Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

GPN Tuntut Kejati Awasi Kejari

RIO-DEMO DESAK TANGKAP KAJARI WITO- (5)

BENGKULU, BE – Aksi demo dilakukan Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Senin (23/2). Dalam orasinya, pendemo yang berjumlah puluhan ini menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengawasi kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. Selain itu mereka meminta Kejati menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan pelecehan seksual yang menerpa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Wito SH MHum.
“Kami menuntut Kejati mengawasi kasus yang ditangani Kejari. Kami juga menuntut usut kasus asusila yang menerpa Kajari, kami menolak pemimpin yang cacat hukum. Mengapa seorang yang cacat hukum bisa menjadi Kajari. Bagaimana kita mau berbicara masalah hukum, berbicara masalah penegak hukum, sementara penegak hukumnya tidak benar saudara-saudara,” tegas Korlap aksi demo, Kasrul Pardede.
Saat dikonfirmasi dasar apa yang digunakan mengatakan Kajari pernah terjerat kasus asusila, salah seorang pendemo, Arafiq Anto mengatakan, Wito pernah diberhentikan jabatannya selaku Kajari Limboto, Gorontalo, Sulawesi Utara karena terjerat kasus pelecehan seksual pada tahun 2009 dan setelah kasus tersebut, Wito hanya menjadi jaksa biasa. Kami mendapat berita ini pada sebuah berita online yang diterbitkan tahun 2008 silam.
“Yang mendasari kami mengatakan Kajari terlibat kasus asusila, kami mendapat berita dari situs berita online,” kata Arafiq pada BE.
Menanggapi aksi demo yang melibatkan institusi yang dipimpinnya dan juga dirinya, Wito menanggapi santai.
“Emang gue pikirin, saya juga akan melakukan tindakan. Saya akan melaporkan ke polisi jika ada indikasi pencemaran nama baik,” kata Kajari singkat.
Sementara itu, dari Kejati sendiri belum bisa dikonfirmasi, karena bersamaan dengan aksi demo ada tamu dari Kajaksaan Agung. Sehingga saat dikonfirmasi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Syahril Yahya SH MH belum bisa memberikan pendapat terkait pengawasan kasus yang ditangani Kejari, dan kasus tudingan asusila yang melibatkan Kajari. Aksi yang berjalan damai ini dikawal satu pleton Sabhara Mapolres Bengkulu, anggota Sat Lantas yang mengatur arus lalu lintas. (167)

