Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

Bayi 3 Bulan Derita Benjolan Aneh

Benjolan
KERKAP, BE - Malang menimpa bayi yang masih berusia 3 bulan, Muhammad Al- Fatih, buah hati pasangan Yus (20) dan Heri (20) warga Desa Perbo Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara (BU). Ia menderita penyakit aneh, ada benjolan di kepala sebesar botol air mineral.
Benjolan muncul sejak Fatih lahir, Desember lalu. Akibat dari benjolan yang semakin hari semakin membesar ini, mengakibatkan Fatih susah untuk tidur. “Waktu baru lahir benjolannya memang sudah ada, tapi waktu itu hanya sebesar ibu kaki jari,” ujar Sum (40), nenek Fatih.
Ditambahkannya, meskipun benjolan itu semakin hari semakin membesar, tapi keluarganya tidak membawanya ke rumah sakit, karena tidak memiliki biaya. Sebab, ayah Fatih bertugas sebagai Satpam dan ibunya honor di SD telah 10 tahun lamanya. Selain itu, Fatih belum dibawa berobat oleh keluarganya juga karena belum ada efek samping pada Fatih dengan adanya benjolan tersebut.
“Hanya ia susah tidur saja, sehingga kepalanya jadi tempang,” imbuh Sum.
Berat badan bayi tersebut saat ini masih normal. Sama seperti bayi lainnya, yakni 70 Kg. Kendati begitu, ia berharap benjolan dikepala cucunya itu bisa sembuh, karena ditakutkan semakin hari akan semakin bertambah besarnya. Karena awalnya dulu hanya kecil, tapi sekarang sudah sebesar botol aqua.
“Harapan kami, cucu tetap sehat dan benolan itu bisa hilang, tapi ingin berobat tidak punya biaya,” ungkapnya.
Sebab, benjolan tersebut tentunya hanya bisa dihilangkan dengan cara operasi. Sedangkan biaya operasi tersebut tidaklah murah, karena itulah keluarganya hingga kini belum juga membawa Fatih untuk berobat ke Rumah sakit.
Ia juga berharap, jika ada Dermawan yang ingin membantu, ia sangat berterima kasih, sebab baginya yang penting cucunya bisa sehat dan normal seperti bayi lainnya. (927)

Anak Dewan dan Ketua PGRI Terseret Narkoba

KEPAHIANG, BE - Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang meringkus 2 pemuda berinisial DO (17) dan Fr (19)
warga Kecamatan Kepahiang. Keduanya diduga terlibat kasus narkotika golongan 1 jenis ganja.
DO dan Fr ditetakan sebagai tersangka (Tsk) dan dijerat dengan Pasal 111 dan 127 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Sementara diketahui, Fr merupakan anak dari pasangan anggota DPRD Kepahiang, Inalia STP dan Ketua Peratuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kepahiang, Ahmad Gazali SPd. Fr tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu. Sedangkan Do di
Kapolres Kepahiang AKBP, Iskandar ZA SIK melalui Kasat Narkoba, IPTU David Tampubolon membenarkan penangkapan kedua tsk tersebut. “Saat ini kedua tsk sudah dijebloskan dalam sel tahanan Mapolres untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya,” ujarnya.
Menurut Kasat Narkoba, kedua tsk ditangkap Jumat (13/3) sekitar pukul 18.00 WIB di depan Mapolsek Tebat Karai. Ketika itu pihaknya bersama Polsek Tebat Karai menggelar razia rutin. “Saat tengah razia, kebetulan kedua tsk yang mengendarai ranmor R2 tidak mengenakan helm. Sehingga langsung diberhentikan petugas,” terang David.
Saat diberhentikan, lanjut David, kedua tsk terlihat gugup dan terkesan ada yang ditutup-tutupi. Curiga dengan hal itu, petugas pun langsung melakukan penggeledahan terhdap para tsk. “Dari penggeledahan itulah ditemukan 1 paket ganja paket kecil seberat 2,05 gram dan 26 lembar kertas vapir. Untuk sementara itu ganja dan vapir kita jadikan Barang Bukti (BB),” terang David.
Selain itu, sambungnya, juga diamankan 1 unit ranmor jenis Yamaha Mio Soul warna biru nopol BD 3873 EE yang dikendarai kedua tsk. “Dari penyidikan juga diketahui sebelum tertangkap kedua tsk sempat menggunakan barang haram itu. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil tes urine, dimana kedua tsk dinyatakan positif mengkonsumsi ganja,” tegasnya.
Ia menambahkan, kedua tsk mengaku mendapatkan ganja itu dari Lintang Empat Lawang seharga Rp 20 ribu. Saat tertangkap, tsk DO mengantongi ganja sedangkan Frandinata mengantongi vapir.
Sementara itu, saat dihubungi melalui hand phone (HP) Ketua PGRI Ahmad Gazali belum dapat dikonfirmasi. Sehingga keterangnya terkait hal tersebut belum diperoleh. (505)

