Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

PAD Dispenda Surplus

BENGKULU, BE – Kendati mesih menyisahkan beberapa hari lagi hingga akhir tahun 2014. Namun dapat dipastikan bahwa dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu akan meraih surplus pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun ini. Hal ini ditunjukan dari target PAD 2014 sebesar Rp 608, 982 miliar. Namun hingga November 2014 ini PAD mencapai Rp 616,780 miliar.

“Hingga bulan November 2014 ini saja kita target kita sudah tercapai 101,2 persen. Ini sudah melebihi terget PAD,” terang Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu Yahiri SPd MM, melalui staf Bidang Pembukuan dan pelaporan Mahdalena SE, ditemui, kemarin.

Lebih lanjut dijelaskanya, PAD dari Dispenda ini berasal dari 4 jenis penerimaan, dinataranya pajak daerah (Pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok) sebesar Rp 445,8 miliar, pajak retribusi daerah (j

asa umum, jasa usaha, perizinan tertentu) sebesar Rp 14,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar Rp 16,78 miliar dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 140 miliar.
Dijelaskannya, kendati sudah dipastikan surpus, ia belum bisa memastikan besaran surplus Dispenda pada tahun ini. Sebab, hingga saat ini pihaknya masih dalam proses penghitungan dan menunggu setoran PAD dari masing-masing penerimaan. “Angka ini masih dalam rekonsiliasi data, hanya saja jika pun nantinya ada perubahan tak akan jauh berbeda,” tutupnya.(135)

Insentif Pengurus Masjid Rp 793,2 Juta Dicairkan

BENGKULU, BE – Sebanyak 603 orang pengurus masjid dan guru ngaji se Kota Bengkulu mendapatkan anggaran insentif dari Pemerintah Kota, Selasa (30/12). Para pengurus masjid ini terdiri dari bilal, khatib, imam, gharim dan rubiyah. Total seluruh anggaran untuk para pengurus masjid ini adalah sebesar Rp 793,2 juta.

“Semua penerima ini telah melalui proses penyaring dan verifikasi dari pihak kami. Karenanya mereka dinilai benar-benar layak menerima. Bagi yang tidak layak akan diverifikasi kembali. Mereka yang dinilai tidak layak bisa digantikan dengan yang lain,” kata Pelaksanaharian (Plh) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota, Drs Zainuddin.

Setiap bilal, khatib, imam, gharim dan rubiyah berhak mendapatkan Rp 150 ribu per bulan. Sementara dana yang mereka terima pada Selasa (30/12) tersebut merupakan insentif yang diberikan secara rapel dari bulan Juli hingga Desember 2014. Sehingga setiap bilal, khatib, imam, gharim dan rubiyah masing-masing mendapatkan Rp 900 ribu.

“Pembayaran ini memang selalu dirapel per 6 bulan. Mereka terdiri dari para pengurus masjid yang ada di setiap kecamatan. Ketentuan ini sudah termaktub dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang honor pengurus masjid,” urainya.

Bagi bilal, khatib, imam, gharim dan rubiyah yang belum mengambil dana ini, lanjutnya, pihaknya masih menanti hingga 5 Januari 2014 nanti. Khusus bilal, khatib, imam, gharim dan rubiyah total dana yang disediakan adalah sebesar Rp 361,8 juta.

“Semua penerima wajib membawa KTP atau kartu identitas resmi dan melampirkan surat keterangan dari pihak kelurahan. Kalau ingin diambilkan oleh orang lain, wajib disertai dengan surat kuasa,” ungkapnya.

Sementara untuk guru ngaji, da’i dan da’iyah, sistem rapel juga diterapkan. Namun untuk kategori guru ngaji, insentif yang diberikan sebesar Rp 500 ribu per bulan atau Rp 3 juta per 6 bulan untuk 1 guru ngaji per kelurahan. Untuk da’i dan da’iyah, diberikan insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan atau Rp 2,1 juta per 6 bulan untuk 2 orang per kelurahan.