Kasasi KPK Ditolak, SDA Ikuti Langkah BG

SDA

JAKARTA, BE - Upaya KPK melawan Budi Gunawan kembali dikandaskan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Upaya kasasi terhadap putusan praperadilan Budi Gunawan (BG) tidak diterima oleh PN Jaksel.
Di sisi lain, keberhasilan BG mengajukan praperadilan kini diikuti oleh Suryadharma Ali (SDA). Humas PN Jaksel Made Sutisna mengatakan pengajuan kasasi tidak bisa diterima atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No 8 / 2011. ‘Sesuai SEMA dan UU MA, putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi,’ ujar Made.
Berkas kasasi yang diajukan KPK itu dikirim ke PN pada Jumat (20/2). Sema No 8 / 2011 memang menyebutkan putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. Perkara itu tidak diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak perlu dikirim ke MA langsung. Berikut bunyi petikan pada SEMA nomor 8 tahun 2011 tersebut. Dalam Sema juga disebutkan perkara yang tidak bisa diajukan kasasi tidak perlu dikirim ke MA. Penetapan Ketua PN terhadap praperadilan disebutkan tidak dapat diajukan upaya hukum (perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali). Jika tetap dikirim ke MA, maka panitera MA wajib mengembalikan berkas perkara tanpa melalui register. Dengan adanya putusan itu, KPK masih membahas langkah lebih lanjut. Dihubungi sekitar pukul 20, Plt Pimpinan KPK Johan Budi mengaku pimpinan masih menggelar rapat terkait ditolaknya kasasi. ‘Masih kami rapatkan langkah lanjutannya. Putusan pengadilannya juga masih kami tunggu,’ ujarnya. KPK masih mempelajari upaya pengajuan kembali langsung ke MA. Putusan kontroversial hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang menerima pra peradilan Komjen Budi Gunawan memang terus berbuntut panjang. Tak hanya berkaitan dengan KPK, namun juga tersangka korupsi lainnya. Kemarin (23/2), giliran Suryadharma Ali (SDA) yang mengikuti langkah BG mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji. Dengan didampingi tiga kuasa hukumnya yakni Humprey Djemat, Andreas Nahot Silitonga dan Johnson Panjaitan, SDA kemarin menggelar konferensi pers. Dia mengaku telah memasukan berkas gugatan ke PN Jaksel pukul 08.00. Dalam keteranganya, Humprey menjelaskan bahwa pengajuan pra peradilan itu dilakukan untuk mencari keadilan. Menurut dia penetapan klienya sebagai tersangka merupakan tindakan yang semena-mena. “Belum ada bukti yang cukup namun sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. Humprey mengaku, KPK terbukti melawan hukum. Sebab penetapan tersangka itu dilakukan saat kasus penyelewengan penyelenggaraan haji baru dalam proses penyidikan awal. Baru setelah itu KPK secara marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti. Hal tersebut, kata Humprey, menunjukkan bahwa penetapan suryadharma sebagai tersangka terlalu dini. “Melanggar hak asasi manusia,” jelasnya.
Tak hanya itu, Humprey mengaku penetapan tersangka klienya juga mengandung unsur politis. Sebab mantan ketua umum PPP itu mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Indonesia bersaing dengan Joko Widodo. Selang dua hari setelah mengantar pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau tepatnya tanggal 22 Mei 2014, Suryadharma resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Dia mengaku optimis bisa memenangkan gugatan pra peradilan itu. Humprey mengatakan tim kuasa hukum Suryadharma sudah menyiapkan saksi-saksi ahli dan bukti yang cukup yang akan dibawa ke persidangan. “Kami yakin menang,” paparnya. Suryadharma berharap pra peradilan itu bisa diterima oleh PN Jakarta Selatan. Pasalnya selama ini dia mengaku tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari KPK. Misalnya, lamanya dia menyandang status sebagai tersangka. Dia mengaku status pesakitan itu dia sandang sejak tanggal 22 Mei tahun lalu. Namun sampai kini tak kunjung tuntas. Menurut Suryadharma hal itu disebabkan KPK tidak mengantongi bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus tersebut.
“Sudah Sembilan bulan lebih satu hari. Tapi tidak ada kejelasan,” terangnya.
Pada kesempatan itu, mantan tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sempat curhat di hadapan para awakmedia. Suryadharma mengatakan menyandang status tersangka membuat dia sakit. Kepedihan itu, kata dia tidak hanya dirasakan secara pribadi, namun juga dirasakan oleh keluarga, kader PPP, dan orang yang mengenal baik dia. Dia yakin tuduhan KPK itu tidak benar. “Saya tegaskan saya tidak sehina yang dituduhkan KPK,” tuturnya. Lebih lanjut, Suryadharma menjelaskan pihaknya meminta para pihak baik KPK untuk menghormati proses pra peradilan yang kini masih diajukan. Dia yakin PN Jakarta Selatan akan memproses gugatan tersebut.
Ada anggapan bahwa proses pra peradilan yang diajukan oleh Suryadharma itu dimotivasi oleh Komjen BG. Secara controversial hakim PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi menerima pra peradilan BG. Hal itu membawa angin segar pada para koruptor yang sduah ditetapkan sebagai tersangka melakukan usaha yang serupa seperti BG. Menanggapi itu, Humprey mengatakan pihaknya tidak meniru langkah BG. Dia mengklaim bahwa pra peradilan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh tim kuasa hukum Suryadharma. Dengan menangnya BG, lanjutnya, bisa membuka mata orang. “Bahwa KPK yang selama ini dianggap sebagai dewa ternyata bisa salah,” jelasnya.
Sementara itu, Arsul Sani anggota komisi III DPR RI mengatakan PN Jakarta Selatan tidak otomatis menerima pra peradulan Suryadharma. Pasalnya setiap tersangka mempunyai karakteristik dan fakta-fakta hukum yang berbeda. “Jadi jangan ada anggapan masyarakat bahwa pra peradilan ini akan diterima,” ujarnya. Terkait gugatan SDA, Johan Budi mengatakan hal itu menjadi hak setiap warga negara. Dia tentu berharap PN Jaksel menjalankan aturan yang ada. Dimana sesuai ketentuan, penetepan tersangka tidak bisa dipraperadilankan. ‘SDA kan sudah jelas, waktu perkara terjadi sebagai Menteri Agama. Jabatan itu kan termasuk penyelenggara negara,’ ujar Johan. (gun/aph)

