Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

?? SDN 9 Benteng Kekurangan Guru

BENTENG, BE – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 9 di Desa Susup Bengkulu Tengah, membutuhkan tambahan guru untuk melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Sebab disekolah tersebut sampai saat ini baru ada dua orang guru PNS, sedangkan tenaga pengajar lainya hanyala honorer.
Dijelaskan Kades Susup, Sutan Ismail, saat ini sekolah satu-satunya di desa tersebut tidak memiliki kepala sekolah definitif. Kepsek hanya dijabat Pjs dari luar desa setempat. Ironisnya, Kepsek itu jarang masuk kantor, sehingga kegiatan belajar mengejar di sekolah tidak berjalan. “Selain itu, dengan satu orang tenaga guru yang menetap didesa setempat, apabila guru itu sakit akibatnya tidak dapat mengajar,” kata Kades.
Akibatnya,  siswa sekolah tersebut setiap harinya telantar karena tidak dapat belajar faktor utama tidak ada guru. Sebab tenaga honor yang ditugaskan kesekolah terkadang tidak bersedia mengajar, karena akses menuju sekolah (desa) setempat sangat buruk, sebab tidak ada pembangunan jalan memadai. “Jalan rusak parah karena belum ada pembangunan. Guru honor juga enggan datang, sebab jalanya berlumpur kalu tergenang air,” paparnya.
Keadaan tersebut semakin memprihatikan saat memasuki musim hujan, yang mengakibatkan jalan menuju desa setempat sangat sulit dilalu kendaraan. “Persoalan ini sudah sangat sering kita laporan ke Pemda untuk dicarikan solusinya. Selama ini guru PNS yang ditempatkan disekolah itu baru seminggu sudah dipindahkan kita juga bingung dengan piahk Diknas kenapa sangat mudah memindahkan guru-guru,” terangnya. (320)

Mobnas Pimpinan Masih di Bengkel

KARANG TINGGI, BE - Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Tengah tengah menyiapkan mobil dinas (Mobnas) untuk unsur pimpinan DPRD. Mobnas saat ini masih dalam perbaikan, agar kondisi kendaraan tetapi baik meskipun bukan Mobnas baru.
Sekda Benteng Darmawan Yakoeb MH menjelaskan, dalam waktu cepat tiga kendaran dinas tersebut akan diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD Benteng. Karena memang sudah haknya ketiga unsur pimpinan wakil rakyat di Benteng tersebut mendapatkan kendaran dinas. “Secepatnya akan kita serahkan, saat ini kendaraan masih diservis,” kata Sekda.
Namun Darmawan enggan untuk mengungkapkan identitas bengkel yang melakukan perbaiki Mobnas pimpinan dewan itu. Selain itu, perihal kerusakan yang dialami Mobnas itu tidak dijelaskan lebih lanjut. “Pokonya secepatanya, karena hasil koordinasi dengan bapak bupati, memang unsur pimpinan dewan harus diberikan Mobnas,” ujarnya. (320)

Harga Cabai Tambah Pedas

Cabai
ARGA MAKMUR, BE – Harga cabai merah di Arga Makmur semakin pedas. Saat ini Rp 50 ribu dari sebelum ini Rp 40 ribu per kilogram (kg).
Pantauan BE di Pasar Purwodadi Arga Makmur kemarin (31/10), cabai merah milik pedagang masih banyak, tapi pembeli berkurang. “Sejak pasca lebaran haji harga cabai terus meningkat. Dulu Rp 40 ribu, lalu naik ke harga Rp 45 ribu, Rp 48 ribu dan sekarang Rp 50 ribu per kg,” ujar Ros, salah seorang penjual cabai di pasar tersebut.
Dikatakannya, kondisi seperti itu dimungkinkan karena kondisi cuaca yang ekstreem. Menurutnya, tingginya harga cabai itu membuat pembeli juga berkurang, sehingga pendapatan pedagang pun juga ikut berkurang.
“Karena cabai mahal, banyak yang hemat pakai cabainya,” imbuhnya.
Sementara itu, salah seorang pembeli mengatakan, dengan naiknya harga cabai ini membuat dia menghemat pembelian cabai. Jika biasanya ia membeli cabai 0,5 kg untuk 4 hari, kinimenjadi 0,25 kg.
Lain lagi halnya dengan Ambar, ibu rumah tangga (IRT) di Arga Makmur. Ia yang akan menggelar resepsi pernikahan anaknya minggu depan, mengeluhkan naiknya harga cabai tersebut. Karena pada acara resepsi membutuhkan banyaknya cabai.
“Bingung kita kalau mahal begini, kalau nanti dikurangi, takutnya tidak cukup dan harga tambah mahal,” keluhnya. (927)