“Sehingga total dana yang dibagikan untuk guru ngaji sebesar Rp 201 juta per 6 bulan dan untuk da’i dan da’iyah sebesar Rp 230,4 juta per bulan,” imbuhnya.

Ia tak menampik ada permintaan dar

i para pengurus masjid, guru ngaji, da’i dan da’iyah agar insentif ini dinaikkan jumlahnya. Hanya saja, Pemerintah Kota belum memutuskan apakah akan mengakomodir keinginan tersebut.
“Tapi sudah kita pastikan tahun depan tetap ada. Dana ini sebenarnya sudah cukup besar. Karena sejak masa Walikota H Helmi Hasan SE MM honor bagi para pengurus masjid dan guru ngaji ini sudah dinaikkan sebanyak 2 kali lipat dari tahun sebelumnya,” pungkasnya. (009)

Kontribusi PTM Diaudit

BENGKULU, BE – Menyeleraskan dengan tingginya desakan publik, Pemerintah Kota segera menggeber penyelesaian polemik surat perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan Mega Mall – Pasar Tradisional Modern (PTM).

Dikatakan Pelaksanatugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Drs H Fahchruddin Siregar MM, Pemerintah Kota bahkan sudah menyiapkan draft revisi MoU tersebut. “Baru-baru ini kita sudah ketemu lagi dengan pihak Mega Mall. Draft revisinya sudah kita siapkan. Sudah hampir ada titik temu dengan pihak pengelola. Dalam waktu dekat Bagian Kerjasama Pemerintah Kota akan melakukan konsultasi kembali dengan pihak BPK. Kemudian kita akan melayangkan surat kembali kepada pihak pengelola untuk kembali melakukan pembahasan revisi ini,” kata pria berdarah Sumatera Utara ini, Selasa (30/12).

Lantas berapa kontribusi Mega Mall – PTM yang harus mereka bayarkan versi Pemerintah Kota? Fachruddin menjelaskan, mengenai angka pajak dan retribusi, mereka saat ini masih menanti hasil audit akuntan publik independen. “Angkanya nanti setelah hasil angkutan publik independen itu selesai melakukan audit. Bagaimana sih keuntungan yang mereka peroleh selama ini. Baru kemudian berapa kontribusi yang harus mereka bayar dari situ pijakannya. Ini juga permintaan dari pihak pengelola,” ujarnya.

Ia merasa optimis masalah ini akan lekas tuntas. Pasalnya, kesepakatan baru dari kerjasama ini hampir menunjukkan titik terang. Sebanyak 5 point aturan baru telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk direvisi. Misalnya kewajiban Pemerintah Kota untuk membayar unit bangunan yang tidak terjual sampai dengan berakhirnya masa kerjasama dihapuskan. Nilai investasi yang tercantum dalam MoU awal juga disesuaikan dengan nilai realisasi.

Kemudian, bila bangunan akan dijaminkan untuk memperoleh kredit perbankan, maka resiko yang timbul akibat peminjaman tersebut akan ditanggung oleh pihak investor. Selanjutnya, pihak investor juga diwajibkan untuk untuk menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan keuangan audited kepada Pemerintah Kota.

“Sudah ada beberapa kesepakatan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Mereka sudah bersedia untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, kita hargai itikad baik ini. Mungkin tidak akan lama lagi rampung. Karena tinggal beberapa point lagi yang harus dipecahkan bersama,” tukasnya.

Terpisah, Bagian Kerjasama Setda Kota didampingi Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi, mengutarakan, sebanyak 4 point kesepakatan pembahasan revisi ini belum menemukan kata mufakat. Diantaranya, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tadinya di atas namakan PT Dwisaha Selaras Abadi Jo diubah menjadi atas nama Pemerintah Kota. Jangka waktu perjanjian kerjasama yang tadinya 40 tahun diusulkan untuk diubah menjadi 30 tahun. Pembagian keuntungan tidak menunggu dana investasi investor kembali. Dan, investor harus menyerahkan semua aset setelah perjanjian kerjasama berakhir.