RSUD dan Kejari Teken MoU

pendantanganan MoU RSUD dan Kejari
KEPAHIANG, BE - Manajemen RSUD Kepahiang melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang, Selasa (17/3) kemarin. Kesepahaman tersebut terkait penanganan masalah hukum bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Plt Direktur RSUD Kepahiang H Tajri Fauzan SKm MKes menyampaikan dengan dilaksanakannya penandatanganan MoU ini, pihaknya mengharapkan tenaga medis di RSUD Kepahiang bisa bekerja dengan tenang dan maksimal.
“Harapan kami dengan terjalinya MoU ini, para tenaga medis di RSUD Kepahiang bisa berkerja dengan tidak takut-takut dan memberikan senyuman kepada para pasien,” ujar Tajri dalam sambutanya.
Dikatakannya, adanya MoU ini juga tidak lantas membuat para insan medis di RSUD Kepahiang bekerja dengan santai. Karena pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas pihaknya. “Adanya MoU ini harapan kami bisa lebih menggenjot kinerja pegawai terutama tenaga medis. Karena dari satu sisi kinerja pegawai sudah terlindungi dengan adanya MoU ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kajari Kepahiang H Wargo SH menyampaikan adanya MoU ini menunjukkan peran serta penegak hukum dalam hal ini Kejari Kepahiang bukan hanya dalam perkara pidana saja. Melainkan ada bidang perdata dan tata usaha negara.
“Bantuan hukum yang kita berikan dalam MoU ini dalam hal tergugat, maupun menggugat dalam membantu pihak menghadapi permasalahan perdata baik di luar maupun di dalam pengadilan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan pertimbangan hukum maupun bantuan hukum, ketika menghadapi masalah yang dihadapi.
Tindakan hukum lainnya berupa mediasi, fasilitator kepada masyarakat. Sementara itu, bantuan hukum kepada masyarakat juga dapat diberikan melalui pos pelayanan bantuan hukum. “Kepada masyarakat dapat mengunjungi pos pelayanan hukum setiap jam kerja dan tidak dipungut biaya,” tegasnya. Terpisah, Sekkab Kepahiang Drs H Hazairin A Kadir MM menyambut baik apa yang dilakukan RSUD dan Kejari Kepahiang saat ini.
“Dengan adanya MoU yang sudah dibuat oleh RSUD dan Kejari ini, kedepan akan kita tindaklanjuti dengan pembuatan MoU serupa dengan Pemkab Kepahiang. Tujuan adanya MoU ini agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal dalam artian tidak terkendala proses hukum dalam hal ini perdata dan tata usaha negara,” jelas Sekkab. (505)

