (PPLN), sehingga masih ada 57 PPLN lagi yang harus dihitung. Walau, molor penyelenggara pemilu memastikan tidak akan mengganggu rekapitulasi nasional yang rencananya dimulai besok atau 20 Juli.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menuturkan, memang awalnya penghitungan suara luar negeri dijadwalkan selesai pada 18 Juli, tapi melihat teknisnya ternyata bisa sampai hari ini. “Kami pastikan tetap selesai hari ini (kemarin),” tuturnya.

Walau memang ada perdebatan dalam rekapitulasi suara sejumlah PPLN. Untuk itu kalau perlu KPU akan menggelar ekapitulasi hingga dini hari. Sama seperti, hari pertama dan kedua rekapitulasi luar negeri. “Diusahakanlah,” terangnya.

Namun, jika memang belum juga kelar, maka KPU akan dengan terpaksa melanjutkan penghitungan suara hingga Minggu. Dia mengatakan, masa rekapitulasi nasional itu dimulai Senin (20/7), artinya jika penghitungan luar negeri ini sampai Minggu tentu tidak akan menganggu. “Ya rekapitulasi suara itu seperti ini, pekerjaan kita itu,” tuturnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Arief Budiman menuturkan, ada sejumlah dokumen PPLN yang dikirim via fax, namun dengan diotentifikasi pihak kementerian luar negeri (Kemenlu). Jika, otentifikasi telah selesai, baru data itu bisa dibacakan dan disandingkan dengan data otentik dari masing-masing PPLN. “Untuk data yang via fax telah disetujui kedua pasangan calon, sehingga tidak lagi dipermasalahkan,” terangnya.

Untuk rekapitulasi nasional, Arief menuturkan jika saat ini rekapitulasi masih di tingkat provinsi. Baru ada sekitar 25 provinsi yang prosesnya hampir selesai. Kemungkinan besar, pada Senin siang KPU dari semua provinsi telah datang ke Jakarta. “Ini targetnya Senin siang sudah lengkap dari 34 provinsi,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia diharapkan pada Senin sore bsai dimulai rekapitulasi nasionalnya. Tentu dengan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan kemudian dapat diumumkan hasil rekapitulasi nasionalnya. “Tentu masih harus mendengarkan pendapat dari masing-masing pasangan calon,” jelasnya.

Bagian lain, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan jika rekapitulasi nasional ini tidak akan seperti rekapitulasi pemilu legislatif (Pileg) yang sempat bermasalah dan molor. Sebab, rekapitulasi ini telah dilakukan secara berjenjang dan masalah diselesaikan pada setiap tingkatan masing-masing. “Harapannya gak aka nada masalah.

Sementara itu untuk hasil rekapitulasi luar negeri hingga kemarin dengan 73 PPLN, Kubu Jokowi- Jusuf Kalla mendapatkan 310.632 suara dan Kubu Prabowo-Hatta meraih 284.291 suara. Selesih jumlah suaranya mencapari sekitar 26 ribuan.

Jokowi-JK memang mendominasi dalam rekapitulasi luar negeri ini, tapi Prabowo-Hatta sering kali mendominasi pada PPLN yang jumlah pemilihnya sangat besar. Seperti pada PPLN Kualalumpur. Dimana, Prabowo-Hatta unggul ribuan suara.(idr)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Aneh, Mengaku Menang Tapi Minta Penundaan Pengumuman Hasil Pilpres

JAKARTA - Usulan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan hasil rekapitulasi  suara pemilihan presiden tingkat nasional justru semakin menguak inkonsistensi duet calon presiden-calon wakil presiden usungan Koalisi Merah Putih itu. Bahkan, permintaan penundaan pengumuman tentang pemenang hasil pilpres juga jadi ironi karena duet Prabowo-Hatta sebelumnya mengkliam menang tipis atas duet Joko Widodo-Jusuf Kalla/

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, AA Ari Dwipayana, gagasan penundaan pengumuman itu jelas ironis karena selama ini kubu Prabowo-Hatta selalu yakin menang berdasarkan real count. “Kalau menang ngapain minta penundaan?” ujar Ari di Jakarta, Minggu (20/7).

