Penulis Arsip: Bengkulu Ekspres

APBDP Tuntas Bulan Ini

TAIS, BE- Sekretaris DPRD Seluma, Drs H Rusyikin mengatakan, setelah kemarin (10/7) dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan nota pengantar RAPBDP 2014, Jumat (11/7) akan digelar paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar keuangan. Sehingga APBDP ditarget akan tuntas dalam bulan Juli ini.

“Pembahasan RAPBDP sendiri akan dikebut, dan ditargetkan akan disahkan pada Rabu (23/7) mendatang. Jadwal telah tersusun oleh bamus,” tegasnya.

Dijelaskan, jika pandangan umum fraksi, selanjutnya Senin (14/7) akan dilaksanakan rapat dengan agenda jawaban bupati Seluma. Selanjutnya dilakukan pembahasan di tingkat banggar.  Sehingga dalam bulan ini RAPBD P tahun 2014 sudah bisa disahkan.

Terpisah, Waka II DPRD Seluma menegaskan jika pembahasan APBD Perubahan ini dilakukan untuk menyambung sejumlah aspirasi warga yang belum terwujudkan pada tahun 2013 lalu. Hanya saja sejumlah kegiatan fisik tidak bisa dikerjakan mengingat tidak akan terselesaikan kembali.

“Kita juga akan menyetujui sejumlah usulan dari SKPD untuk peningkatan kinerja mereka. Sehingga tidak ada lagi keluhan nantinya,” bebernya. (333)

Wabup: Kinerja PNS Menurun

TALO, BE - Sejak memasuki ibadah puasa hari ke 10 (versi Kementerian Agama), PNS di Kabupaten Seluma mulai malas masuk kantor. Hal tersebut dipastikan Wakil Bupati Mufran Imron SE setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor kecamatan.

“Hasilnya, PNS di kecamatan Ulu Talo baru ngantor pukul 13.00 WIB. Beberapa kantor lainnya, kinerja pegawai juga menurun,” ungkap Mufran Imron.

Dijelaskannya, kesimpulan tersebut diambilnya berdasarkan hasil Sidak yang ia lakukan. Padahal sebelumnya, katanya,  Pemkab sudah pernah memberikan imbauan kepada sejumlah PNS di lingkungan Pemkab tetap menjalankan tugas. Namun, ternyata tidak semua PNS dan instansi yang mengindahkan perintah yang disampaikan Pemkab.

“Ini hanya dibulan Ramadan belum hari biasanya. Bahkan jika hari biasa maka kantor akan kosong saja,” terangnya.
Hal tersebut, tegasnya, jelas menyalahi aturan, karena selama puasa sudah diberikan edaran seluruh PNS masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB.

Tapi pada prakteknya sejumlah PNS masih bermalas-malasan untuk melaksanakan tugas.  Wabup mengatakan dirinya akan mendatangi seluruh kantor camat secara diam-diam untuk melihat sejauhmana tingkat kedisiplinan PNS yang ada di kecamatan.

Hendaknya sejumlah kantor yang langsung memberikan pelayanan kepada warga tersebut untuk selalu berada dikantornya masing-masing. Sehingga pelayanan terus terjalin antara warga.
“Dan ini yang akan menjaadi korban adalah warga yang hendak mengurus segala sesuatunya ke camat dan Puskesmas,” sampainya.

Wabup meminta seluruh PNS untuk tidak menjadikan puasa sebagai alasan mereka untuk bermalas-malasan dan datang siang hari. Para PNS harus tetap datang pagi sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pemkab. (333)

Cabuli Pacar, Divonis 1,5 Tahun

KOTA MANNA, BE – Raja Putra Tri Suku (16) pemuda asal Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan  kemarin divonis oleh majelis hakim  pengadilan negeri Manna bersalah dan melanggar ketentuan pasal 81 UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.

Pasalnya Raja sapaan akrab terdakwa telah membawa kabur pacarnya sendiri ke Kota Bengkulu  bahkan  telah mencabuli pacarnya itu yakni  Mia (17) pelajar salah satu SMP di Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Kemudian dalam persidangan yang digelar kemarin sekitar pukul 12.30 WIB  sidang dengan agenda putusan  dengan majelis hakim  yang diketuai oleh Dahlia Panjaitan SH, Raja pun  terbukti bersalah dan harus menjalani masa tahanan di rutan kelas IIB Manna BS.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti bersalah  sesuai dengan keterangan saksi – saksi, maka terdakwa kami vonis 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 60 juta subsidair 2 bulan kurungan, bagi terdakwa dan JPU yang tidak puas dengan putusan ini kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan memori banding ke pengadilan tinggi,” terang Dahlia .