Tsk Mobil KPDT Bakal Bertambah

KEPAHIANG, BE - Proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pendistribusian dan perolahan moda transportasi darat, bantuan dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2013 bakal bertambah.
“Sebelum kembali ditetapkannya tsk baru, kita terlebih dahulu melihat perkembangan hasil penyidikan yang sudah berjalan. Kalau dari perkembangan itu nantinya mengarah ada pihak lain yang terlibat, maka tidak menutup kemungkinan tsknya akan bertambah,” tegas Kajari Kepahiang H Wargo SH melalui Kasi Pidsus Dodi Junaidi SH.
Dikatakannya, proses penyidikan dalam perkara ini masih terus berlanjut. Karena diyakini masih ada pihak lain yang terlibat, sehingga pelanggaran dalam pendistribusian dan perolehan mobil KPDT sampai terjadi. “Kedepan kita berencana kembali memanggil saksi-saksi yang sebelumnya pernah dipanggil. Diantaranya Kades yang desanya menerima mobil bantuan, Ketua Kelompok penerima dan juga sejumlah Camat,” kata Dodi Selasa (17/3).
Disisi lain, pasca ditetapkannya Amirudin Dalip SPd MM sebagai Tsk dalam perkara dugaan tipikor kegiatan pendistribusian mobil KPDT lantaran pernah mejabat sebagai Kadis Hubkominfobudpar, kemarin Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepahiang langsung menyurati Kejari Kepahiang dengan perihal memohon bantuan.
“Surat yang kita layangkan itu sehubungan dengan ditahannya Beliau (Amirudin, red) yang saat ini mejabat sebagai Kepala BPMPPKB.
Berkenaan dengan itu dalam rangka tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemkab, kita memohon bantuan agar Kejari dapat memberikan
salinan surat penahanan Beliau,” singkat Plh Kepala BKDPP Kepahiang Nur Rohim SH.
Sementara itu, dalam perkara ini, tim penyidik Kejari telah menetapkan 2 Tsk. Pertama kali ditetapkan Adnan Aroko SE mantan Camat Muara Kemumu pada tanggal 10 Desember 2014 dan dikenakan pasal 3 dan pasal 9. Tsk kedua yakni Kepala BPMPPKB, Amirudin Dalip SPd MM yang ditetapkan Senin (16/3) dan dijerat pasal 9 dan pasal 12 huruf (e) UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Sesuai dengan pasal itu kedua tsk terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (505)

Pesan Harian UJH (Rabu,18 Maret 2015)

Tegar adalah kekuatan jiwa. Support apapun yg datang dari keluarga, karib, kerabat, handai taulan belum mampu menembus jiwa2 yang rapuh. Tegar hanya mampu berdiri semakin kokoh bila ditopang iman. Yakinkan diri bahwa serumit dan terpahit apapun beban. Segenap apapun masa depan. Pasti ada kuasa-Nya yg Maha Menentukan segala arah dan ketentuan atas kita. Mari kita selalu berhati-hati dlm segala tindakan. Selalu bijak dlm setiap keputusan. Selalu berdoa mohon petunjuk-Nya.

(Pesan Harian UJH. Edisi Rabu. 180315)

UJH_680x100-01

Komisi II Rapat Padang Bano

TUBEI,BE - Keluarnya Permendagri nomor 20 tahun 2015 yang membuat wilayah Padang Bano lepas dari Kabupaten Lebong, tentunya berimbas pada rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Bano. Untuk itu, dalam waktu dekat, Komisi II yang membidangi bidang pembangunan menggelar rapat intern terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan di Kecamatan Padang Bano. Hal ini lantaran dalam Permendagri no 20 tahun 2015 yang diambil dari website resmi Kementrian dalam Negeri tentang batas wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara tidak menyebutkan jika Kecamatan Padang Bano dengan 5 desa didalamnya, masuk kedalam wilayah Kabupaten Lebong.
“Nah, saat ini kita akan menjadwalkan rapat tersebut. Dalam waktu dekat inilah kita akan menggelar rapat bersama internal Komisi II dan dinas terkait mengenai pembangunan di Kecamatan Padang Bano yang telah kita anggarkan dalam APBD tahun 2015,” jelas Ketua Komisi II Olan Darmadi.
Dikatakan Olan, dewan belum berani memastikan tidak melakukan pembangunan di Kecamatan Padang Bano tersebut, pasalnya, keputusan Permendagri nomor 20 tersebut saat ini masih menjadi pembahasan serius Pemerintah Daerah.
“Nah itulah kita tunggu kepastian itu dulu. Kalau memang Padang Bano tidak masuk kedalam Kabupaten Lebong ya nanti kita akan rekomendasikan kepada Dinas terkait untuk membatalkan rencana pembangunan tersebut, karena secara aturan kita tidak boleh membangun diwilayah orang. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” kata Olan.
Sekedar mengingatkan, saat melakukan pelantikan Camat Padang Bano beberapa waktu yang lalu, Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi mengatakan ditahun 2015, dana APBD Lebong Tahun Anggaran (TA) 2015 yang dikucurkan untuk wilayah Kecamatan Padang Bano mencapai angka Rp 4 Miliar lebih. Antara lain digunakan untuk pebangunan dan peningkatan jalan poros Desa Padang Bano – Benteng Besi Desa Sebayua sebesar Rp 800 Juta, pembangunan jembatan air pauk sebesar Rp 2,2 M, serta sarana air bersih sebesar Rp 1,2 M.(777)