Ia menambahkan, gagasan penundaan atas penetapan hasil pilpres menjadi absurd karena Prabowo-Hatta sudah mendeklarasikan kemenangan. Ari pun menduga usulan penundaan itu katena kubu Prabowo-Hatta dilanda kepanikan dengan perkembangan rekapitulasi hasil pilpres tingkat nasional.

“Logika tidak nyambung. Jangan-jangan memang benar lagi panik lihat hasil real count KPU?” ujar Ari.

Ia pun menilai gagasan tunda pengumuman karena mengklaim banyak dicurangi jadi lucu. Sebab, masalah daftar pemilih khusus tambahan dan pemungutan suara ulang (PSU) ternyata bukan karena kecurangan.  “Kalau mengangkat isu kecurangan di belakang, ini seperti modus,” ungkapnya.(boy/jpnn)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Lebaran, Kodim 0409 Siagakan 250 Personel

Mobil patroli Kodim 0409 RL disiagakan sebagai kendaraan operasional untuk mengamankan wilayah Rejang Lebong selama lebaran.

Mobil patroli Kodim 0409 RL disiagakan sebagai kendaraan operasional untuk mengamankan wilayah Rejang Lebong selama lebaran.

CURUP – Kodim 0409 Rejang Lebong (RL) ikut ambil peran dalam menjaga keamanan wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya selama Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Kodim menyiapkan personel untuk pengamanan 3 jalan lintas (jalin) yakni jalin Curup–Lubuk Linggau, Curup–Muara Aman Lebong dan Curup–Kepahiang.

Dandim 0409 RL, Letkol Kav. Sugi Mulyanto melalui Pasi Intel, Lettu. Botani Kenedi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan 250 orang personel TNI yang dibagi di 3 lokasi.

“Kita sifatnya patroli dan pembuatan pos keamanan saja. Masalah teknisnya, masih kita koordinasikan terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait,” terang Botani.

Sementara itu, dalam pembagiannya sambung Botani, setiap jalan lintas akan dijaga oleh 70 – 80 orang personil. Penjagaan dan patroli dilakukan menggunakan persenjataan lengkap. “250 orang ini merupakan gabungan dari Kodim dan Batalyon 144 Jaya Yudha,” ujar Botani.

Diharapkan Botani, upaya ini dapat membantu penuh dalam menjaga keamanan wilayah bagi warga yang akan melakukan perjalanan mudik saat perayaan Idul Fitri mendatang. Botani juga berharap, warga pelintas juga tidak segan-segan meminta bantuan pengawalan terhadap TNI maupun polisi saat melintas. “Pelaksanaan akan dimulai H-7 Idul Fitri,” jelas Botani.(cuy)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

NJOP Diabaikan, Pejabat Kemenag lepas Tangan

BENGKULU – Praktisi Hukum Bengkulu Yuliswan, SH,MH berpendapat proses pembelian lahan MAN 2 di Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu benar-benar diduga kuat ada unsur korupsi. Sebab tidak berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu, harga tanah di wilayah tersebut masih di bawah Rp 500 ribu per meter.

Mengabaikan NJOP, kata Yuliswan sama saja melakukan korupsi. Sebab menetapkan harga dengan rekayasa bertentangan dengan aturan hukum. Apalagi menggunakan uang negara. Otomatis ada kerugian negara akibat kelalaian tersebut. ‘’Masyarakat biasa saja ingin beli tanah ada patokan harganya. Dokumennya harus lengkap. Apalagi kalau dananya dari uang negara, harus jelas berapa besaran harga jual dan belinya.Tidak bisa main tebak dan semaunya asal sebut,’’ tegas Yuliswan kepada RB kemarin,(19/7).