Terkait Kasus Penyidik KPK, 12 Polisi Bengkulu Diperiksa

BENGKULU, BE - Sedikitnya 12 anggota polisi di lingkungan Polda Bengkulu, kemarin diperiksa 3 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan ini terkait kasus yang menimpa salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang kembali dibuka oleh Mabes Polri.
Tiga penyidik dari Bareskrim Mabes Polri dibawah komando perwira menengah (Pamen) berpangkat Kombes Pol, melakukan pemeriksaan tertutup terhadap saksi kasus Novel Baswedan saat bertugas sebagai Kasat Reskrim Polres Kota Bengkulu tahun 2007 lalu. Kala itu, penyidik KPK itu diduga telah melakukan perintah penembakan hingga tewasnya, salah satu tersangka pencurian sarang burung walet berinsial Ij. Saat itu, Novel Baswedan berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi).
Pantauan BE, kemarin, 12 anggota polisi yang diperiksa diantaranya, Aiptu Jhony Walker, Fery Zaludin, Kasat Reskrim Polres Kota Bengkulu, AKP Amsaludin, S.Sos dan lainnya.
Pemeriksaan tertutup terhadap 12 orang lebih anggota polisi itu berlangsung di lantai I Gedung Direktorat Reskrim Umum Polda Bengkulu.
“Ini cerita lama bersemi kembali,” celetuk salah seorang anggota polisi yang ikut dalam pemeriksaan itu, namun enggan namanya dituliskan, pada BE, kemarin.
Lantaran, jumlah saksi Novel yang diperiksa itu cukup banyak, sehingga pemeriksaan dilakukan secara bergantian. Apalagi, dalam ruangan pemeriksaan, hanya diperbolehkan satu orang anggota polisi yang akan menjalankan pemeriksaan terhadap penyidik Bareskrim Polri yang menangani pekara tersebut.
“Ya, pemeriksaan dilakukan secara bergantian,” terang anggota yang ikut dalam pemeriksaan yang berlanjut hingga malam hari itu.
Terpisah, Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs M Ghufron, melalui Dir Reskrim Umum, Kombes Pol Dadan, SH dan Kabid Humas, AKBP Sudarno, S.Sos, ketika dikonfirmasi jurnalis Senin (23/2), tidak menampik jika penyidik Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Novel Baswedan tersebut. Hanya saja, kasus itu memang sudah dilimpahkan dari Polda Bengkulu ke Mabes Polri, sehingga wajar jika tim dari Mabes Polri turun untuk melakukan pemeriksaan guna menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kasus ini sudah dilimpahkan ke Mabes Polri. Sehingga, penanganan dilakukan oleh pihak Mabes Polri,” terangnya.
Dikatakan Sudarno, dengan dilimpahkan kepada Mabes Polri, maka pihak Mabeslah yang berkompeten untuk menuntaskan kasus tersebut. Termasuk, bagi kalangan wartawan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut. Kendati demikian, paling tidaknya pihak Polda Bengkulu hanya memfasilitasi, seperti menyiapkan ruangan pemeriksaan, menghadirkan saksi dan mengawal dalam melakukan olah TKP serta penyidikan lainnya. “Kalau untuk perkembangan kasus, jurnalis silakan langsung tanya kepada Divisi Humas Mabes Polri, sehingga mendapatkan data yang otentik,” tukasnya. (111)