Penyadapan Pinus Dilapor ke Polres

3

TUBEI,BE - Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL), selasa (17/3) kemarin secara resmi melaporkan aktifitas penyadapan getah pohon Pinus yang dilakukan di Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Desa Kota Donok kecamatan Lebong Selatan. Dilaporkannya aktifitas tersebut lantaran diduga dalam perizinannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Diungkapkan Direktur Yayasan NAL, Devi Gunawan dalam pengaduan kemarin, NAL juga langsung menyerahkan beberapa dokumen dan barang bukti terkait dengan aktivitas penyadapan getah pinus tersebut seperti foto, CD yang berisi rekaman aktifitas penyadapan getah pinus dan MOU kesepakatan antara pihak BKSDA dengan kelompok tani yang melakukan aktivitas penyadapan.
“Aktifitas penyadapan getah pinus ini diduga bermasalah dengan izin. Maka dari itu kami melaporkan hal ini agar pihak Polres bisa segera mengusut hal tersebut. Hari ini kita juga melaporkan oknum BKSDA dan orang-orang yang melakukan aktivitas penyadapan itu ke Polres Lebong. Kita duga dalam proses perizinannya itu tidak mengikuti prosedural yang ada,” ungkap Devi.
Selain itu, lanjut Devi, dalam aktifitas penyadapan yang sudah berlangsung sekitar 3-4 bulan ini, diduga dilakukan warga luar bukan merupkan warga Kabupaten Lebong, namun mereka menggunaan nama kelompok Tani Aryo Tani yang berda di Desa Kota Donok dan Kelmpok Tani Akartikat yang berada di Desa Sukasari.
“Aktivitas ini kami aduhkan agar aparat kepolisian dapat menyelidiki dan dapat mengusut dugaan ini secara tuntas. Kita juga akan melakukan monitoring setelah melakukan pengaduan ini. Tentunya menggunakan limit waktu, karena aduan ini juga kita tembuskan ke Kementrian Kehutanan RI, Mabes Polri dan Polda Bengkulu,” jelas Devi.
Sementara itu dikonfirmasi terkait hal tersebut Kapolres Lebong AKBP Zainul Arifin, SE, MH melalui Kasat Reskrim AKP Ade Zaldi membanarkan jika sudah menerima aduhan dari yayasan NAL. “Ya kita sudah menerima pengaduan dari pihak mereka. Kita akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait dengan aduhan ini, kita lihat saja nanti bagaiamana perkembangannya nanti,” ucap Ade.(777)

Masih Gunakan Sistim Barter

2

Sungai Lisai merupakan sebuah Desa yang terletak diujung Kabupaten Lebong yang langsung berbatasan dengan Desa Madras Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Desa yang masuk kedalam Kecamatan Pinang Belapis ini memang sebelumnya tercatat sebagai salah satu Desa di Kabupaten Merangin, namun sejak tahun 2009 akhir Sungai Lisai diserahkan ke Kabupaten Lebong. Desa ini masih terisolir, masyarakatnya masih menggunakan sistim bater (tukat-menukar barang) dan hingga kini menggunakan 2 bahasa, Bahasa Madras dan Bahasa Rejang.
Bagaimana cerita kehidupan di Desa yang masih sangat terisolir ini, berikut laporannya :