Saat ini kejati Bengkulu harus jeli mengusut kasus ini. Bisa saja harga belinya di atas ketentuan yang disebutkan. Sebab saat ini modus pembelian tanah sudah cukup banyak. Terutama menghindari pembayaran pajak. Agar pajak kecil, harga jual dan beli tanah dibuat kecil. Kemudian dalam pembelian harusnya itu atas nama MAN 2 atau Kanwil Agama. Sebab MAN 2 itu di bawah naungan Kanwil Agama. ‘’Lahan yang dibeli akan jadi aset Kanwil Agama. Dokumen dan administrasinya juga harus jelas. Tidak bisa nama guru atau kepala sekolah. Kemudian nilai jual tanah itu jauh diatas NJOP,’’ imbuh Yuliswan.

Selain dari proses pembelian lahan perlu diaudit. Sehingga diketahui besaran kerugian negaranya. Yang paling bertanggungjawab adalah pihak yang melakukan pengelolaan dana. ‘’Harga tanah di Padang Kemiling di pinggir jalan poros saja kurang dari Rp 500 ribu/meter. Artinya kalau sudah di dalam murah lagi,’’ tukas Yuliswan.

Sementara Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Bengkulu Melyansori, S.Pd.I minta Kejati Bengkulu serius mengusut dugaan korupsi dalam pembelian lahan MAN 2. Sebab jika kerugian negara mencapai Rp 4,33 M dari dana Rp 7,5 M jelas sangat besar. Dia akan mengawal dan mempertanyakan jika proses penyelidikannya dihentikan. ‘’Kalau indikasi korupsi harus dituntaskan. Jangan main-main dengan uang rakyat. Pembelian lahan dengan dana APBN harus jelas. Dasar sertifikat dan pembelian harus ada, penetapan harga harus ada ahli atau lembaga resmi yang menentukan. Tidak bisa main tebak dan hitung saja,’’ tegasnya.

Disisi lain Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu H Suardi Abbas, SH,MH mengaku pengelolaan dana itu diserahkan ke MAN 2 sebagai satker. Dia tidak tahu proses pembeliannya. Sebelumnya sudah diingatkan agar membeli lahan itu hati-hati dan disesuaikan dengan aturan berlaku. ‘’Saya akan telusuri dulu sejauh mana prosesnya. Dari awal saya sudah ingatkan jangan asal membeli. Apalagi dananya besar dari pusat. Kalaupun ada masalah, risikonya mereka sendiri yang harus tanggung jawab,’’ demikian Suardi.(che)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

SPBU Layani Truk BB Beli Solar Subsidi Disanksi

SPBUBENGKULU – Dampak protes sopir truk baru bara (BB) di SPBU Bumi Ayu, Depo Pertamina Pulau Baai resmi melarang seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se Provinsi Bengkulu melayani truk BB dan pengangkut hasil hutan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Larangan tersebut kata Sales Executive Retail VI Depo Pertamina Pulau Baai Bengkulu Sigit Wicaksono mulai diberlakukan ketat kemarin (19/7).

Larangan penggunaan BBM bersubsidi itu sudah lama dikeluarkan. Tetapi selama ini banyak yang melanggar. Mulai kini, tidak ada lagi SPBU yang boleh melayani truk BB dengan subsidi apapun risikonya. Jika masih bandel dan melanggar akan disanksi. Berupa pengurangan stok kebutuhan. ‘’Harusnya sejak Surat Keputusan Kepala BAdan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 07 /PSO BPH Migas /KOM/ 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu di setiap kabupaten/kota keluar ditegaskan,’’ kata Sigit.

Sigit berharap kesadaran sopir truk BB yang selama ini sudah menyalahi aturan membeli BBM subsidi. Untuk angkutan hasil hutan dan pertambangan harusnya menggunakan BBM non subsidi. Dengan harga lebih tinggi dibanding harga BBM subsidi. Terkait penerapan aturan itu dia akan mengawasinya dengan ketat. Jika ada masyarakat yang menemukan SPBU melayani truk BB dalam konsisi kosong dan bermuatan dia minta dilaporkan ke pihak berwajib.

‘’Selama ini yang menyebabkan stok BBM solar subsidi selalu kurang di SPBU, karena banyaknya truk BB dan pengangkut hasil hutan yang bandel membeli BBM bersubsidi,’’ tegas Sigit.