Imam Masjid Cegah Faham Radikal

1
TUBEI,BE - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol dan Linmas) Kabupaten Lebong, menggelar kegiatan antisipasi perkembangan faham yang bisa menyesatkan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara di Kabupaten Lebong. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSi mengungkapkan, pencegahan masuknya faham radikal ini harus dimulai dari tengah masyarakat. Imam masjid sebagi tokoh agama yang berhubungan langnsung dengan masyarakat menjadi ujung tombak pencegahan faham yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
“Banyak faham radikal yang saat ini berkembang ditengah masyarakat. Faham ini kebanyakan datang dari luar daerah, untuk itu saya minta agar imam bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Saya juga meminta agar imam dapat mengantisipasi masuknya faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, laporkan jika melihat ada orang yang membawa aliran sesat ke Lebong. Jangan sampai faham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam berkembang di Kabupaten Lebong karena dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat,” ungkap Bupati.
Ketua MUI Kabupaten Lebong, H Amin AR mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat yakni diantaranya mengingkari salah satu dari rukun iman, meyakini atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah,meyakini turunnya wahyu setelah Alquran,mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran. Berikutnya melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, mengubah, menambah atau mengurangi pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.
“Kami juga minta kepada Imam Masjid kalau ada faham-faham yang terindikasi aliran sesat bekembang di wilayah kita untuk segera melapor ke kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Selain itu, masyarakat jangan menghakimi namun serahkan kepada yang berwajip,” kata Ketua MUI Lebong.(777)

38 Honorer KII Segera Terima NIP

TUBEI,BE - Setelah menunggu sekian lama akhirnya Nomor Induk Pegawai (NIP) 38 orang honorer yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes CPNS beberapa waktu yang lalu telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan begitu 38 honorer yang diangkat menjadi CPNS itu segera menerima NIP. Meski demikian BKD Lebong belum dapat memastikan kapan akan menjemput NIP tersebut.
“NIP -nya sudah keluar, informasi ini kita terima dari pihak BKN Regional VII Palembang. Hanya tinggal menunggu penjemputannya saja lagi,” ungkap Plt Kepala BKD Lebong H Guntur SSos.
Dikatakan Guntur, BKD sendiri belum dapat memastikan kapan penjemputan NIP 38 orang honorer KII ini bakal dilakukan. Apalagi, saat ini BKD masih mempersiapkan tes CPNS jalur umum tahun 2014 yang akan digelar pada 11 November mendatang.
“Belum tahu kapan NIP itu akan dijemput, karena saat ini kita masih mempersiapkan pelaksanaan tes CPNS jalur umum tahun 2014,” kata Guntur.
Ia pun menghimbau kepada 38 orang honorer KII agar dapat bersabar sembari BKD mencari waktu yang tepat untuk menjemput NIP tersebut, tidak menutup kemungkinan penjemputan tersebut dilakukan dalam waktu dekat ini.
“Kita lihat dulu bagaimana kondisinya, jika memang memungkinkan untuk dijemput dalam waktu dekat tentu akan segera kita lakukan,” pungkasnya. (**)

DPPKAD Segera Panggil Pemilik Restoran

TUBEI,BE – Sesuai dengan UU dan Perda, seharusnya pajak yang dikenakan pada rumah makan tersebut sebesar 10 persen per transaksi. Namun hal tersebut berbeda di Kabupaten Lebong. Karena rumah makan di Lebong pada umumnya tidak menggunakan nota pembelian kepada konsumen sehingga sulit untuk menentukan jumlah transaksi per hari.
Menyikapi persoalan tersebut, DPPKAD Lebong berinisiatif memanggil para pengusaha rumah makan untuk membuat kesepakatan agar dapat menarik pajak rumah makan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, kesepakatan setiap rumah makan dikenakan pajak 10 persen dari penghasilan setiap bulan.
Disampaikan Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lebong, Syarifudin SSos MSi,”Untuk itu, dari hasil kesepakatan tersebutlah maka penarikan pajak sebesar 10 persen dari rumah makan dan restoran dilihat dari jumlah penghasilan mereka setiap bulan. Untuk nilainya bervariasi, mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu tiap bulannya.”
Dasar penarikan pajak dan restoran tersebut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 30 yang mengatur tentang pajak restoran termasuk didalamnya rumah makan serta Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2013 perubahan dari Perda nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Salah satu pengusaha rumah makan di Kabupaten Lebong, Ivan menjelaskan dirinya siap membayar pajak restoran tersebut, dengan syarat seluruh pengusaha rumah makan dikenakan pajak 10 persen.
“Kalau saya setuju saja, tapi harus adil. Maksudnya seluruh rumah makan di Lebong ini ditarik pajak 10 persen tersebut, jangan ada tebang pilih seperti karena rumah makan tersebut milik pejabat maka tidak dikenakan pajak. Tapi kalau adil ya kita pasti setuju,” ungkapnya.(**)

Manfaatkan Pekarangan Untuk TOGA

RIMBO PENGADANG,BE - Warga desa di Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong saat ini kembali memanfaatkan lahan perkarangan setiap rumah dengan menanam seluruh tanaman obat dengan program TOGA (Tanaman Obat Keluarga). Sebab, gaya hidup sehat masyarakat dengan kembali ke alam kini menjadi tren, untuk itu warga di Kecamatan Rimbo Pengadang tengah digiatkan penanaman berbagai tanaman obat di pekarangan rumah atau yang akrab disebut Toga tersebut.
Camat Rimbo Pengadang, Panderpin mengatakan, saat ini melalui TP PKK Kecamatan Rimbo Pengadang masyarakat digiatkan memanfaatkan setiap pekarangannya untuk menanam segala jenis tanaman obat apalagi Kabupaten Lebong terkenal dengan banyaknya potensi tanaman obat.
“Jadi kedepan kita menghimbau kepada setiap ibu rumah tangga untuk memanfaatkan perkarangan baik langsung ke tanah maupun polibek untuk menanam tanaman obat keluarga disamping tanaman sayuran, ikan dan ternak ayam dan itik,” jelas Panderpin.(777)

10 Anak Punk Diamankan

Anak Punk (1)

CURUP, BE - Satuan polisi Pamong Praja Rejang Lebong berhasil mengamankan 10 orang anak punk. Kesepuluh anak punk tersebut diamankan dalam dua operasi yang berbeda pada Jumat (31/10) pagi.  Pada operasi pertama sekitar pukul 07.30 WIB petugas mengamankan 6 orang anak punk di kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Curup.  Dari enam anak punk yang diamankan pertama ini, dua diantaranya berasal dari Provinsi Jambi dan Lampung.
Keenam anak punk tersebut adalah Juli Violita (16) warga Talang Benih, Oktavia (14) warga Kesambe Lama, Ricky Ananda Putra (15) warga Sidorejo dan M Wildan (14) warga Talang Benih. Serta dua orang dari luar RL, yaitu Erlan Zajuli (18) warga asal Lampung dan Charlote Saputra (18) warga asal Jambi.
Pada operasi kedua sekitar pukul 09.30 WIB, petugas kembali mengamankan 4 orang anak punk yang sedang beristirahat di lokasi balai agung Lapangan Setia Negara.  Mereka diantaranya yaitu, Yudi (26) warga asal Dumai, Aprilia Lidia (16) warga asal Tanjung Karang Lampung, Rizky (24) asal Lampung dan Ricky (16) asal Lampung.
“Mereka kita amankan berdasarkan informasi dari warga yang mengatakan sejumlah anak punk menginap di kawasan GOR dan Lapangan Setia Negara. Keberadaan mereka ini sangat meresahkan warga,” jelas Kepala Kantor Satpol PP Drs Rektor Vande Armada.
Setelah diamankan, kemudian kesepuluh anak punk tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP. Sesampainya di kantor Satpol PP anak punk tersebut dibina dan dilakukan pendataaan agar tidak lagi mengulangi perbuatan mereka. Selain mengamankan anak punk petugas juga mengamankan beberapa perlengkapan anak punk seperti jarum suntik yang biasanya digunakan untuk meninding anggota tubuh mereka.
Menurut Rektor jika mereka kembali lagi ditangkap saat pihaknya melakukan razia. Maka pihaknya akan memberikan tindakan tegas kepada anak-anak punk tersebut.
“Untuk yang dari luar Bengkulu, akan kita pulangkan sedangkan yang dari Curup ini orang tuanya akan kita panggil untuk dilakukan pembinaan,” tambah Rektor.
Sementara itu, berdasarkan pengakuan Erlan, ia datang ke Bengkulu karena dari menghadiri kegiatan anak punk yang dipusatkan di Kota Bengkulu. Namun saat hendak kembali lagi ke Lampung ia mampir dulu di Curup.
“Awalnya kami rame, namun sebagian kawan saya sudah duluan pulang, dan saya masih tinggal di sini dulu,” aku Erlan.
Sementara itu, berdasarkan pengakuan Puji, meskipun ia diamankan oleh pihak Satpol PP ia tidak bermalam di kawasan GOR.  Namun ia baru datang Jumat pagi dan langsung diamankan. (251)