“Kita juga sedang meminta kepada pihak pengelola untuk bersikap transparan. Karenanya penunjukkan auditor independen juga harusnya ditunjukkan kepada kami siapa mereka agar kami juga bisa menentukan sikap yang tegas terhadap pajak dan retribusi yang harusnya didapatkan oleh Pemerintah Kota dari pengelolaan lahan di sana,” ungkapnya.

Sementara Wakil Ketua I Persatuan Pedagang Pasar Minggu Ex Terminal (P3MET), Dodi Mardiansyah SHi, menyatakan, pihaknya tetap menuntut agar pengelolaan PTM diambil alih oleh Pemerintah Kota. Ia menilai, selama ini pedagang membayarkan kontribusi yang cukup besar kepada pihak pengelola. Hanya saja, pihak pengelola abai terhadap kewajibannya dalam melakukan renovasi.

Sedangkan Zulkifli Ishak SE, selaku pimpinan PT Tigadi Lestari, mengungkapkan, pihaknya tidak pernah keberatan dengan langkah Pemerintah Kota yang mengharapkan revisi atas perjanjian kerjasama yang pernah ditandatangani oleh pemerintah yang sebelumnya. Hanya saja, Pemerintah Kota belum menyerahkan keputusan mengenai berapa biaya pajak dan retribusi yang harus dibayarkan pengelola. (009)

Waspadai Daging Glonggongan

BENGKULU, BE – Dinas Pertanian, Pertenakan dan Perkebunan Kehutanan (DP3K) Kota Bengkulu mencatat adanya kenaikan jumlah konsumsi daging menjelang tahun baru dari hari normal. Hal ini tak luput dari adanya tradisi ‘bakar-bakar sate’ yang dilaksanakan oleh warga masyarakat ketika merayakan pergantian tahun.

“Kami mengimbau masyarakat agar waspada dalam memilih daging di pasar. Pasalnya hampir sering terjadi jelang perayaan hari besar kerap ditemukan adanya daging gelonggongan yang beredar disejumlah pasar tradisional dan sejumlah peternak hewan,” kata Kepala DP3K Kota Bengkulu, Ir Arif Gunadi.

Untuk mewaspadai adanya peredaran daging yang tak layak konsumsi tersebut, ia meminta warga segera melaporkan ke Dinas Pertenakan apabila menemukan adanya daging yang mencurigakan baik dari segi bentuk maupun dari segi warna. “Laporan itu nanti akan langsung kami tindaklanjuti. Karena daging gelonggongan itu sangat tidak sehat. Ciri-cirinya bisa dilihat dari permukaan dagingnya yang selalu basah sampai keserat-seratnya. Daging sapi normal hanya tampak lembap tapi tidak basah. Dan biasanya para pedagang daging sapi glonggongan tidak berani menggantung daging sapi gelonggongnya, karena airnya akan terus menetes sampai daging menyusut normal,” jelasnya.

Disamping itu ia menguraikan, daging sapi glonggongan berwarna merah kepucat-pucatan, sedangkan daging sapi normal berwarna merah tua. Selain itu, harga daging sapi gelonggonggongan juga lebih murah jika dibandingkan dengan harga daging sapi sehat yang normal. “Kami berharap ada peran aktif dari masyarakat dan saling koordinasi dengan perangkat pemerintahan lainnya seperti pengurus pasar, Camat, Lurah, RT dan RW. Kalau ada yang mencurigakan, langsung saja sampaikan laporan kepada kami,” tukasnya.