Jamin Stok Lebaran Aman

Disisi lain Sigit juga memastikan fokus ke pengawasan dan pemantauan pendistribusian BBM ke seluruh SPBU. Terutama menghadapi lebaran 1435 H tahun ini. Dia menjamin stok lebaran cukup. Selain itu juga sudah menambah stok 10 persen dari kapasitas kebutuhan.

Bahkan jika ada SPBU yang kekurangan stok akan ditambah. Baik itu BBM subsidi jenis premium dan solar. Dia juga mengantisipasi kekurangan BBM subsidi dengan menyediakan BBM non subsidi seperti pertamax di setiap SPBU. ‘’Untuk lebaran beberapa minggu ini sudah aman. Tingkat kebutuhan diperkirakan meningkat 10 persen. Kami juga mengawasi SPBU agar tidak menimbun atau menyalahgunakan BBM. Pengawasan melibatkan pihak berwajib,’’ demikian Sigit.(che)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Pengusutan Taman Pendidikan Ditunggu

Syafrianto Daud

Syafrianto Daud

BENGKULU – Pengusutan Taman Pendidikan Provinsi oleh aparat penegak hukum senilai Rp 6,5 miliar dari APBD Provinsi semakin ditunggu direalisasinya. Banyak pihak berkeyakinan proyek Pemda Provinsi yang terkesan terbengkalai tersebut banyak ketidakberesan dalam pembangunannya.

“Kami sudah menunggu pengusutan pembangunan Taman Pendidikan yang terindikasi bermasalah ini. Kami yakin aparat penegak hukum terutama Polda Bengkulu dapat serius menuntaskannya,” kata Ketua Kemisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Syafrianto Daud, S.Sos, kemarin (19/7).

Menurutnya indikasi ketidakberesan dalam pembangunan Taman Pendidikan Provinsi sangat kuat. Salah satunya sikap Dispendik Provinsi yang terburu-buru menghibahkan bangunan. Sementara bangunan belum finishing atau belum selesai, serta belum ada persetujuan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Seharusnya bangunan dituntas terlebih dahulu, selain itu mendapat persetujuan dari dewan.

“Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah setiap aset Pemda Provinsi yang mencapai atau lebih dari Rp 5 miliar harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi. Banyak anggota Komisi IV bertanya kepada saya kapan Taman Pendidikan diserahkan. Saya bilang tidak tahu,” kata Syafrianto Daud.

Belum lagi indikasi ketidakberesan lainnya yakni baru setahun dilaunching sejak Hari Pendidikan Nasional tahun 2013, beberapa sisi Taman Pendidikan Provinsi sudah banyak yang rusak. Diantaranya saja atap jebol, lantai keramik yang rusak. “Belum lagi bangunan yang terlihat terbengkalai karena banyak rusak itu. Dan sekarang semakin tidak jelas untuk apa peruntukannya,” tandas Syafrianto Daud.

Menurutnya sejak Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Tatang Somantri MH menyatakan siap mengusut Taman Pendidikan, pihaknya sangat mendukungnya. Menurutnya bila ada oknum yang menyelewengan uang daerah, maka harus mempertanggungjawabkannya secara hukum. Apalagi bangunan yang didirikan dengan uang APBD ini adalah untuk kepentingan pendidikan.

“Kalau ada uang yang diselewengkan dalam pembangunan Taman Pendidikan, maka pelakunya harus ditangkap dan dihukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum mesti ditegakan,” ungkap Politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Koordinator Puspaki Bengkulu, Melyansori mengatakan dapat menjadi opini yang buruk bagi aparat penegak hukum di Bengkulu apabila sampai membiarkan persoalan pembangunan Taman Pendidikan. Bahkan dapat memudarkan kepercayaan publik.

“Desakan agar segera ada pengusutan semakin mengalir deras. Apalagi sudah masuk dalam temuan BPK. Kalau dibiarkan, tentu masyarakat akan mempertanyakannya,” demikian Melyansori. (ble) 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Ongkos Lebaran Naik Rp 10-20 Ribu

Tampak aktivitas arus mudik jalur darat di loket PO Putra Rafflesia. Organda sepakat menaikkan tarif lebaran antara Rp 10.000 – 20.000. Bila ada pengusaha yang bandel, maka izin trayeknya terancam dicabut.