Dwi Nopiyanto, Kabupaten Lebong

Berangkat dari pusat Kota Muara Aman pukul 11.00 WIB kami (Bengkulu Ekspress (BE) ,red) baru tiba di Desa sungai lisai pukul 17.30 WIB pada Sabtu (14/3) lalu. Gapura sederhana yang terbuat dari kayu berwarna biru menunjukkan jika BE telah sampai di Desa Sungai Lisai. Jarak yang jauh, ditambah dengan medan jalan yang berat serta cuaca yang saat itu sedang diguyur hujan membuat perjalanan membutuhkan tenaga ekstra.
Memang hingga saat ini hanya terdapat satu akses jalan untuk menuju desa yang terdiri dari 3 dusun ini, yaitu dengan melewati jalan tanah setapak di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan rencana Kabupaten Lebong yang berencana membuat jalan tembus antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Merangin Jambi, pasalnya hingga saat ini kondisi jalan menuju Desa Sungai Lisai sama sekali belum dibangun.
Saat mulai masuk kedalam desa, kami disuguhi pemandangan rumah panggung yang terbuat dari kayu berjejer rapih. Kondisi desa yang jauh dari pusat keramaian dan masih sangat terbilang jarang dikunjungi oleh orang dari luar membuat warga desa ini masih melakukan sistem barter atau menukar barang dengan barang lainnya yang dinilai memiliki harga yang sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini lantaran jarak antara Desa Sungai Lisai Dengan Desa terdekat yang sudah memiliki akses jalan bisa dilintasi oleh kendaraan roda empat yaitu desa seblat berjarak sekitar 10 Km. Dengan jarak ini, bagi orang yang sudah biasa berjalan setidaknya memakan waktu hingga 2,5 jam ditempuh dengan perjalanan kaki.
Diceritakan Pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) sungai Lisai Hajron Hadi (34) sebagian besar warga desanya berprofesi sebagai petani, mulai dari petani beras hingga petani kopi. Mengingat kondisi akses jalan yang kurang mendukung maka warga lebih memilih menyimpan hasil panennya di lumbung padi desa. Beras inilah yang nantinya menjadi salah satu alat barter untuk ditukarkan dengan kebutuhan pokok sehari-hari di satu-satunya warung yang berada di desa tersebut. “Warga disini berprofesi sebagai petani, kalau untuk beras kami lebih memilihnya untuk menyimpan dilumbung untuk kebutuhan selama satu tahun. Selain itu juga bisa digunakan untuk barter dengan kebutuhan pokok lainnya. Sementara untuk hasil panen kopi biasanya dibawa ke pasar dengan menggunkana jasa capung (Orang yang membawa barang dengan jalan kaki, red). Jadi sekarang ini apa yang ada, kalau ada uang ya pakai uang. Tapi kalau tidak ada bisa dibarter dengan barang yang nilainya sama. Misalnya gula yang seharga 15 ribu perkilonya bisa ditukar dengan beras dua cupak,” ungkap Kades.
Selain itu, terdapat dua bahasa yang digunakan masyarakat dengan jumlah 84 Kepala Keluarga (KK) ini, yaitu Bahasa Madras dan Bahasa Rejang. Menurut Kades hal ini lantaran sebagian besar penduduk Desa Sungai Lisai memang berasal dari Madras Kabupaten Merangin Jambi. “Ya ada dua bahasa yang digunakan yaitu Bahasa Madras dan Bahasa Rejang. Sebagian penduduk disinikan berasal dari Madras. Nah selain memang orang Lebong yang ada tinggal di desa ini, faktor lain yaitu karena jarak ke Desa Seblat merupakan yang paling dekat. Jadi masyarakat yang dulunya tidak bisa berbahasa Rejang perlahan mulai bisa karena sering ke Seblat. Sementara untuk ke Madras bisa dua hari perjalanan kaki,” ucap Hajron.(**)