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU), Lutiarti SH dan terdakwa usai mendengarkan putusan kemarin, menerima putusan yang disampaikan majelis hakim. “Saya menerima putusan  terlebih lagi putusan itu sama dengan tuntutan saya, “ucap Lutiarti kepada BE usai menjalani sidang kemarin.

Sekedar mengigatkan pada 15 Mei lalu terpidana dilaporkan oleh ibu korban yakni Lesi Ariesta (36) ke Mapolsek Kota Manna. Pasalnya saat itu terpidana telah membawa kabur anaknya ke Kota Bengkulu tanpa pamit darinya.

Bahkan dari hasil pemeriksaan terkuak jika terpidana telah mencabuli korban. Lalu  beberapa hari kemudina terpidana pun ditangkap saat baru pulang dari Kota  Bengkulu di rumah keluarganya di kelurahan kayu Kunyit, Manna. (369)

Antisipasi Macet di Pantai

KOTA MANNA, BE – Kapolres Bengkulu Selatan (BS), AKBP Abdul Muis SIK melalui Kasat Lantas Iptu Andi Ali Surya mengatakan, menjelang hari raya Idul Fitri dan juga paska hari raya Idul Fitri kawasan obyek wisata pantai Pasar Bawah dipastikan ramai dan lalu lintas menjadi macet.

Sebab itu, kata dia, pihaknya pun siap mengatur lalu lintas agar arus dapat menjadi lancar. “Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas diobyek wisata Pantai Pasar Bawah, kami akan membuat posko pengamanan lalu lintas,” ujarnya, kemarin.

Menurut Andi pembuatan posko pengamanan arus  di obyek wisata itu nanti akan dilakukan beberapa hari sebelum idul fitri.

Kemudian pihaknya pun akan menempatkan anggotanya untuk menjaga pos 1×24 jam. Dengan begitu diharapkan  arus lalu lintas dapat lancar. “Semoga dengan adanya pengamanan arus menjadi lancar,” tutup Andi. (369)

Dana Bandes Segera Disalurkan

Yurdan Nil
KOTA MANNA, BE – Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan (BS), Drs H Yurdan Nil memastikan dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera menyalurkan dana bantuan desa (bandes) bagi desa-desa yang ada di BS. Pasalnya saat ini surat keputusan  (SK)mencairan dana sudah disetujui oleh Bupati BS, H Reskan E Awaludin SE.

Dengan begitu dana tersebut akan segera dapat diambil oleh kepala desa. “Saat ini SK persetujuan pencairan Dana Bandes sudah ditandatangani Bupati dan kami pun akan segera menyalurkannya ke masing-masing desa,” katanya.

Menurutnya, setelah adanya persetujuan Bupati tersebut, maka pihaknya mempersilahkan para kepala desa untuk mengajukan permohonan pencairan  dana.

Adapun besaran dana Bandes yang akan segera disalurkan untuk 6 bulan pertama yakni Rp 10 juta untuk desa dengan jumlah penduduk yang kurang dari 1500 jiwa dan Rp 12,5 juta untuk desa dengan jumlah penduduk diatas 1500 jiwa. “Silahkan para kepala desa mengajukan permohonan pencairan  dana Bandes agar dananya dapat segera disalurkan,” demikian Yurdan Nil.

Sementara Pelaksana tugas (plt) Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Bengkulu Selatan (BS), Hery Gunawan mengharapkan agar Pemkab BS dapat segera mencairkan dana tersebut. Sebab dana itu sangat berguna  bagi  pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan di desa.

“Harapan kami dan bandes ini dapat segera cair sebab kami Apdesi sudah lama menantikan dana itu untuk melaksanakan pembangunan di desa kami,” harap Hery. (369)

Sakit, Satu CJH BS Gagal Berangkat

KOTA MANNA, BE – Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Selatan (BS), Drs Yasaroh Maksum melalui Kasi Haji dan Umroh,  Drs Sunanto S MM menyebutkan jika salah satu CJH BS gagal berangkat tahun ini. Pasalnya CJH tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan.

Padahal pada tahun 2013 lalu dirinya juga gagal berangkat lantaran sakitnya kambuh. “Untuk CJH yang gagal berangkat atas Nama Yarul (60), warga Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim karena sakit,” katanya.

Menurut Sunanto, untuk jumlah CJH BS yang terdaftar akan berangkat naik haji tahun ini sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 102 CJH. Posisi Yarul yang gagal berangkat akan digantikan oleh CJH lainnya.

Pasalnya, Yarul juga belum melunasi ongkos naik haji.  Jadi pihak panitia bisa melapor ke Kementerian Agama RI supaya nama Yarul dapat segera diganti dengan  CJH BS yang masuk dalam daftar tunggu.

