Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

Jalan Santai Dispora Meriah

dispora

BENGKULU, BE – Masih dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Bengkulu ke-46, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi menggelar acara jalan sehat massal, Jumat (28/11) pagi.  Acara ini diikuti oleh ribuan peserta yang berasal dari pelajar SD/MI, SMP/MTS, perguruan tinggi negeri/swasta.  Dinas instansi di lingkungan provinsi, TNI/Polri serta masyarakat umum se-Kota Bengkulu.
Acara dimulai sekitar pukul 06.30 WIB, dibuka langsung oleh Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd, dengan start awal di depan sport center, Pantai Panjang Kota Bengkulu. Bertolak dari start awal, peserta berjalan menuju arah BIM, Penurunan, Simpang Hotel Horison dan kembali ke start awal sebagai titik finish.  Tampak hadir dalam acara ini, Kadispora Provinsi Drs Meizuardi, Kapolda Bengkulu Drs M Ghufron MM MSi, Danlanal Bengkulu Letkol Laut (P) Amrin Rosihan Hendrotomo, Ketua DPRD Provinsi, Ikhsan Fajri, Setda Provinsi serta ribuan peserta jalan sehat.
Kadispora, Meizuardi, mengatakan, acara ini digelar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota Bengkulu. Selain itu, acara ini dihelat dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi antara pemerintah provinsi dengan masyarakat yang ada di Bengkulu.
“Acara ini betujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat, dan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi dan sinergi antara dinas instansi dengan masyarakat serta meningkatkan tali silaturahmi antara pemerintah, pelajar dan masyarakat Provinsi Bengkulu,” ungkap Meizuardi, kemarin (28/11).
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, saat memberikan sambutan mengatakan, bahwa kegiatan yang meriah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan memperingati HUT Bengkulu.
“Berbagai kegiatan telah kita laksanakan memeriahkan HUT Bengkulu.  Ini  merupakan wujud syukur bahwa Bengkulu telah mencapai usia yang ke-46.  Kita akan terus berbuat untuk kemajuan pembangunan Provinsi Bengkulu,” ungkap Gubernur.
Selain itu, kemeriahan semakin memuncak usai pelaksanaan jalan santai.  Setiap peserta yang mengikuti jalan santai tersebut berhak mendapatkan hadiah menarik dari hasil pengundian kupon yang telah diberikan panitia kepada seluruh peserta.  Berbagai hadiah menarik diberikan, diantaranya 1 unit sepeda motor Revo, 5 unit sepeda, kulkas, kompor gas serta puluhan hadiah menarik lainnya. (135)

Dana Bansos dan Hibah Dicoret

BENGKULU, BE - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu mencoret dana bantuan sosial dan dana hibah yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2015. Sebab, usulan yang diajukan oleh Pemerintah Kota dinilai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
“Kewenangan pembahasan ini sepenuhnya ada pada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kalau dari eksekutif dan Banggar kalau dari DPRD Kota. Bagi kita tidak masalah. Karena semangat kita, APBD ini harus berjalan on the track,” kata Walikota H Helmi Hasan SE menanggapi masalah ini, kemarin.
Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Pemerintah Kota harus mengusulkan terlebih dahulu rencana penyaluran dana hibah dan bansos tersebut. Setelah diusulkan, Pemerintah Kota juga harus menyertakan kajian dari SKPD dan tim teknis yang berkaitan.
“Karenanya bukan berarti dihapuskan selama-lamanya. Namun setelah hal ini klir, mungkin bisa nanti di APBD Perubahan, anggaran tersebut bisa dialokasikan kembali,” sampainya.
Anggota Banggar DPRD Kota Bengkulu, Indra Sukma, mengatakan, penyaluran dana hibah dan bansos memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Sikap ini, lanjutnya, ditunjukkan Banggar DPRD Kota Bengkulu setelah melakukan evaluasi atas penyaluran dana hibah dan bansos sepanjang tahun 2012 dan 2013. Pada tahun-tahun tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menilai proses penyaluran dana hibah dan bansos bermasalah.
“Pada prinsipnya Banggar mendukung agar hibah dan bansos itu tetap dianggarkan. Karena kehidupan rakyat saat ini semakin terhimpit. Khususnya setelah kenaikkan harga TDL dan BBM,” sampainya.
Selama ini, sambung Ucok, sapaan akrabnya, bantuan Pemerintah Pusat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak memadai untuk keseluruhan rakyat miskin di Kota Bengkulu. Karenanya dana hibah dan Bansos ini menjadi dana pendamping yang diyakini dapat meringankan beban warga Bengkulu yang kurang mampu.
“Tapi memang harus sesuai dengan prosedur dan ketetapan yang berlaku. Pengawasan ini yang penting. Sehingga proses penyalurannya tidak cacat hukum,” paparnya. (009)