Terlibat Narkoba, Tentara Dipecat

CURUP, BE - Sanksi tegas terhadap anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, bukan hanya terjadi di tubuh Polri, melainkan juga berlaku pada tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut Dandim 0409 Rejang Lebong Letkol Kav Sugi Mulyanto, dalam membantu pencegahan dan memutus mata rantai peredaran Narkoba, anggotanya terlebih dahulu harus bersih.
Bahkan menurut Dandim ancaman terbesar yang akan diterima anggotanya bila terbukti terlibat adalah pemecatan. “Sebelum membersihkan ornag lain, kita harus bersih terlebih dahulu dari yang namanya Narkoba,” ungkap Dandim saat memberi arahan dalam kegiatan penandatanganan Fakta Integritas Narkotika bagi anggota TNI yang digelar di aula Kodim 0409 RL, Selasa pagi (17/3).
Menurut Dandim bila mana nanti ada anggotanya yang terbukti atau telibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba, maka konsekuensi yang akan diterimanya yaitu pemecatan. Lebih lanjut Dandim menjelaskan, dampak dari penyalahgunaan Narkoba sangat lah jelas. Selain bisa merusak tubuh manusia baik secara fisik maupun mental, penggunaan Narkoba juga bisa merusak masa depan penggunanya. Tentu saja hal tersebut berbanding terbalik dengan tubuh TNI sendiri yang dituntut untuk menjaga kedisiplinan dan kebugaran jasmani serta rohani.
Selain itu Dandim juga menjelaskan dengan adanya penandatangan Fakta Integritas yang dilakukan kemarin, selain untuk membantu pencegahan dan memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan juga bagian dari membersihkan diri TNI dari bahaya penyalahgunaan barang haram tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan, dalam mengungkap kasus ini saya tidak akan tebang pilih, karena bahaya dari penyalahgunaan Narkoba sudah sangat jelas,” tegas Sugi.
Sementara itu, menurut Pasi Intel Kodim 0409 Rejang Lebong, Lettu Botani Kenedi, selain melakukan penadatanganan fakta integritas, pihaknya juga akan melakukan tes urine secara berkala kepada seluruh anggotanya. “Tes urin akan kita lakukan setiap tiga bulan. Untuk tahap pertama ini sudah ada 10 anggota yang kita periksa dan hasilnya negatif,” ungkap Botani. (251)

BPBD Butuh Alat Berat

CURUP, BE – Dalam menangani bencana alam longsor yang kerap melanda Kabupaten Rejang Lebong saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong mengakui terkendala dengan ketiadaan alat berat. Menurut Kepala BPBD Rejang Lebong, Masdar Helmi SSos, saat ini mereka membutuhkan alat berat jenis Beko. Menurut Masdar, alat berat jenis tersebut memiliki multi fungsi.
“Selain untuk mengeruk material longsor alat tersebut bisa digunakan untuk mendorong ataupun mengangkut material longsor lainnya seperti kayu dan batu,” jelas Masdar.
Dengan ketiadaan alat berat tersebut, Masdar mengakui bila pihaknya mengalami kesulitan saat ada longsor besar terutama yang menutup badan jalan. mengingat evakuasi harus cepat dilakukan karena jika tidak akses jalan akan terhambat.
Selama ini upaya yang mereka lakukan dengan cara mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan material longsor. Sembari membersihkan material longsor tersebut pihaknya juga menunggu bantuan alat berat dari dinas intansi lain atau bahkan dari pihak swasta yang memiliki alat berat.
“Alat berat dari instansi lain tersebut tidak cuma-cuma melainkan menyewa, biayanya pun sangat tinggi,” jelas Masdar.
Bahkan menurut Masdar, terkadang pihaknya juga terkendala alat berat yang hendak digunakan masih dipakai oleh pihak lain. Dengan kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi proses evakuasi yang dilakukan pihaknya.
“Lain ceritanya bila kita memiliki alat sendiri, kapan terjadi bencana, kita akan langsung menurunkan alat berat tanpa ada kendala yang berarti sehingga proses evakuasi berjalan dengan cepat,” papar Masdar.
Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk menghadirkan alat berat di BPBD Rejang Lebong, pada tahun 2015 ini pihaknya sudah mengusulkan pengadaan alat berat. Terkait harganya sendiri menurut Masdar berkisar diharga Rp 1,5 miliar.
“Kita sudah sering mengajukan pengadaan alat berat, namun belum juga terealisasi. Tapi kita tidak patah arang, tahun ini kembali kita usulkan. Kita juga mendapat kabar, bila saat ini pemerintah pusat juga tengah memprioritaskan pengadaan alat salah satunya antisipasi terjadinya bencana. Mudah-mudahan Rejang Lebong mendapat bagian” harap Masdar.(251)