Tampak aktivitas arus mudik jalur darat di loket PO Putra Rafflesia. Organda sepakat menaikkan tarif lebaran antara Rp 10.000 – 20.000. Bila ada pengusaha yang bandel, maka izin trayeknya terancam dicabut.IRPANADI/RB

BENGKULU –  Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Bengkulu menetapkan tarif kenaikan ongkos lebaran 1435 H. Sesuai kesepakatan kenaikan ditetapkan berdasarkan batas bawah dan atas. Dimana kenaikannya untuk angkutan kota antar provinsi (AKAP) hanya boleh Rp 10 – 20 ribu semua jurusan. Sedangkan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) tinggi Rp 10 ribu. Penjelasan mengenai kenaikan tarif ini disampaikan Ketua Organda Provinsi Bengkulu Maharyadi kepada RB kemarin, (19/7).

Dikatakan Maharyadi, kenaikan dimulai terhitung H-7 lebaran yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli. Hingga tanggal 6 Agurus yang juga bertepatan H+7 lebaran. Jika lewat dari H+7 maka itu tarif sudah kembali ke normal atau reguler.

Kesepakatan itu juga sudah disetujui 16 perusahaan angkutan di Provinsi Bengkulu. Saat ini tercatat 300 unit disiapkan untuk AKAP dan 200 unit untuk AKDP. Pihaknya juga tidak akan melarang angkutan travel plat hitam beroperasi. Akan tetapi ketentuannya disesuaikan dengan tarif yang sudah disepakati. Untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, mendekati lebaran dia sudah koordinasi dengan Damri. Damri juga akan diperbantukan mengangkut jika ada penumpukan atau kekurangan armada.

‘’Kalau ada yang di atas kesepakatan naikkan tarif, misal di atas Rp 10-20 ribu akan kami minta pemerintah melalui Dinas Perhubungan mencabut izin trayeknya. Pengusaha angkutan diharapkan mematuhi kesepakatan,’’ terang Maharyadi.Dalam keesepakatan sudah ada batas atas dan bawahnya. Tetapi kenaikannya tetap tidak boleh dari Rp 20 ribu. Batas bawah dan atas masing-masing jurusan itu sudah ditentukan. ‘’Bagi penumpang yang dimintai ongkos melebihi kenaikan Rp 20 ribu yang tertinggi, silakan lapor. Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi pada pengusaha angkutan,’’ tegas Maharyadi.

Maharyadi mengaku sudah menekankan agar seluruh angkutan wajib tes urine untuk menghindari sopir dan kernet yang menggunakan narkoba. Juga dalam mudik tahun ini dia memperkirakan tidak akan ada lonjakan yang signifikan. Karena selain bertepatan dengan libur sekolah, tiket pesawat tidak begitu tinggi kenaikannya. ‘’Dilihat dari jumlah penumpang mendekati H-7 ini tampaknya jumlah pemudik tidak begitu meningkat,’’ sambung Maharyadi.

Sementara Manajer PO Putra Raflesia Weliam mengaku akan mematuhi kesepakatan tersebut. Jumlah armada sudah disiapkan 30 unit. Dia juga memprediksi pemudik yang lewat darat akan banyak. Sebab ongkos pesawat cukup tinggi. Namun selama mudik lebaran, dia tetap akan menerima pengiriman paket atau barang. Namun ongkosnya disesuaikan dengan volume.

‘’Hari ini (kemarin, red) peningkatan jumlah penumpang belum tampak. Besar kemungkinan jelang lebaran dan setelah lebaran. Kami juga menjamin dan akan memberikan pelayanan terbaik ke penumpang. Selain akan diberi snack juga disiapkan bantal dan selimut selama di perjalanan. Armada sudah kondusif dan tidak ada yang macet atau rusak,’’ demikian Weliam.(che)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AJI: Jangan Berikan THR Pada Wartawan

Logo_AJI_Indonesia-287x300BENGKULU – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Persiapan Bengkulu mengimbau seluruh instansi pemerintah dan swasta di Bengkulu tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) pada jurnalis. Ini terkait fenomena munculnya jurnalis atau wartawan musiman jelang lebaran. Mereka mendatangi berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk minta THR dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung.