Defisit Belanja Pemkot Capai Rp 24,7 Miliar

MoU KUA PPAS Tahun 2015 Ditandatangani

BENGKULU, BE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menggelar Rapat Paripurna terbuka penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2015 bersama Pemerintah Kota Bengkulu di Kantor DPRD Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring, kemarin (28/11).  Dalam laporannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu, mengungkapkan, Belanja PPAS APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 mengalami defisit sebesar Rp 24,7 miliar.
Dalam laporan tersebut tercatat, pendapatan ditargetkan sebesar Rp 978,6 miliar. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 108,9 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 698,9 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 170,7 miliar.  Sementara kebutuhan belanja Pemerintah Kota mencapai Rp 1,003 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 558 miliar dan belanja langsung mencapai Rp 445 miliar.
“Dasar penyusunan ini masih menggunakan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang telah diubah dan diganti menjadi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD,” kata delegasi dari Banggar DPRD Kota Bengkulu, Hamsi AMd.
Meski mengalami defisit, namun Banggar DPRD Kota Bengkulu melaporkan bahwa pembiayaan daerah mengalami surplus sebesar Rp 26,9 miliar. Surplus ini berasal dari penerimaan pembiayaan daerah  sebesar Rp 33,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 6,25 miliar.
“Total belanja dan pengeluaran setelah dimasukkan dalam pembiayaan, maka PPAS APBD tahun 2015 mengalami surplus sebesar Rp 2,1 miliar.  Nilai ini didapati dari surplus pembiayaan daerah sebesar Rp 26,9 miliar dikurangi defisit belanja sebesar Rp 24,7 miliar,” ucap Hamsi.
Pada penyampaiannya, Banggar DPRD Kota Bengkulu memberikan beberapa catatan khusus, diantaranya realisasi PAD tahun 2015 tidak boleh lebih kecil dari PAD tahun 2014.  Memberi sanksi moral kepada wajib pajak dan retribusi yang menunggak pembayaran pajak dan retribusi baik di media cetak maupun media elektronik. Memberikan reward dan sarana penunjang bagi para penagih pajak dan retribusi daerah serta SKPD-SKPD yang mampu mencetak PAD yang melebihi target yang ditetapkan, termasuk para pelaku usaha dan badan usaha yang menyetorkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Sementara Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE, mengatakan, penyusunan anggaran Kota Bengkulu didasarkan kepada semangat tema pembangunan nasional yang berbunyi melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan mempertimbangkan kondiri riil Kota Bengkulu, kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta upaya menyelesaikan masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah ditetapkan 4 prioritas pembangunan Kota Bengkulu tahun 2015.
“Pertama, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua, percepatan perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Ketiga, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Keempat, kesejahteraan rakyat, penanggungan kemiskinan dan ketahanan pangan,” ujar Helmi.
Dihadapan para anggota wakil rakyat yang terhormat, Helmi membeberkan adanya komitmen Pemerintah Pusat yang langsung disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo yang akan membantu renovasi tahap ketiga Pasar Tradisional Percontohan Panorama dengan anggaran sekitar Rp 30 miliar.
“Kita pun sudah menyampaikan kepada presiden agar dapat membantu pengembangan RSUD Kota Bengkulu yang eksistensinya sekarang mulai terlihat. Kami mohon dukungan dari para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama mengawal komitmen tersebut,” demikian Helmi. (009)

Perda Bangunan Antisipasi Banjir

BENGKULU, BE - Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bengkulu, Kusmito Gunawan SH MH, berkomitmen segera membahas Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan. Komitmen ini seiring dengan adanya keluhan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu mengenai belum adanya aturan dan larangan tegas terhadap bangunan yang didirikan di atas saluran irigasi dan drainase yang terdapat di sejumlah wilayah Kota Bengkulu.
“Sementara ini kami sedang mempelajari isian dari materinya. Sebenarnya kita sudah ada Perda RT/RW, namun kalau ternyata isinya kurang tegas melarang pendirian bangunan di atas saluran drainase dan irigasi, nanti bisa kita masukkan dalam Perda tentang Bangunan.  Ini sudah diusulkan dan secepatnya akan kita bahas,” kata Kusmito saat dijumpai di Kantor DPRD Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring, kemarin (28/11).
Data terhimpun, rancangan Perda ini telah digagas oleh Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Bengkulu. Bila telah disepakati, teknis pengawasan akan diserahkan kepada Dinas PU dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu. Dua instansi ini akan diminta untuk mengawasi secara ketat setiap pembangunan rumah atau bangunan lainnya agar tidak didirkan di atas saluran drainase atau irigasi.
“Yang jelas kita kaji dulu. Bisa jadi aturannya sudah ada namun sosialisasinya kurang. Sehingga mereka yang sudah terlanjur membangun, tidak bisa dibongkar karena pasti akan mendapat penentangan dari yang bersangkutan terkait ganti rugi,” urainya.
Diketahui, Dinas PU Kota Bengkulu telah merancang akan memperbaiki drainase maupun gorong-gorong sepanjang 29 kilometer. Dengan rincian, rehabilitasi jembatan sepanjang 116 meter dengan nilai proyek Rp 2,1 miliar, rehabilitasi jaringan drainase sepajang 26 km dengan nilai proyek Rp 1,8 miliar dan rehabilitasi saluran gorong-gorong sepanjang 2,6 km dengan nilai proyek sebesar Rp 3,5 miliar.
“Anggaran ini nanti bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD Kota nanti. Yang pasti, kita berharap kerelaan dari para pemilik bangunan yang menyumbat drainase agar bangunannya dibongkar,” kata Kepala Dinas PU Kota Bengkulu, Ir H Darmawansyah MT.
Persoalan penyumbatan drainase ini menjadi masalah serius yang harus disikapi oleh semua pihak. Sebab, ketika hujan terjadi di Kota Bengkulu, sejumlah kawasan langsung tergenang air seperti di kawasan Rawa Makmur dan Tanah Patah. Beberapa kawasan bahkan kerapkali mengalami banjir seperti kawasan Panurunan, Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. (009)

Wawali dan Dewan ‘Bergoyang’

RUDI - Para anggota DPRD Kota Bengkulu dan PNS di Sekretariat Dewan secara spontan memperingati HUT Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda, kemarin (2)
BENGKULU, BE - Gedung DPRD Kota Bengkulu di Kelurahan Bentiring mendadak heboh, kemarin (28/11). Kehebohan ini seiring dengan acara peringatan ulang tahun ke-49 Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda yang digelar secara spontan oleh para PNS Sekretariat Dewan dan para anggota wakil rakyat. Ia disambut oleh dua potong kue brownis yang diserahkan oleh para staf Sekwan dan langsung ia bagi-bagikan kepada sejumlah wakil rakyat, termasuk Sekretaris Dewan (Sekwan), H Marjon MPd.
Kehebohan semakin menjadi-jadi saat organ tunggal memainkan musiknya. Mulanya, Ketua Komisi III DPRD Kota Bengkulu, Mardensi SAg, menyumbangkan suara emasnya. Menyusul Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Hj Maghdaliansi SH MH, dan para anggota dewan lainnya yang menyanyikan lagu ‘Sakitnya Tuh Disini’. Orang nomor dua di Kota Bengkulu tersebut dan sejumlah anggota dewan pun bergoyang.
“Saya bersyukur saat ini masih bisa menjalankan amanah dengan baik. Dukungan dari semua pihak masih terus saya harapkan agar amanah ini bisa membawa kemaslahatan kepada seluruh warga Kota Bengkulu,” kata Patriana Sosialinda ketika dimintai pendapatnya mengenai spontanitas perayaan ulang tahunnya itu.
Perayaan di Sekretariat Dewan tersebut bukan satu-satunya spontanitas selebrasi dari bawahan terhadap suami Erdiwan SH MSi tersebut. Sebelumnya, usai memimpin senam pagi di halaman Kantor Walikota, Patriana Sosialinda juga mendapatkan 1 nasi tumpeng dan 3 kue brownis dari para pejabat dan PNS di Sekretariat Pemerintah Kota.
“Saya mengagumi spontanitas ini. Semoga ini memberikan motivasi bagi saya untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Bengkulu, masyarakat dan alamnya,” ungkap ibu 3 anak ini.
Secara kebetulan, hari ulang tahun Patriana Sosialinda ini tepat sehari sebelum Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE yang jatuh pada hari ini. Tidak ada acara khusus yang disiapkan untuk memperingati hari lahirnya. Pada hari ini, Helmi dijadwalkan akan membuka pameran akik di Mega Maal Bengkulu pada pukul 14.00 WIB. (009)

Jaksa Periksa Pimpinan Bank Bengkulu

pemeriksaan bank bengkulu
KEPAHIANG, BE - Kasus dugaan korupsi dana kas Sekretariat Dewan (Setwan) Kepahiang yang menjerat Drs H Rifqih SE, terus digeber jaksa. Kemarin (27/11) tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang memeriksa manajemen Bank Bengkulu.
Sayangnya pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) Bank Bengkulu H Wimran Ismaun batal dilakukan lantaran yang bersangkutan tengah menghadiri acara bersama komisi I DPR RI di Jakarta. Sehingga pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh Kasi Pidsus Kejari Kepahiang Dodi Junaidi SH hanya kepada Direktur Kepatuhan Bank Bengkulu, Hj Neni.
Dalam pemeriksaan tersebut, saksi dari Bank Bengkulu itu didampingi secara langsung penasehat hukum Bank Bengkulu Made Sukiade SH. “Sebenarnya agenda kita hari ini (kemarin,red) melakukan pemeriksaan terhadap Dirut Bank Bengkulu H Wimran Ismaun dan Direktur Kepatuhan Hj Neni. Hanya saja untuk saksi Wimran tidak bisa hadir karena ada rapat di DPR RI, sedangkan saksi Neni datang dan diperiksa kurang lebih selama setengah jam,” ujar Kajari Kepahiang H Wargo SH melalui Kasi Pidsus Dodi Junaidi SH, kemarin.
Dikatakannya, pemeriksaan terhadap 2 saksi dari Bank Bengkulu tersebut berkaitan dengan rekening Sekretariat DPRD Kepahiang berada di Bank Bengkulu. Dimana sebelum tsk (Rifqih, red) memberikan pinjaman, terlebih dahulu mencairkan Uang Persediaan (UP) ke Bank Bengkulu.
“Maka dari itu dalam pemeriksaan tadi kita juga meminta saksi Neni mengklarifikasi sejumlah dokumen, yang ditandatangani oleh tsk saat mencairkan uang senilai Rp 100 juta yang dipinjamkan,” jelasnya.
Disampaikannya, sebelum uang pinjaman itu diberikan kepada peminjam, tsk dan saksi Amsar yang waktu itu sebagai bendahara mendatangi Bank Bengkulu untuk mencairkan UP.
“Kalau tsk dan saksi Amsar tidak ke Bank Bengkulu, mana bisa uang tersebut dicairkan sehingga peminjaman pun terjadi. Tapi yang jelas, uang pinjaman itu bersumber dari kas Setwan maka dari itu pemeriksaan pihak bank Bengkulu untuk merampungkan berkas perkara tsk,” tegasnya.
Lebih jauh dikatakannya, usai pemeriksaan hari ini (kemarin,red) pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan 1 saksi untuk diperiksa, yakni Dirut PDAM Tirta Alami Karmolis Merigi. “Pemeriksaan terhadap Karmolis untuk melengkapi berkas perkara dugaan penyimpangan kas Setda Kepahiang senilai Rp 125 juta yang telah menjerat tersangka Sabar P Siagian SE MMAk selaku Kabag Keuangan Setda,” tandasnya.
Terpisah, penasehat hukum Bank Bengkulu Made Sukiade SH enggan berkomentar banyak soal pemeriksaan tersebut. (505)

Warga Taba Tebelet Terjangkit DBD

KEPAHIANG, BE - Musim hujan yang terjadi sejak awal November lalu di Kabupaten Kepahiang kini menimbulkan keresahan. Seorang bocah umur 11 tahun, warga Desa Taba Tebelet, Dendi (11) harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kepahiang. Itu lantaran ia divonis  positif terjangkit Demam Berdarah Dangue (DBD).
“Dari keterangan orang tua penderita, Sri (39) anaknya pertama kali mengalami pusing dan suhu badannya meningkat. Walaupun sudah berjalan 4 hari suhu badan anaknya belum juga turun dan akhirnya dibawa ke tim medis,” ujar Kepala Puskesmas Kelobak, Nopianti Marlina SKM, kemarin.
Dikatakannya, bocah malang tersebut akhirnya di rujuk ke RSUD Kepahiang untuk dilakukan perawatan secara intensif, mengigat korban menderita kekurangan sel darah putih. “Saat ini bocah malang yang terserang DBD masih menjalani perawatan di RSUD Kepahiang,” katanya.
Lebih jauh dikatakannya, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan, terlebih saat ini tengah musim hujan. “Seperti halnya menghindari adanya air tegenang, karena dapat menyebabkan perkembangbiakkan jentik nyamuk Aedes aegephty semakin cepat,” jelasnya.
Sementara itu, pasca diketahuinya ada warga yang terkena DBD, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepahiang pukul 09.00 WIB menggelar fogging di desa setempat. Plt Kadinkes Kepahiang Widaryoto SKM MKes melalui Kabid P2MPI Nopa Hermansyah SKm mengatakan, fogging ini dilakukan setelah  pihaknya menerima laporan ada yang terserang DBD.
“Pelaksanaan fogging kita lakukan dalam radius 100 meter dari rumah penderita DBD. Tujuannya agar serangan serupa tidak sampai dialami warga lainnya,” kata Nopa.
Menurutnya, dengan fogging ini maka nantinya nyamuk Aides aegepty yang menjadi penyebab DBD bisa diberantas. Dalam artian fogging ini juga bertujuan mencegah atau mengantisipasi serangan DBD.
“Disisi lain kalaupun ada warga yang mengalami serangan serupa, langsung lapor kepada kita. Sehingga nantinya bisa diantisipasi sejak dini,” tandasnya.(505)

Polisi dan LSM Awasi Tes CPNS

KEPAHIANG, BE - Pengawasan pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Kepahiang berlangsung ketat. Selain dijaga personel polisi, juga turut diawasi LSM dan pihak DPRD Kepahiang.
“Sampai dengan saat ini pihak-pihak yang sudah turun langsung memantau pelaksanaan tes CPNS di Kepahiang ini seperti Komisi I DPRD Kepahiang dan beberapa LSM di Kepahiang. Kita bersifat terbuka dalam pengawasan tes CPNS saat ini, karena begitu sudah tes nilai langsung bisa diketahui oleh para peserta,” ujar Plt Kepala BKD Kepahiang Drs Asril melalui panitia seleksi tes CPNS Kepahiang Nur Rohim SH kemarin.
Dikatakannya, begitu mendapat aksi curang dalam pelaksanaan tes CPNS saat ini, pihaknya mengharapkan segera melapor kepada pihak yang berwajib sehingga bisa ditindaklanjuti.
“Sebenarnya dalam pelaksanaan tes CPNS ini murni dilakukan langsung oleh pihak panitia seleksi nasional (Panselnas) dan pihak BKD hanya penyedia tempat saja. Sehingga kalau ada kecurangan silahkan lapor saja,” jelasnya.
Sementara itu, hingga sesi ke-44 pada Kamis (26/11) kemarin, pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Kepahiang tidak diikuti  oleh 114 peserta. Jumlah itu sudah termasuk dengan 6 orang yang tidak hadir dalam 3 sesi yang berlangsung  Kamis kemarin.
“Rincian jumlah peserta yang tidak mengikuti tes dimulai dari hari pertama, Kamis (20/11) sebanyak 13 orang, hari kedua 15 orang, hari ke tiga 13 orang, hari ke empat 20 orang, hari kelima 14 orang, hari ke enam 18 orang, hari ketujuh 15 orang dan hari kedelapan hingga sesi ke tiga sebanyak 6 orang,” terangnya.(505)

SRG Belum Operasi

GEDUNG Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Taba Air Pauh Kecamatan Tebat Karai, Kepahiang belum dapat beroperasi hingga awal 2015 mendatang. Pasalnya, izin operasi dari Bappeti belum didapat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan (DisperidagkopUKM) Kepahiang.
“Saat ini kita masih mengupayakan izin dari Bappebti. Sekarang ini dalam proses diantaranya ke PT Sucofindo selaku pihak surveyor yang kami pilih. Hanya saja proses itu membutuhkan dana yang tidak kecil dan belum kami peroleh,” ujar Kadis Perindagkop dan UKM Kepahiang Nusa Chandra Detta melalui Kabid Perdagangan Joni Mustopa kemarin.
Dikatakannya, pihaknya akan mengupayakan sesegera mungkin agar izin pengoperasian SRG tidak sampai jauh molor dari yang diwacanakan. “Semaksimal mungkin izin dari Bappebti itu kami upaya dapatkan. Mudah-mudahan tidak begitu molor bahkan bisa berjalan seperti yang diwacanakan selambat-lambatnya pada awal tahun,” jelasnya. (505)

Data KPS Tembak Diatas Kuda

LEBONG UTARA,BE - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lebong dalam 2 hari terakhir menjadi sasaran komplain masyarakat penerima Bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang di salurkan melalui Kantor Pos. Hal ini terjadi lantaran nama calon penerima bantuan dari pemerintah Pusat tersebut tidak bisa mencarikan dana akibat nama di Kartu Perlindungan Sosail (KPS) dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbeda. Sedangkan syarat untuk pencarian bantuan tersebut harus sama dengan KTP. Namun, Dukcapil tidak pernah dilibatkan dalam pendataan penerima PSKS tersebut. Ada dugaan kalau penentuan data PSKS itu haya dengan sistim menembak diatas kuda (asal ditunjuk saja-red).
Terkait permasalahan ini, Kepala Dinas Dukcapil Lebong, Hanafi, mengungkapkan, Dukcapil tidak pernah terlibat dalam penyusunan data KPS untuk Kabupaten Lebong.
“Iya, sudah dua hari ini, cukup banyak warga yang datang ke kita, warga ini meminta agar data di KTP dengan data Calon penerima bantuan PSKS disamakan. Ini membingungkan kitakarena Dukcapil tidak pernah terlibat dalam pengusulan calon penerima bantuan dan Pihak lain yang menyusun data penerima bantuan tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan kita,” ungkap Hanafi.
Dijelaskan Hanafi, Dukcapil sendiri, dalam megeluarkan data tidak mungkin berbeda dengan data kependudukan, karena setiap masyarakat yang melakukan pengurusan KTP, terebih dahulu melakukan verifikasi.
“Jangan-jangan data yang diambil oleh petugas pendataan sebelum dikeluarkannya KPS ini di lakukan dengan sistim tembak diatas kuda, misalanya petugas pendataan hanya menayakan nama yang calon penerima tanpa melihat KTP-nya, sehingga kemudian muncul hanya nama panggilan calon penerima. Di Lebong ini memang masyarakat kita rata-rata memiliki nama panggilan berbeda dengan nama asli seperti yang tercantum di KTP,” jelas Hanafi.
Terkait keinginan masyarakat untuk penyesuaian antara nama di KPS dengan KTP, Dukcapil tidak bisa mengabulkannya. Karena data di KTP seluruhnya sudah masuk kedalam data kependudukan yang dikirim ke pemerintah pusat.
“Sulit bagi kita untuk mengubah KTP yang berbeda dengan KPS, karena harus seluruhnya diubah, dan resikonya nanti anatra KK, KTP maupun surat-surat resmi lainya seperti ijazah harus di ubah dan ini akan menyulitkan warga itu sendiri. Solusinya ya kita minta agar masryakat meminta surat keterangan dari Kepala desa tempat tinggalnya untuk mengeluarkan bahwa nama di KPS adalah benar-benar orang yang sama dengan nama yang tercantum di KTP,” pungkas Hanafi.(777)