Limpahkan ke Kejagung dan Polri, Cara Baru KPK Hentikan Kasus

thumb_947207_08402223022015_PLT_KPK_KETEMU_JAKSA_AGUNG_DWI_PAMBUDO_RM_5

JAKARTA, BE - Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrahman Ruki terus mengumbar keinginan untuk melimpahkan kasus ke penegak hukum lainnya. Setelah berencana melimpahkan kasus ke Polri, dalam pertemuan antara Pimpinan KPK dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo, Ruki kembali berencana melimpahkan kasus ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan kasus tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kinerja KPK.
“Namun, pelimpahan kasus korupsi ke Polri dan Kejagung tersebut dinilai justru akan menghentikan kasus tersebut. Pasalnya, Kejagung dan Polri selama ini memiliki banyak kasus yang menumpuk dan tidak terselesaikan.
Pertemuan pimpinan KPK dengan Jaksa Agung itu digelar sekitar dua jam, dari pukul 15.00 hingga 17.00. Ada tiga pimpinan KPK yang hadir, selain Ruki, ada juga Johan Budi dan Zulkarnaen. Setelah itu, mereka menggelar konferensi pers di gedung utama Kejagung.
Plt Ketua KPK Taufiequrahman Ruki menjelaskan, karakter dari KPK dan Kejagung ini sama, dari penyelidikan hingga penyidikan. Karena itu harus ada kerjasama yang lebih baik antara komisi anti rasuah dengan korps adhyaksa. “Sinergitas ini diperlukan dalam penanganan kasus,” terangnya.
Ada sejumlah cara untuk bekerjasama, salah satunya adalah soal pelimpahan kasus dari KPK ke Kejagung dan juga sebaliknya, perlu diketahui, saat ini kasus yang menumpuk di KPK itu begitu banyak. Hal tersebut dikarenakan minimnya tenaga di KPK. “Akhirnya, KPK berjalan tidak efektif dan efisien. Penanganan kasus menjadi begitu mahal, padahal seharusnya bisa lebih murah,” ujarnya.
Di sisi lain, Kejagung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang begitu luar biasa, bahkan hingga ke setiap daerah. Dengan begitu, pelimpahan kasus ini bisa dilakukan. “Dengan begitu, penanganan kasus bisa lebih cepat,” paparnya.
Saat ditanya apa kriteria kasus yang bisa dilimpahkan ke Kejagung, Ruki mencontohkan bila ada kasus korupsi di daerah, maka dari pada petugas dari KPK yang ke daerah, mengapa tidak dikoordinasikan ke Kejaksaan daerah. “Yang penting, alat buktinya sudah lengkap dan yang kami limpahkan kasus yang sudah matang,” tuturnya.
Sementara Jaksa Agung H.M. Prasetyo menuturkan, pihaknya siap untuk menerima kasus yang dilimpahkan dari KPK. Apalagi, saat ini Kejagung memiliki satuan petugas khusus (Satgasus) Anti Korupsi. “Kami siap menerima dan melimpahkan kasus yang ada,” ujarnya.
Bukankah banyak kasus di Kejagung yang menumpuk dan tidak diselesaikan, apakah Kejagung mampu” Dia menjelaskan, pihaknya yakin bisa menyelesaikan kasus yang dilimpahkan. Tentunya, Kejagung akan serius dalam menangani kasus tersebut. “Kami yakin bisa selesai,” tegasnya.
Sementara Ruki menambahkan bahwa selain pelimpahan kasus, untuk meningkatkan kinerja KPK, maka akan ada tambahan jaksa dari Kejagung. Saat ini jumlah jaksa penuntut di KPK mencapai 95 orang. Lalu, di Kejagung baru saja ada 500 jaksa yang lulus pendidikan, kalau KPK menerima lima persennya saja atau 50 jaksa tentu akan sangat bagus. “Tentunya diharapkan jaksa yang terbaik untuk KPK,” terangnya.
Perbaikan-perbaikan di tubuh KPK, dengan pelimpahan kasus dan penambahan jumlah penyidik dan jaksa ditargetkan bisa selesai dalam 10 bulan. Dengan begitu, setelah waktu itu KPK bisa lari kencang dalam menangani kasus. “Waktu saya Cuma 10 bulan, harus selesai semuanya,” jelasnya.
Dia menegaskan, dengan kerjasama antara KPK, Kejagung dan Polri yang semakin kuat, tentunya akan mengantisipas kemungkinan adanya pihak-pihak yang ingin memotong langkah KPK. “Kami tentu akan dibantu penegak hukum yang lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Pimpinan KPK juga menyambangi Polri. Dalam pertemuan itu, sudah ada keinginan untuk melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan. Namun, dalam pertemuan dengan Kejagung, ternyata ada keinginan melimpahkan kasus secara umum. (idr)

The Doctor Pimpin Latihan Hari Pertama

KUALA LUMPUR- Valentino Rossi menunjukkan performa meyakinkan pada hari pertama uji coba MotoGP 2015. Rossi mampu menjadi pembalap tercepat pada uji coba di Sirkuit Sepang, Senin (23/2).

Total, pembalap Movistar Yamaha itu berhasil membukukan waktu dua menit 0,414 detik. Saat itu, pembalap berjuluk The Doctor tersebut melakukannya pada lap ke-25.

Rossi mampu mengalahkan pembalap Repsol Honda, Dani Pedrosa yang ada di posisi kedua dengan waktu dua menit 0,543 detik. Sedangkan posisi ketiga dihuni Pol Espargaro dengan waktu dua menit 0,876 detik. (jos/jpnn)

 

 

Hasil Uji Coba MotoGP II 2015

 

1. Valentino Rossi (Movistar Yamaha) 2m 0.414s

2. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 2m 0.543s

3. Pol Espargaro (Monster Yamaha Tech 3) 2m 0.876s

4. Aleix Espargaro (Team Suzuki) 2m 1.055s

5. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) 2m 1.162s

6. Marc Marquez (Repsol Honda) 2m 1.190s

7. Cal Crutchlow (LCR Honda) 2m 1.222s

8. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) 2m 1.241s

9. Maverick Viñales (Team Suzuki) 2m 1.317s

10. Andrea Dovizioso (Ducati) 2m 1.355s

Tak Takut Manusia, Tikus Raksasa Ini Meneror Warga

230849_480860_Tikus_EdanTIKUS raksasa yang ukurannya sebesar kucing dikabarkan tengah meneror warga di Belsize Park di London Utara, Inggris. Panjang tikus itu disebut  mencapai 18 inch.

Tikus itu pertama kali terlihat Mingu (22/2) saat menatap penuh ancaman ke arah jendela dapur rumah milik Sam Firth. “Itu aneh. Aku duduk sembari minum teh saat melihat tikus menatap ke arahku,” kata Sam seperti dikutip Daily Mirror.

Yang lebih membuat perempuan itu ketakutan karena tikus raksasa itu tak takut pada manusia. “Saya takut untuk keluar. Tikus itu tak punya rasa takut,” sambungnya.

Penampakan tikus raksasa itu merupakan temuan terbaru di Inggris meski bukan yang pertama. Baru-baru ini, seorang pembasmi hama juga mengaku menemukan tikus berukuran 20 inci di Swindon.