Menurutnya, daging glonggongan tersebut tidak hanya mungkin datang dari Kota Bengkulu, bahkan bisa berasal dari luar Provinsi Bengkulu. Karenanya ia meminta setiap daging yang tak layak konsumsi untuk diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang coba mencari keuntungan dengan meningkatnya permintaan daging saat peringatan tahun baru ini. “Pengawasan sementara yang kita lakukan saat ini masih relatif aman. Belum ada ditemukan hewan ternak yang terbukti terjangkit berbahaya. Namun kalau warga kurang waspada, bisa saja oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan memanfaatkan ketidaktahuan warga,” ungkapnya.

Arif menambahkan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan dengan Dinas Pertenakan Provinsi. Pengecekan secara berkala senantiasa dilakukan saat permintaan akan daging di pasaran meningkat secara drastis. “Pengawasan kita lakukan mulai dari peternakannya sampai kepada pemasarannya di pasar-pasar. Karena selain soal glonggongan, tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan zat-zat berbahaya. Makanya kita periksa secara keseluruhan untuk memastikannya benar-benar aman,” pungkas Arif. (009)

Izin Tambang Dicabut

BENGKULU, BE – Menanggapi efek dari beberapa perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan ada melanggar ketentuan/persyaratan yang ditentukan dalam proses pembuatan perizinan. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan  Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu, Ir Hendri Poerwantrisno, mengatakan tak segan akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut jika benar terbukti melanggar.

“Didalam proses pembuatan perizinan itu ada larangannya, apa saja yang tak boleh dilakukan. Sepanjang apa yang mereka lakukan bertentangan, maka izinnya bisa dicabut,” kata Hendri kepada BE, Selasa (30/12).

Lanjut Hendri, dalam mencabut izin tersebut pihaknya harus mendapatkan rekomendasi dari tim teknis yang memang secara khusus melakukan pengawasan kepada perusahaan yang telah diberikan izin. Jika tim ini nantinya menemukan ada indikasi pelanggaran yang mereka lakukan maka tim teknis berhak memberikan rekomendasi pencabutan izin perusahaan tersebut. “Kita ini hanya operator yang memberikan izin, sementara untuk melakukan pengawasan dan pembinaan itu ada SKPD teknis yang secara khusus untuk mengawasi.  Jika ada pelanggaran, mereka yang merekomendasikan dan akan kita tindak lanjuti,” imbuhnya.

Sementara itu, Hendri menjelaskan, apa yang disampaikannya tersebut bukanlah sekedar wacana, pihaknya bakal menindak tegas jika nantinya jika mendapatkan rekomendasi dari tim teknis. Hanya saja, sejak berdirinya KP2T (tahun 2012) hingga saat ini belum ada perusahaan yang dicabut izinnya. “Sampai saat ini belum ada rekomendasi tim teknis,” katanya.

Tak hanya itu, Hendri menjelaskan, kedepan pihaknya berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk mencanangkan agar setiap perusahaan yang hendak membuat perizinan di Provinsi Bengkulu harus memiliki kantor di wilayah di Bengkulu. Dengan demikian, selain dapat menguntungkan pihak lain ini namun juga dapat memberikan efek positif bagi Provinsi Bengkulu.  “Kita berharap seluruh perusahaan yang berinvestasi, harus mempunyai kantor wilayah di Bengkulu. Sehingga tenaga kerja di Bengkulu bisa terserap dan terjadi perputaran ekonomi,” katanya.

// 2014, Didominasi Izin Penelitian
Selain itu, Hendri juga mengungkapkan, selama tahun 2014 ini pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 4.437 izin. dan dari jumlah tersebut, perizinan didominasi oleh Badan kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik), yakni hingga mencapai 3.973. “Tahun 2014 ini kita paling banyak mengeluarkan izin untuk penelitian, izin tesis yang mayoritas dilakukan oleh mahasiswa,” tutupnya.(135)

Calon Panwaslu Uji Publik

BENGKULU, BE – Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Tim seleksi (Timsel) calon panitia pengawas Pemilu  (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Saat ini calon Panwaslu tersebut dalam tahapan uji publik. Dalam uji publik ini, setiap masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu berhak untuk memberikan tanggapan mereka kepada seluruh calon Panwaslu.