Walhi: Anggaran Hutan Hanya Rp 58 Ribu/Ha

dialog Lingkunagn (2)
CURUP, BE – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu, mencatata anggaran kehutanan di Provinsi Bengkulu masih sangat minim.  Menurut Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah, berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan  Provinsi Bengkulu menyediakan dana pembangunan Hutan sebesar Rp 5,8 miliar selama satu tahun.
“Bila dana tersbeut dibagi dengan luas hutan kita yang sekitar 98.873 Hektar. maka dlam satu hektar hutan hanya mendapatkan dana pembangunan sebesar Rp 58 ribu dalam satu tahunnya,” ungkap Beni saat mengisi acara dialog bersama Forum Komunikasi Kader Konservasil Indonesia (FK3I) Korwil Rejang Lebong di Hotel Griya Anggita, kemarin (31/10).
Menurut Beni dengan melihat kenyataan tersebut, maka menurutnya dalam membuat kebijakan pemerintah daerah tidak memperhatikan luas serta daya jangkau dari kebijakan tersebut utnuk mengatasi permasalahan hutan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.
Padahal menurut Beni permasalahan besar yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Pemda Rejang Lebong adalah kerusakan hutan.  Kerusakan hutan tersebut berdampak pada beberapa aspek.  Salah satunya kepunahan flora dan fauna yang ada di kawasan hutan yang rusak tersebut.
“Untuk wilayah Rejang Lebong sendiri, yang saat ini menjadi permasalahan adalah hutan penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat atau (TNKS),” jelas Beni.
Menurut Beni, saat ini kondisi di lapangan, hutan TNKS berbatasan langsung dengan kebun masyarakat. Padahal seharusnya ada hutan penyangga antara TNKS dengan perkebunan masyarakat.  Dengan tidak adanya hutan penyangga tersebut, maka kawasan hutan TNKS sangat rentan terhadap kerusakan.
Sementara itu, terkait dengan anggara pengelolaan hutan tersebut. Ketua Komisi II DPRD Rejang Lebong, Wahono SP menegaskan, peran DPRD dalam penganggaran tergantung dengan keseriusan pemerintah bersama instansi terkait untuk menciptakan kelestarian lingkungan.
Selain dari Walhi dan DPRD Rejang Lebong, dialog dengan mengambil tema peningkatan partisipasi masyarakat untuk kelestarian alam dan pembangunan daerah dari sektor kehutanan dan pertambangan.  Turut hadir Kasat Binmas Polres RL AKP. Nurda’i, Kabid Pertambangan Distamben RL Listiani Ida Kepala Resort TNKS Wilayah III Kusnan serta dihadiri peserta dari KSDA, Pramuka serta pecinta alam. (251)

Camat SBU: Banyak Proyek Siluman

SINDANG BELITI ULU, BE – Camat Sindang Beliti Ulu (SBU ) Rahman Yuzir, mengatakan di Kecamatan SBU banyak terdapat proyek siluman.   Yang dimaksud camat, proyek yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba tiba ada pembangunannya di Kecamatan SBU.   ”Tanpa ada surat laporan ke pihak Pemerintah Kecamatan, sehingga kami sulit menjelaskan ke pada publik proyek siapa dan siapa yang mengerjakannya dikarenakan tidak ada laporan resmi,” kata camat.
Seperti pekerjaan pembanguan jalan di Desa Lawang Agung ke Lubuk Ali, menurut camat, tidak ada papan merek dan tidak ada laporan dari pelaksana pengerjaan.  Berapa dananya tidak tahu, sehingga warga yang di Kecamatan SBU bingung.   Ini pekerjaan siapa dana dari mana.   Bahkan pekerjaan itu pun belum juga selesai dikerjakan padahal sudah 4 bulan lebih.
Pekerjaan pembangunan drainase di Desa Tanjung Agung Kecamatan SBU juga tidak melaporkan pekerjaan tersebut ke pihak kecamatan.  ”Saya terkejut saat melintasi jalan tersebut ada penumpukan material batu dan pasir di pinggir jalan.   Saya bertanya pada warga.  Ini proyek siapa?  Warga pun bingung.
Kami selaku pemerintah kecamatan sangat mengarapkan adanya laporan tertulis ke pihak Kecamatan SBU, agar warga tidak dibingungkan dengan pembangunan yang ada.  Kami mendukung pembagunan tersebut, tapi harus memberitahu pekerjaan pembangunanya, sehingga tidak dikatakan proyek siluman,” ungkap Camat SBU. (222)