Sedangkan pembasmi hama profesional dari Prokill, Justin Holloway mengingatkan serbuan tikus dalam jumlah besar yang kebal terhadap racun biasa. Menurutnya, rombongan tikus itu tengah mendekati Kota Wiltshire di Inggris.

Serbuan tikus juga sempat membuat belasan keluarga di Somerset dievakuasi dari rumah mereka. Pasalnya, perkembangan tikus selama lima tahun sudah di luar kendali. Perkiraannya, panjang tikus itu dari hidung hingga ekor lebih dari 30 centimeter.(ara/jpnn)

BKP : Cintai Produk Lokal Dalam Antisipasi Zat Pestisida

JpegBENGKULU, BE – Sebagai penyumbang angka implasi tertinggi saat ini, Badan Ketahanan pangan (BKP) beserta pemeritah kota Bengkulu mengajak seluruh unsur FKFD yang terkait untuk dapat membuat kebijakan dalam upaya menjamin ketersediaan bahan pangan agar semua masyrakat khususnya provinsi bengkulu untuk tidak lagi ketergantungan terhadap produk-produk impor sekarang.

Dikarenakan selain banyak mengandung zat kimia berbahaya, bahan impor juga di nilai kurang baik untuk kesehatan masyrakat karena setelah dicek dilaboratorium khusus, Bahan impor masih banyak mengandung pertisida ataupun Zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (21/02), Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Bengkulu, H. Muslih Z SH. Msi Mengatakan, ” Ada beberapa hal yang dapat untuk menghindari berbagai jenis bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya tersebut, diantaranya Mengubah menset seluruh masyrakat terutama ibu-ibu rumah tangga agar senantiasa selalu membiasakan hidup pola sehat, salah satunya yaitu tidak lagi ketergantungan kepada hasil dari pangan impor ” Ucapnya”.

”  Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat khusus nya ibu-ibu PKK  Bengkulu ini,  untuk bisa bersama-sama mulai mencintai bahan pangan Lokal agar bengkulu juga dapat menjadi raja di rumah sendiri. ” Ungkap Muslih”.

Menurut Muslih  pihaknya juga sudah  melakukan sosialisasi kepada seluruh masyrakat untuk dapat melakukan gerakan menanam dengan cara memanfaatkan lahan yang ada, supaya bahan pangan yang kita konsumsi dapat terjamin kulitas maupun kuantitas pangan nya ” Imbuhnya”.

Selain itu, Muslih juga mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera dapat membuat kebijakan menanam yang dikhususkan kepada seluruh pelaku usaha kecil dan para perusahaan, agar dapat menyisihkan 10 Ha saja lahan yang dimilikinya supaya para perusahaan-perusahaan yang ada juga dapat ikut berpartisipasi dalam memperkuat BKP Provinsi Bengkulu ” Ungkapnya”.

” saya juga mengajak kepada seluruh unsur SKPD yang ada, agar dapat mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan dalam upaya mencapai ketersediaan yang berkualitas dan sehat, “Tutup Muslih”.  (Andri).

 

NIP CPNS Belum Rampung

MUKOMUKO, BE – Dari 94 CPNS melalui jalur umum yang telah dinyatakan lulus pada Tahun 2014 lalu. Sekitar 10 CPNS , Nomor Induk Pegawai (NIP) nya telah selesai. Sedangkan puluhan NIP lainnya belum rampung atau tengah diproses. Informasi sementara yang kita peroleh. Sekitar sepuluh NIP rampung. Selebihnya tengah diproses,” demikian Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Mukomuko, Seri Utami melalui Kabid Data dan Pengembangan Pegawai, Edy Suntono.
Dia memprediksi NIP CPNS secara keseluruhan akan diserahkan pihak BKN Regional Palembang, sebelum bulan Juni mendatang. Pasalnya pada bula tersebut puluhan CPNS itu sudah mengikuti prajabatan. “Itu baru sebatas prediksi kita. Tidak menutup kemungkinan bisa berubah. Pun dengan jadwal prajabatan,” katanya. Menurutnya, untuk penempatan jikalau CPNS itu telah menerima SK dan mulai bertugas. Tetap berpedoman atau sama dengan formasi yang telah ditetapkan. Selama satu tahun CPNS itu akan dinilai, yang merupakan salah satu syarat agar dapat diangkat sebagai PNS penuh. “Kita mengimbau kepada puluhan CPNS tersebut bersabar, dan tetap memantau atau mengakses informasi terbaru. Khususnya terkait NIP yang saat ini tengah diproses di BKN regional VII Palembang,” tandasnya. (900)