“Gagalnya Yarul naik haji ini sudah kami laporkan ke Kementerian Agama RI, kemudian pihak kementerian yang akan menentukan CJH yang akan menggantikannya dari daftar tunggu CJH BS,” demikian Sunanto.(369)

Partisipasi Warga di Pilpres Menurun

pilpres di rutan
KOTA MANNA, BE – Berdasarkan hasil perhitungan sementara, tingkat kesadaran  warga Bengkulu Selatan (BS) pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli lalu menurun dibanding pada pemilihan legislatif (pileg) lalu.  Bahkan tingkat penurunan ini sekitar 13 persen.

Ketua Komisi pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Selatan (BS), Holman SE melalui anggotanya, Hendry SH mengungkapkan, jika untuk Pileg lalu tingkat partisipasi warga BS masih tinggi yakni sekitar 79 persen. Namun untuk pilpres kemarin menurun.

“Kalau dilihat dari  tingkat partisipasi warga pada setiap TPS dalam menyalurkan hak suaranya diperkirakan penurunan tinkat partisipasi warga sekitar 35-40 persen,” katanya.

Menurut Hendry, rendahnya partisipasi warga saat pilpres ini dipastikan bukan karena kurangnya sosialisasi dari pihaknya. Sebab pihaknya selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan juga memasang spanduk di setiap daerah agar warga dapat mengetahui jika hari pencoblosan pilpres pada 9 Juli.

Hanya saja dirinya menduga karena warga kurang begitu peduli dengan Pilpres.  “Waktu Pileg lalu, warga yang berada di luar daerah atau di daerah perkebunan pulang kampung untuk memilih, namun saat ini rendahnya partisipasi warga ini lantaran banyak warga di luar daerah atau di perkebunan mereka yang tidak pulang,” ucapnya.

Selain itu sambung Hendry, kalau pileg itu warga memilih caleg yang memiliki hubungan darah serta adanya ikatan emosional dengan caleg tertentu. Sedangkan untuk Pilpres warga tidak  ada hubungan emosional.

“Saya menilai warga beranggapan siapapun yang menjadi presiden tidak ada pengaruhnya langsung dengan yang bersangkutan sebab bukan sanak saudaranya,” imbuh Hendry.

Namun demikian meskipun partisipasi warga menurun, dirinya memastikan jika pilpres ini tetap sukses. Sebab tingkat partisipasi warga BS dalam memilih masih diatas 60 persen.

Selain itu tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan, karena  tidak ada warga yang complain tidak dapat memilih padahal berdimisili di dekat tempat pemungutan suara yang bersangkutan. “Secara keseluruhan pelaksanaan pilpres saya nilai sukses dan tidak ada kendala,” ungkapnya.

Terkait dengan hasil perolehan masing-masing calon presiden yang telah dimuat di media, dirinya masih enggan mengomentarinya. Dikatakannya jika setiap orang ataupun  lembaga mempunyai hak untuk mengeluarkan hasil perolehan suara sesuai dengan pantauan masing-masing di lapangan.

Namun bagi pihaknya baru bisa mengeluarkan hasil penghitungan resmi setelah digelarnya pleno perolehan suara masing-masing capres di KPU BS. “Untuk hasil resmi siapa yang menang di BS akan kami sampaikan saat kami pleno pada 16 dan 17 Juli mendatang,” Demikian Hendry. (369)

Panwaslu Temukan Pelanggaran Ringan

Kasatpol PP dan Panwaslukab melakukan pemantuan dan pengawasan ketika pencoblosan berlangsung di TPS

MUKOMUKO, BE – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mukomuko, memastikan Pilpres khususnya pada hari pencoblosan berjalan aman dan tertib. Tidak ditemukan hal – hal yang menganggu hingga  merusak berjalannya pencoblosan di TPS. Panwaslu, hanya menemukan beberapa pelanggaran ringan. “ Hari pencoblosan berjalan lancar, tertib dan aman.

Hanya pelanggaran ringan ditemukan,” demikian Anggota Panwaslukab Mukomuko, Padlul Azmi didampingi Ita Hartati dikonfirmasi, kemarin.

Pelanggaran ringan itu diantaranya, adanya koreksi dalam pencatatan. Dimana setelah dilakukan penghitungan adanya kekeliruan penjumlahan. Ada Plano C yang tidak ada hologram di beberapa TPS di sejumlah kecamatan.

Kendati demikian pelanggaran ringan itu dapat diselesaikan yang harus dengan  pertanggungjawaban serta dibuat berita acara dan surat pernyataan.

Seperti  formulir C yang tidak ada hologram, maka petugas di TPS harus membuat peryataan bahwa formulir C itu tidak ada berhologram. Begitu pun dengan adanya kekeliruan dalam penjumlahan. Juga harus ada berita acara yang disaksikan panitia pengawas dan pihak terkait lainnya.

Hingga kemarin, lanjut Ita, belum ada laporan yang masuk. Baik itu yang disampaikan masing – masing tim sukses pasangan Capres dan Cawapwres ataupun dari berbagai elemen masyarakat. “ Harapaan kita Pemilu ini benar berjalan lancar dan aman.

Meskipun adanya berbagai pendapat dari berbagai pihak mengenai siapa Capres dan Cawapres terpilih. Keputusan sah dan resmi adalah kewenangan dari KPU,” demikian Ita. (900)

Awasi Pemotongan Ayam

MUKOMUKO, BE – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mukomuko, Drs KH Saikun Ma’ruf menyampaikan, pemerintah daerah melalui pihak terkait diminta memperketat pengawasan pemotongan ayam yang dijual di pasar – pasar tradisional.

Pasalnya, dalam pemotongan ayam yang akan dikonsumsi orang banyak itu, tak hanya kesehatan dilihat, melainkan halal atau tidaknya juga wajib diketahui. “ Kalau laporan secara tertulis dan lainnya dari masyarakat belum ada.

Tetapi ada masyarakat masukan  dan saran kepada MUI, supaya  mengecek ke lapangan. Khususnya ayam yang dijual di pasaran dan yang langsung dipotong  ditempat,” katanya.

Menurutnya, MUI siap jika dibutuhkan atau dilibatkan seperti akan dilakukannya operasi di pasar. Contohnya di dinas peternakan melalui dokter hewan dan dinas kesehatan, ketika turun melihat dari sisi ayam tersebut sehat atau tidak dan lainnya.

Sedangkan, MUI akan melihat sah atau tidaknya ayam yang dipotong oleh pedagang ayam yang bersangkutan. Pemotongan ayam yang benar dan halal itu adalah,  membaca atau menyebut asma Allah, mengunakan pisau yang tajam, pada urat makanan ditenggorokan harus putus.

Inilah yang harus diketahui dengan pasti dan jelas. Sehingga daging ayam yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak halal menurut agama Islam.

Para pedagang khususnya yang menyembelih hewan tersebut  harus tepat dan benar, sehingga pedagang yang bersangkutan tidak berdosa. “ Kita harapkan pemerintah lebih pro aktif dan MUI siap turun kelapangan jika dibutuhkan,” demikian Saikun. (900)

MUI “Nebeng” Kesra

Saikun Ma'ruf (Ketua MUI Kab Mukomuko)

MUKOMUKO, BE – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mukomuko, dalam menjalankan tupoksinya masih banyak kendala. Terutama tidak tersedia anggaran khusus. Begitu pun  pihaknya pun belum dilibatkan oleh pihak terkait, kecuali bagian Kesra Setdakab Mukomuko.

“ Aktifitas dan kegiatan yang kerap kita ikuti atau dijalani masih “nebeng” dengan bagian Kesra Setdakab Mukomuko,” aku Ketua MUI Kabupaten, Drs KH Saikun Ma’ruf dikonfirmasi Bengkulu Ekspress, kemarin (10/7).

Begitu pun dengan pengecekan ataupun operasi dalam pengecekan barang – barang beredar yang diperjualbelikan di Mukomuko.

Mulai di pasar, toko dan warung. Jajarannya belum pernah dilibatkan SKPD terkait.  Padahal, menurut Saikun, untuk suatu produk yang beredar wajib ada logo halal. Sebelum logo halal itu diberikan harus lebih jauh dilihat bahan – bahan yang digunakan.

Contohnya suatu produk dalam daerah, dalam membuat rendang daging. Dari sisi Islam  harus diketahui seperti apa dagingnya, ketika pemotongan membaca asma Allah atau tidak dan lainnya. Pihaknya belum pernah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan suatu produk tersebut halal atau tidak.

Meskipun, punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi  tersebut khususnya produk – produk dari dalam daerah. “ Suatu produk untuk mendapatkan sertifikat halal   bisa langsung ke MUI provinsi hingga pusat tidak masalah. Yang jelas suatu produk harus ada sertifikat dan logo yang menyatakan produk itu halal,” ingatnya.

Khusus MUI Kabupaten Mukomuko, belum pernah dilanjutkan dalam pengecekan barang beredar. Dia mengharapkan adanya perhatian pemerintah khusus mengenai anggaran.

Sehingga MUI lebih optimal menjalankan tupoksinya dan sering turun kelapangan dan lainnya. “ Pernah kita usulkan tetapi belum terealisasi. Kita berencana  kembali mengusulkan  ke pemerintah daerah. Dengan harapan menjadi perhatian pihak – pihak terkait ” tutupnya. (900)