“Tim sudah memperoleh sebanyak 251 pserta yang lulus seleksi administrasi dan siap mengikuti ujian tertulis. Mereka berhak memberikan penilaian, tanggapan maupun saran kepada para peserta,” terang ketua tim Seleksi, Prof Dr H Rohimin MAg, Selasa (30/12).

Lebih lanjut,  dijelaskannya, uji publik ini akan terus dilakukan hingga tes wawancara yang akan digelar setelah tahapan tes tertulis nantinya. Menurut, Rohomin, pihaknya tak akan pandang buluh maupun tebang pilih dalam melakukan seleksi. OLeh sebab itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasi mereka, memberikan gambaran terkait kepribadian dari para calon yang mereka kenali. Masyarakat dipersilahkan mengambil formulir yang disiapkan oleh Timsel di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu Jalan Indra Giri nomor 1 Padang Harapan, Ratu Agung, Kota Bengkulu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan mereka kepada para calon. Ini akan menjadi bahan kami dalam melakukan seleksi wawncara nantinya,” imbaunya.
Sebelum mengikuti seleksi wawancara, sebanyak 251 calon Panwaslu ini terlebih dahulu harus mengikuti tes ujian tertulis pada 2 Januari 2015 mendatang, bertempat di gedung LPMP Provinsi Bengkulu, Jalan Zainul Arifin nomor 2 Lingkar Timur Kota  Bengkulu (Depan RS DKT).

Dari hasil ujian tertulis ini, Timsel akan menentukan setidaknya 9-12 orang peserta perwakilan dari setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu untuk mengikuti seleksi wawancara.  “Kita akan lakukan perangkingan hasil tes tertulis per kabupaten untuk dipilih 6 orang terbaik,” tandasnya.

Dan setelah 6 orang dari Kabupaten/Kota diperolah, tim akan menyerahkan berkas ke-6 calon ini untuk mengikuti tahapan akhir seleksi pemilihan Panwaslu, yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu. “Nantinya Bawaslu lah yang akan memilih masing-masing 3 orang dari setiap Kabupaten/Kota untuk menjadi Panwaslu,” tutupnya.(135)

Dana Haji Dipangkas Rp 1 Miliar

BENGKULU, BE – Dana penyelenggaan haji tahun 2015  diusulkan Biro Administrasi Kesra Setda Provinsi Bengkulu senilai Rp 8 miliar dipangkas oleh Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu hingga menjadi Rp 7 miliar. Pemangkasan senilai Rp 1 miliar ini dikarenakan besaran anggaran  diusulkan Pemprov  dinilai terlalu besar dan kurang efektif. “Kita sudah melakukan evaluasi dan hasilnya banyak anggaran dari item yang diusulkan Biro Kesra ini dinilai gemuk (berlebihan). Kita minta agar anggaran ini diterapkan seefisien mungkin, sebab masih banyak bidang lain yang lebih membutuhkan,” kata sekretaris Komisi IV, Sefti Yuslinah, SE SSos, ditemui BE, Selasa (30/12) .

Lebih lanjut dijelaskannya, menanggapi hal ini, komisi IV beserta Biro Kesra telah melakukan pembahasan agar anggaran ini bisa ditekan.  Pihaknya telah mengajukan dalam rapat paripurna untuk kembali melakukan pembahasan anggaran setelah Biro Kesra membuat anggaran perubahan. Diperkirakan pembahasan dana haji ini akan kembali digelar pada Januari 2015 mendatang. “Sebelumnya anggaran untuk haji, diusulkan Rp 8 miliar, namun kami hanya mampu okomodir 6 miliar saja. Kita telah melakukan evaluasi dan melihat daerah lain yang telah melaksanakan Perda Haji ini, seperti Gorontalo, NTB dan lampung. Selain itu kita juga berkoordinasi dengan Kemendagri secara langsung. Oleh sebab itu, kami minta kepada Biro Administrasi untuk melakukan evaluasi kembali, ” imbuhnya.

Ditambahkannya, dalam anggaran tersebut, pihaknya menilai penggemukan anggaran  diusulkan ini berada pada pembayaran honorarium kepanitiaan serta perjalanan dinas.  “Dan ini akan  terus dilakukan evaluasi berupa mengurani jumlah kepanitiaan namun tak akan menggaggu kegiatan yang dilaksanakan.  Pembayaran honorarium dan kepanitiaan yang terlalu banyak inilah yang akan kita pangkas,” tandasnya.

Selain itu, wanita asal Kabupaten Kaur ini menjelaskan, dalam usulan yang diajukan Pemprov 2015 ini, dana sebesar Rp 7 miliar tersebut akan digunakan haji dan umroh, dimana Rp 6 miliar untuk haji serta Rp 1 miliar untuk bantuan umroh bagi warga Provinsi Bengkulu yang tak mampu berangkat namun mereka mempunyai prestasi dibidang keagamaan, seperti guru ngaji, imam masjid maupun bidang keumatan lainnya.

Meski begitu, semuanya haruslah orang-orang yang telah terdata dan memang sudah memenuhuhi persyaratan untuk diberangkatkan. “Dari Rp 7 miliar ini, Rp 1 miliar diperuntukan kepada 40 orang dari Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu untuk berangkat umroh, tahun 2015. Insya Allah ini akan terealisasi, selagi Biro Kesra bisa bisa memberikan nama orang-orang yang tepat, secara ekonomi tak mungkin bisa berangkat namun mereka punya prestasi di bidang keumatan,” katanya.(135)

Kemenag Akui Agama Baha’i

BENGKULU, BE- Baha’i saat ini telah diakui menjadi agama ketujuh  di Indonesia, setelah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.  Namun, di pastikan agama ini  belum memiliki pemeluk ada  di Bengkulu. “Saya sudah koordinasi dengan  Polda,  dan sejauh ini kita belum menerima laporan adanya agama baru itu, ” tegas kakanwil Kemenag Bengkulu, H Suardi Abbas, SH MH, Selasa (30/12)

Dengan agama baru tersebut,  ia meminta seluruh Kemenag  di kabupaten/kota se- provinsi untuk segera melakukan pendataan.  Peran masyarakat  diharapkan turut membantu, jika menemukan  agama tersebut dapat melaporkan  ke  kemenag, sehingga  kami bisa mengawasinya.  “Kemenag kabupaten/silahkan melakukan pemantauan di daerahnya, dan  jika ada segera dilaporkan, ” terangnya.

Masih diterangkan mantan  humas Kanwil Kemenag tersebut, agama Baha’I   baru diketahui di web kementerian agama RI,   dan  komunitas Baha’i telah ada di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Bali.

Seperti diketahui,  agama Baha’I  telah diakui   Kemenag, penetapan Baha’i sebagai agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: MA/276/2014 perihal Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia yang ditandatangi Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin pada 24 Juli 2014. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa Baha’i adalah agama  berdiri sendiri dan bukan sebuah sekte atau aliran dari agama lain. Untuk itu Baha’i berhak atas memperoleh perlindungan hak secara konstitusi. Dengan kata lain pemeluk agama Baha’i akan mendapatkan hak sipil, hak pendidikan, dan hak–hak legal lainnya, sama seperti pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia. Hanya saja untuk diakui masih menunggu revisi UU Administrasi dan Kependudukan. (247)

Pelayanan Pemerintahan Masih Buruk

RUDI - Pengurus Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu menggelar konferensi pers catatan dan evaluasi akhir tahun kinerja lembaganya, kemarin (1)BENGKULU, BE – Ombudsmen Republik Indonesia (RI) Perwakilan Bengkulu menyampaikan cacatan dan evaluasi akhir tahun 2014 laporan atau pengaduan masyarakat kepada instansinya, Selasa (30/12). Berdasarkan kesimpulan lembaga pengawas maladministrasi pemerintahan ini, pelayanan pemerintahan di Provinsi Bengkulu secara umum masih buruk. “Dari sekitar 122 laporan yang masuk kepada kita, sebanyak 61 laporan diantaranya atau sekitar 50 persen merupakan keluhan warga masyarakat terhadap lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian menyusul masalah sengketa tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 10,65 persen, rumah sakit pemerintah sebanyak 9,01 persen, dan lembaga-lembaga lainnya di bawah 8 persen,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, Herdi Puryanto SE saat menggelar jumpa pers di kantornya   terletak di Jalan Raflesia Nomor 30 Nusa Indah, Kota Bengkulu.

Ia menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada seluruh kepala daerah se Provinsi Bengkulu agar pada setiap instansi pemerintahannya dapat menetapkan standar operasional pelayanan (SOP) publik. Namun dari seluruh kepala daerah yang disurati, baru Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang memberikan tanggapan.

“Sementara kepala daerah yang lain belum memberikan jawaban. Pada tahun 2015, kita akan bersikap lebih pro aktif dalam mendorong agar setiap lembaga pelayanan pemerintah daerah sudah memiliki SOP yang jelas bahkan kalau perlu diperkuat dengan Perda atau Perwal,” urainya.

Ia menegaskan, pada tahun 2015 kelak, pihaknya telah memiliki pijakan dasar hukum baru yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 25 UU tersebut, setiap kepala daerah wajib untuk mematuhi rekomendasi Ombudsman RI. “Kalau rekomendasi kami diabaikan terhitung 30 hari sejak dikeluarkan, maka kepala daerah  bersangkutan akan diberikan sanksi harus mengikuti pembinaan khusus pihak kementerian selama maksimal 2 tahun. Tugas-tugasnya akan diserahkan kepada wakil kepala daerah,” tegasnya.
Ia berharap peran strategis media untuk ikut serta membantu mengawasi pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan catatan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, sebanyak 18,03 persen laporan yang masuk ke instansinya karena sumbangsih dari peran aktif media dalam melakukan pengawasan atas pelayanan publik.

“Sepanjang 2014 kita mungkin masih banyak wait and see. Tapi tahun 2o15 kita berharap bisa lebih banyak berperan aktif. Apalagi pada tahun 2015 nanti Ombudsman RI Pusat akan turun ke daerah-daerah melakukan survey pelayanan publik ke 9 provinsi salah satunya Bengkulu. Dalam survey ini setiap pemerintah daerah termasuk kabupaten dan kota akan diperiksa standar layanannya dan terkait keberadaan unit penanganan komplain di pemda tersebut,” tukasnya.

Dari seluruh laporan  masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, sebanyak 94 laporan telah mendapatkan klarifikasi tertulis, 8 laporan klarifikasi lisan, 7 laporan bukan wewenang lembaga yang dilaporkan, 7 laporan ditutup atas permintaan pelapor, 2 saran, 2 investigasi lapangan dan 1 pelimpahan. “Dari total tersebut, 109 laporan dinyatakan selesai dan ditutup, 8 laporan sedang dalam proses asistem, 4 laporan menunggu tanggapan terlapor dan 1 laporan menunggu tanggapan pelapor. Seluruh laporan tersebut terjadi sebagian besar karena penundaan berlarut, tidak patut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, permintaan uang-barang-jasa, tidak kompeten, dan lainnya,” demikian Herdi. (009)

Gasak 2 Brankas, Rampok Rp 215 Juta

RIO-PEMBOBOLAN SAMPING PANSIT ECE PANORAMA (3)BENGKULU, BE – Jelang pergantian tahun 2014 diwarnai aksi perampokan. Dalam tempo waktu sekitar 1  jam  saja, ada 2 brankas yang digasak kawanan perampok. Pertama, terjadi sekitar pukul 3.00 WIB, kemarin yang melanda kantor  simpan pinjam AMF Syariah yang terletak di Jalan Belimbing RT 5 Kelurahan Lingkar Timur. Dalam aksi itu, perampok berhasil menyikat uang tunai sebesar Rp 15 juta, laptop dan lainnya. Hanya berselang sekitar 1 jam kemudian, pelaku mengasak brankas  PT Ciomas Adisatwa yang terletak di Jalan Asahan RT 1 Kelurahan Padang Harapan. Di lokasi itu, bandit yang diperkirakan lebih dari satu orang itu, berhasil mengasak uang senilai sekitar Rp 200 juta.   “Kami yakini, pelaku merupakan profesional. Sebab, jika dilihat dari cara kerja yang cepat dan yang menjadi sasarana merupakan brankas tempat penyimpanan uang dan surat berharga,” ujar salah-seorang karyawan PT Ciomas Adisatwa yang mengaku bernama Edwin, kemarin di TKP.

Menurutnya, kondisi kantor sepi dan tidak ada penjaga malam di kantornya. Sehingga, kondisi itu membuat para pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, menyikat brankas di kantornya. Pelaku masuk ke ruangan kantor, setelah mencongkel bagian pintu dengan mengunakan linggis. Hal itu, terlihat dari bekas congkelan linggis di bagian bawah dan samping pintu. Aksi itu, diketahui setelah pagi harinya, ketika dirinya akan membuka kantor tersebut. Alangkah terkejutnya, dirinya ketika melihat seisi kantor yang sudah dalam keadaan berantakan. ” Yang jelas pelakunya, bukan orang sembarangan pak. Karena, terlihat dari cara kerja yang cepat dan rapi,” akunya.

Sementara itu, Antoni, warga yang berada di sekitar kantor koperasi simpan pinjam AMF Syariah, mengatakan pada saat  kejadian pembobolan di kantor itu terjadi. Dirinya, melihat ada mobil Toyota Inova warna silver yang terparkir di depan kantor tersebut. Selain itu, juga dirinya melihat ada beberapa pelaku yang mengunakan sebo. Hanya saja, kala itu dirinya tidak terpikir jika itu merupakanan kawanan perampok. Akan tetapi, dirinya baru mengetahui setelah warga sudah ramai yang menerangkan jika ada pembobolan pada kantor koperasi simpan pinjam tersebut. ” Memang saya melihat ada mobil Inova parkir di depan kantor itu pak, namun saya tidak terpikir jika itu pelakunya pak,” bebernya.

Kapolres Bengkulu, AKBP Adrian Indra Nurita, SI.k membenarkan kejadian pembobolan brankas di dua tempat yang berbeda tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah menyebar petugas, baik itu berpakaian preman maupun lengkap untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Begitu juga dengan berkoordinasi dengan polres diwilayah hukum Polda Bengkulu dan polres tetangga. Seperti, Lubuk Linggau, Lampung, Padang dan lainnya. Hal itu, dilakukan untuk mempercepat terungkapnya kasus ini. ” Kita tengah bekerja maksimal di lapangan untuk mengungkap 2 kasus pembobolan brankas itu,” sampainya.

Dikatakannya,  selain itu pihaknya juga sudah melakukan proses olah TKP di dua lokasi kejadian yang berbeda itu. Begitu juga, dengan meminta keterangan dari para saksi.  Sebab, saksi dan  hasil olah TKP ini merupakan dasar dan petunjuk bagi pihaknya untuk melakukan pengungkapan kasus yang terjadi penghujung tahun 2014 ini. Akan tetapi,  pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah pemain baru atau lama yang melancarkan kedua aksi ini. Karena, masih dalam proses penyelidikan pihaknya. ” Yang jelas,  anggota sudah kita kerahkan untuk mengejar pelakunya,” timpalnya. (111)