Budidaya Ternak Burung Puyuh

puyuh

MUKOMUKO, BE – Beternak burung puyuh diwilayah Kabupaten Mukomuko, masih sangat minim. Padahal hasil dari beternak unggas jenis itu itu cukup menjanjikan. Seperti yang telah dilakukan oleh warga Kecamatan Lubuk Pinang. Sebanyak 5 ribu ekor, produksi telur mencapai 3 hingga 4 ribu butir per hari. “ Sudah ada warga yang berhasil beternak burung puyuh,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko, Eddy Apriyanto melalui Kabid Peternakan, Jumadi. Masyarakat yang belum banyak melakukan usaha tersebut, kata Jumadi dikarenakan ketidaktahuan. Mulai dari tata cara beternak yang baik, bagaimana membuat kandang yang tepat dan lainnya. Peternak yang sudah melakukan hal tersebut didukung supaya lebih berkembang. Jikalau ada kelompok tani yang ingin beternak hal yang sama. Dipastikan bakal difasilitasi oleh pemerintah. “Peternak yang sudah bergelut dibidang tersebut akan kita kembangkan. Sehingga produksi telur burung puyuh didaerah ini lebih banyak. Produksi saat ini hanya untuk memenuhi kebutuhan beberapa wilayah didaerah ini. Jika sudah berkembang pesat tidak hanya dipasarkan didalam, kebutuhan dari luar daerah akan diekspor dari daerah ini, ” katanya.
Menurutnya peternak itu sudah cukup modern. Ini dibuktikan sudah ada mesin penetas sendiri untuk mengembangbiakkan burung tersebut. Mesin itu merupakan bantuan dari pemerintah. “Saat ini peternak itu sudah bisa membuat mesin penetas sendiri. Artinya peternak itu mempunyai keinginan lebih besar lagi untuk mengembangkan peternakan burung puyuh. Lebih banyak kelompok tani yang mengembangkan ternak burung puyuh lebih bagus,” paparnya. (900)

PDAM Beroperasi Jika Ada Modal

MUKOMUKO, BE – Hingga saat ini PDAM Tirta Selagan, belum mampu untuk memberikan pelayanan pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Ini dikarenakan berbagai permasalahan dan kendala, mengenai anggaran. PDAM itu akan beroperasi kembali jikalau ada modal. “Saat ini rencana penyertaan modal ke PDAM itu tengah dibahas rancangan peraturan daerah (Raperda).” jelas Kepala Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal Setdakab Mukomuko, Sunandi SP MSi didampingi stafnya Dori ketika dikonfirmasi Bengkulu Ekspress.
Anggaran penyertaan modal ke PDAM itu diusulkan sebesar Rp 3,3 miliar, yang diperuntukan operasional. Dengan harapan tidak berubah. Masyarakat membutuhkan air bersih, pendistribusian air nantinya dilakukan PDAM. Menurut Sunandi, meskipun saat ini perusahaan masih dibawah kepemimpinan pelaksana tugas direktur. Pelaksana tugas itu sifatnya hanya sementara yang telah ditunjuk oleh bupati Mukomuko. “Untuk pemilihan direktur PDAM definitif, nantinya akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan yang menguji pemerintah daerah bersama legislatif,” paparnya
Dia juga menyampaikan, PDAM juga akan menyuplai air bersih kepada pelanggan dengan sistem grafitasi dari Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya. (900)