“Kita mengimbau instansi pemerintah dan swasta tidak memberikan THR pada non karyawannya, khususnya pada jurnalis,” ujar Divisi Advokasi AJI Persiapan Bengkulu Firmansyah.

Namun, kata Firman perusahaan pers atau perusahaan media massa wajib memberi THR pada jurnalis yang berada di bawah naungannya. “Kalau perusahaan media, diwajibkan memberikan THR pada jurnalis yang notabene adalah karyawannya. Sebagai bentuk apresiasi kinerja jurnalis,” sambungnya.

Dijelaskan Firman, instansi pemerintah maupun swasta ketika menemukan jurnalis yang minta THR harap dilaporkan pada Dewan Pers atau Dinas Tenaga Kerja. “Namun bila terjadi pemerasan oleh jurnalis pada instansi pemerintah maupun swasta dengan alasan dan cara apapun, laporkan pada polisi,” tegas Firmansyah.

Selama ini pemberian THR pada jurnalis masih dilakukan pemda setempat maupun instansi swasta setempat, dengan dalih ucapan terima kasih pada wartawan yang dianggap sebagai mitra kerja pemerintah. Namun bagi wartawan tertentu, pemberian THR ini justru ditunggu-tunggu, bahkan kalau perlu ditagih.

“Situasi itu berlangsung dari tahun ke tahun dan secara tidak langsung mengancam independensi dan profesionalitas jurnalis atau wartawan. Sebagaimana yang disyaratkan dalam kode etik jurnalistik dan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers,” pungkas Firman.(sly)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Usai Buka Puasa, Siswa SMPIT Kritis

kecelakaan 1BENGKULU – Pulang dari acara buka puasa bersama di sekolah, Rizki (15), siswa Kelas IX SMPIT Iqra Bengkulu, mengalami kecelakaan. Sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarainya sendirian, menabrak buntut mobil pick up yang berjalan searah ke Sukamerindu. Akibat kecelakaan tersebut, remaja yang tinggal di RT 9 Kelurahan Semarang Kota Bengkulu ini, sempat tak sadarkan diri, diduga kepalanya mengalami benturan keras.

 Kecelakaan terjadi di Jalan Basuki Rahmat depan Kantor TVRI Bengkulu, tadi malam (19/7) pukul 19.30 WIB, saat hujan. Hingga berita diturunkan Rizki masih dirawat intensif di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD M Yunus Bengkulu.

 Kronologis kejadian seperti yang disampaikan Rudi, paman korban,  malam itu Rizki bermaksud pulang ke rumahnya usai buka puasa bersama di sekolah, sekitar pukul 19.00 WIB. Diperkirakan saat akan pulang dari Sekolahnya di Jalan Sentot Alibasyah, Bajak, Rizki menempuh rute memasuki Jalan Bangka Kelurahan Belakang Pondok Kota Bengkulu keluar ke simpang jam, kemudian berbelok ke jalan Basuki Rahmat arah Sukamerindu. Mendadak di perjalanan hujan turun lebat sekitar pukul 19.30 WIB, Rizki yang bermaksud ingin berteduh di Halte depan kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI), dia malah menabrak buntut mobil pick up yang sedang melaju pelan.

 Akibat benturan keras dibelakang bodi mobil, membuat Riziki langsung jatuh terhempas ke aspal, diduga kepala langsung mengempas aspal. Rudi paman korban menyayangkan periswtiwa ini terjadi, Rizki anak yang dikenal baik di sekolah ini memang diakuinya belum mahir membawa motor, namun sewaktu akan menggelar buka bersama keponakannya ini, tetap nekat ingin membawa kendaraan sendiri.

  “Kita sedih sekali apalagi kedua orang tuanya sedang berangkat ke Padang untuk  mengurusi kakak Rizki yang perempuan diterima di Fakultas Kedokteran Unand,“ terang Rudi tadi malam.(iks)

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather